Mantan presiden RI Joko Widodo dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) (Foto: Istimewa)
Sikap politik PDIP yang memosisikan diri sebagai partai penyeimbang dinilai bukan sekadar pilihan normatif dalam demokrasi. Lebih dari itu, langkah tersebut merupakan bagian dari strategi politik untuk menjaga keseimbangan kekuasaan.
Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago, menilai gaya oposisi PDIP saat ini memang tidak setajam pada era Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Kritik tetap disampaikan, namun dengan nada yang lebih moderat dan diplomatis, serta disertai upaya menjaga komunikasi politik dengan pemerintah.
Menurut Arifki, pergeseran gaya tersebut mencerminkan perhitungan politik yang matang. PDIP dinilai sengaja menghindari oposisi konfrontatif agar tidak terjebak dalam isolasi politik, sekaligus tetap memiliki posisi tawar dalam dinamika kekuasaan yang terus bergerak.
“Sikap penyeimbang bisa dibaca sebagai upaya PDIP untuk tidak menutup pintu kekuasaan. Tetap kritis, tetapi tidak memosisikan diri sebagai musuh politik permanen,” ujar Arifki kepada wartawan di Jakarta, Kamis, 15 Januari 2026.
Ia menambahkan, strategi tersebut relevan dalam konteks konsolidasi awal pemerintahan Prabowo yang masih dinamis. Dengan menjaga relasi politik, PDIP dinilai memiliki peluang untuk masuk ke kabinet melalui skema reshuffle atau kerja sama politik di tengah perjalanan pemerintahan.
Lebih jauh, Arifki menilai PDIP juga tengah membaca ulang peta kekuatan elite nasional, termasuk dinamika relasi antara Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), dan SBY, yang sama-sama memiliki pengaruh politik serta jaringan kekuasaan yang luas. Kedua tokoh tersebut diperkirakan akan memainkan peran penting dalam menentukan konfigurasi calon wakil presiden menjelang 2029.
“PDIP tentu tidak bisa mengabaikan fakta bahwa relasi SBY dan Jokowi ke depan akan sangat dinamis. Posisi cawapres akan menjadi titik temu kepentingan banyak elite, dan PDIP tampak tidak ingin keluar dari arena itu terlalu dini,” kata Arifki.
Dalam konteks tersebut, sejarah hubungan politik antara Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, dan Prabowo Subianto juga dinilai menjadi faktor penting. Meski sempat berada di kubu berseberangan, keduanya pernah menjalin duet politik, yang menunjukkan bahwa kerja sama strategis bukanlah hal asing dalam tradisi PDIP.
“Secara historis, Megawati dan Prabowo pernah berduet. Artinya, secara psikologis dan politis, opsi itu bukan sesuatu yang tabu. Peluang tersebut tampaknya tidak ingin ditutup PDIP, terutama untuk memberi ruang bagi kadernya pada 2029,” pungkasnya.
