Berita

Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Nasdem, Arif Rahman. (Foto: Dokumentasi Fraksi Nasdem)

Politik

NasDem Dorong Pemulihan Ekonomi Masyarakat Pascabencana di Sumatera

KAMIS, 15 JANUARI 2026 | 09:55 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pemerintah didorong untuk mengambil langkah konkret dalam memulihkan perekonomian masyarakat yang terdampak bencana di tiga provinsi di Sumatera.

Anggota Komisi IV DPR RI, Arif Rahman, menilai bantuan pemerintah saat ini masih belum memadai untuk mendukung pemulihan ekonomi masyarakat terdampak bencana.

“Banyak peternak yang terdampak, mulai dari sapi, itik, unggas, hingga babi. Saat ini bantuan yang diberikan hanya berupa pakan ternak dan layanan kesehatan hewan, padahal banyak sapi yang hilang. Pemerintah harus membantu mereka agar ekonomi masyarakat pascabencana bisa segera pulih,” ujar Arif kepada wartawan, Kamis, 15 Januari 2026.


Legislator Fraksi Partai NasDem itu menegaskan pentingnya koordinasi yang jelas antara pemerintah pusat dan daerah agar penyaluran bantuan tepat sasaran.

“Jika berbicara soal kebutuhan anggaran pascabencana, semuanya harus jelas dan sinkron. Jangan sampai pemerintah provinsi menyampaikan angka tertentu, sementara kementerian menyampaikan angka berbeda, sehingga hasilnya tidak maksimal,” tegasnya.

Arif menekankan bahwa dukungan pemerintah, baik dalam bentuk kebijakan maupun anggaran, harus benar-benar menjangkau masyarakat terdampak agar program yang dicanangkan Presiden Prabowo memberikan dampak nyata terhadap perekonomian.

“Jika koordinasi tidak berjalan dengan baik, apa yang diturunkan pemerintah tidak akan maksimal. Kita ingin program ini benar-benar membantu pemulihan ekonomi masyarakat ke depan,” kata Arif.

Selain itu, Arif juga menyoroti peran Kementerian Kehutanan dalam mencegah terulangnya bencana serupa. Ia meminta adanya evaluasi menyeluruh terhadap perizinan kehutanan, khususnya di wilayah hulu sungai dan lereng pegunungan yang rawan banjir.

“Menteri Kehutanan harus melakukan evaluasi secara menyeluruh, tidak hanya soal ganti rugi atau pidana. Harus ada ketegasan agar masalah banjir ini tidak terus berulang setiap tahun. Evaluasi ini penting untuk melindungi masyarakat dan perekonomian mereka,” pungkasnya.

Populer

Rumah Bersejarah di Menteng Berubah Wujud

Sabtu, 07 Maret 2026 | 22:49

Pengacara Terkenal yang Menyita Perhatian Publik

Minggu, 08 Maret 2026 | 11:44

KPK Dikabarkan Gelar OTT di Cilacap Jawa Tengah

Jumat, 13 Maret 2026 | 14:54

Anggaran Pendidikan Diperebutkan, Sistemnya Tak Pernah Dibereskan

Sabtu, 14 Maret 2026 | 07:48

Siapa Berbohong, Fadia Arafiq atau Ahmad Luthfi?

Sabtu, 07 Maret 2026 | 06:42

Bangsa Tak Akan Maju Tanpa Makzulkan Gibran dan Adili Jokowi

Senin, 09 Maret 2026 | 00:13

Prabowo Berpeluang Digeruduk Demo Besar Usai Lebaran

Rabu, 11 Maret 2026 | 06:46

UPDATE

Obituari Dudi Sudibyo

Senin, 16 Maret 2026 | 21:36

Sekda Jateng Diperiksa Kejati

Senin, 16 Maret 2026 | 21:12

Mendes Optimistis Ekonomi Desa Bergerak Bersama Pemudik

Senin, 16 Maret 2026 | 21:06

Kopra by Mandiri Pertahankan Gelar Best Trade Finance Provider in Indonesia 2026

Senin, 16 Maret 2026 | 20:58

Lebih dari 32 Ribu Orang Ikut Mudik Gratis Presisi 2026

Senin, 16 Maret 2026 | 20:58

Kunjungi Kantor Agrinas, Menkop Godok Operasional Kopdes

Senin, 16 Maret 2026 | 20:49

Media Berperan Penting sebagai Pilar Demokrasi

Senin, 16 Maret 2026 | 19:48

PT KAI Bangun 5.484 Rusun Nempel Stasiun di Empat Kota

Senin, 16 Maret 2026 | 19:28

Survei Konsumen: Komitmen Lingkungan Jadi Penentu Pilihan AMDK

Senin, 16 Maret 2026 | 19:14

Untung dari Perang

Senin, 16 Maret 2026 | 19:05

Selengkapnya