Berita

Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Nasdem, Arif Rahman. (Foto: Dokumentasi Fraksi Nasdem)

Politik

NasDem Dorong Pemulihan Ekonomi Masyarakat Pascabencana di Sumatera

KAMIS, 15 JANUARI 2026 | 09:55 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pemerintah didorong untuk mengambil langkah konkret dalam memulihkan perekonomian masyarakat yang terdampak bencana di tiga provinsi di Sumatera.

Anggota Komisi IV DPR RI, Arif Rahman, menilai bantuan pemerintah saat ini masih belum memadai untuk mendukung pemulihan ekonomi masyarakat terdampak bencana.

“Banyak peternak yang terdampak, mulai dari sapi, itik, unggas, hingga babi. Saat ini bantuan yang diberikan hanya berupa pakan ternak dan layanan kesehatan hewan, padahal banyak sapi yang hilang. Pemerintah harus membantu mereka agar ekonomi masyarakat pascabencana bisa segera pulih,” ujar Arif kepada wartawan, Kamis, 15 Januari 2026.


Legislator Fraksi Partai NasDem itu menegaskan pentingnya koordinasi yang jelas antara pemerintah pusat dan daerah agar penyaluran bantuan tepat sasaran.

“Jika berbicara soal kebutuhan anggaran pascabencana, semuanya harus jelas dan sinkron. Jangan sampai pemerintah provinsi menyampaikan angka tertentu, sementara kementerian menyampaikan angka berbeda, sehingga hasilnya tidak maksimal,” tegasnya.

Arif menekankan bahwa dukungan pemerintah, baik dalam bentuk kebijakan maupun anggaran, harus benar-benar menjangkau masyarakat terdampak agar program yang dicanangkan Presiden Prabowo memberikan dampak nyata terhadap perekonomian.

“Jika koordinasi tidak berjalan dengan baik, apa yang diturunkan pemerintah tidak akan maksimal. Kita ingin program ini benar-benar membantu pemulihan ekonomi masyarakat ke depan,” kata Arif.

Selain itu, Arif juga menyoroti peran Kementerian Kehutanan dalam mencegah terulangnya bencana serupa. Ia meminta adanya evaluasi menyeluruh terhadap perizinan kehutanan, khususnya di wilayah hulu sungai dan lereng pegunungan yang rawan banjir.

“Menteri Kehutanan harus melakukan evaluasi secara menyeluruh, tidak hanya soal ganti rugi atau pidana. Harus ada ketegasan agar masalah banjir ini tidak terus berulang setiap tahun. Evaluasi ini penting untuk melindungi masyarakat dan perekonomian mereka,” pungkasnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Tiga Tahun UU TPKS: DPR Soroti Masalah Penegakan Hukum dan Temuan Kasus di Lapas

Kamis, 15 Januari 2026 | 12:08

Komisi III DPR Mulai Bahas RUU Perampasan Aset Tindak Pidana

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:48

Utang Luar Negeri Indonesia Kompak Menurun

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:34

Giliran Ketua DPD PDIP Jawa Barat Ono Surono Diperiksa KPK di Kasus OTT Bupati Bekasi

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:19

Muncul Tudingan Pandji Antek Asing di Balik Kegaduhan Mens Rea

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:04

Emas Antam Naik Terus, Tembus Rp2,67 Juta per Gram!

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:54

KPK Tak Segan Tetapkan Heri Sudarmanto Tersangka TPPU

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:43

TAUD Dampingi Aktivis Lingkungan Laporkan Dugaan Teror ke Bareskrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:28

Istana Ungkap Pertemuan Prabowo dan Ribuan Guru Besar Berlangsung Tertutup

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:27

Update Bursa: BEI Gembok Saham Tiga Saham Ini Akibat Lonjakan Harga

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:17

Selengkapnya