Pilkada Lewat DPRD Justru Berisiko Rugikan Partai Penguasa

Partai penguasa diingatkan bersikap hati-hati dalam mengolah wacana pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD.

Analis komunikasi politik Hendri Satrio alias Hensat menyebut skema Pilkada tidak langsung justru berpotensi lebih menguntungkan partai-partai lama yang memiliki basis akar rumput kuat.

Dia mengungkap, pengalaman pada tahun 2014 dapat menjadi pelajaran penting. Saat itu, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang langsung membatalkan wacana Pilkada tidak langsung.

Menurut Hensat, keputusan SBY menerbitkan Perppu tidak terlepas dari kesadaran bahwa Partai Demokrat kala itu belum memiliki basis massa akar rumput yang cukup kuat, sehingga tidak diuntungkan apabila Pilkada dilakukan melalui DPRD.

“Demokrat pada saat itu kan menang karena SBY menjadi presiden, bukan berarti ia punya akar rumput yang kuat,” kata Hensat, Kamis, 15 Januari 2026.

Oleh karena itu, Hensat mengingatkan agar partai penguasa saat ini tidak gegabah dalam menyikapi wacana Pilkada tidak langsung. 

Pasalnya, partai-partai yang masih bergantung pada efek ekor jas atau coattail effect figur tertentu berisiko kalah bersaing dalam perebutan kursi eksekutif di daerah.

“Partai penguasa harus hati-hati, karena yang siap dengan wacana tersebut justru adalah partai-partai lama yang punya akar rumput kuat,” pungkas Hensat.