Berita

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. (Foto: RMOL/Alifia)

Bisnis

Purbaya Incar Puluhan Perusahaan Baja Pengemplang Pajak

KAMIS, 15 JANUARI 2026 | 09:13 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tengah bersiap melancarkan aksi besar-besaran terhadap puluhan perusahaan baja raksasa yang kedapatan mangkir dari kewajiban Pajak Pertambahan Nilai (PPN). 

Menurutnya, Kementerian Keuangan telah mengunci puluhan nama perusahaan, baik modal asing maupun lokal, yang dalam waktu dekat akan segera disidak.

“Baja itu yang terdeteksi ada 40 perusahaan besar yang akan kita sidak dalam waktu singkat,” tegas Purbaya saat memberikan keterangan di Jakarta Selatan, Rabu 14 Januari 2026. 


Purbaya mengakui telah mencium adanya keganjilan dalam kasus ini. Menurutnya, perusahaan dengan skala sebesar itu seharusnya sangat mudah terpantau oleh sistem pengawasan pajak. Ia menduga ada oknum di internal kementeriannya yang sengaja "menutup mata" sehingga praktik lancung ini bisa berjalan mulus.

“Itu bukan campur-campur. Ada yang China, ada yang Indonesia juga. Nah, itu teka-teki saya juga. Harusnya kan kalau perusahaan besar kan gampang melihatnya. Berarti orang saya ada yang terlibat, nanti kita lihat ya,” ungkapnya. 

Praktik penggelapan ini tergolong rapi dan terencana. Para pengusaha nakal tersebut diduga menggunakan modus manipulasi data administratif, termasuk aksi "pembelian KTP" milik masyarakat untuk memalsukan daftar karyawan guna menghindari tagihan PPN.

Dampak dari kecurangan ini sangat fatal bagi kas negara. Sebelumnya, Purbaya membeberkan bahwa satu perusahaan saja bisa merugikan negara hingga angka yang fantastis.

“Potensinya, kata orang yang sudah insaf itu, setahun bisa Rp4 triliun lebih, jadi besar itu, banyak perusahaan,” jelas Purbaya di kantor Kemenkeu pekan lalu.

Meski daftar nama perusahaan sudah berada di kantongnya, Menkeu memilih untuk berhati-hati dalam menentukan waktu eksekusi. Strategi penggerebekan serentak tengah disusun agar penindakan hukum berjalan efektif dan kerugian negara dapat dipulihkan secara maksimal.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

UPDATE

Menolak Kursi Bagi Penjaga Hutan

Senin, 16 November 2026 | 22:32

BNI Perluas Pembiayaan Ekosistem Perumahan Mendukung Program 3 Juta Rumah

Senin, 16 November 2026 | 22:22

Anak Buah Anwar Sadad Bungkam saat Digiring ke Mobil Tahanan KPK

Senin, 16 November 2026 | 22:10

PTPN IV PalmCo Hadir Dukung Pembangunan Asrama Santri di Aceh Selatan

Senin, 16 November 2026 | 22:08

KPEI-BEI Integrasikan Sistem Repo, Transaksi Perdana Capai Rp179 Miliar

Senin, 16 November 2026 | 21:45

Peradi Profesional Perkuat Kerja Sama dengan Yayasan Tarumanagara

Senin, 16 November 2026 | 21:38

Mantan Wakil Ketua DPRD Jatim Anwar Sadad Terima Suap Dana Hibah, Segini Besarnya

Senin, 16 November 2026 | 21:02

Transaksi DNDF KPEI Melonjak 202 Persen, Nilainya Tembus 7,41 Miliar Dolar AS

Senin, 16 November 2026 | 20:45

KAHMI Jateng Dorong Energi Terbarukan untuk Wujudkan Kedaulatan

Senin, 16 November 2026 | 20:39

Kapal Diperiksa, Truk Dibatasi: Nasib Logistik di Musim Nataru

Senin, 16 November 2026 | 20:28

Selengkapnya