Berita

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menepis rumor liar yang mencatut nama Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa (Foto: Unggahan akun Instagram @ppid.kemenkeu)

Bisnis

Kemenkeu: Kabar Ribuan Triliun Uang Jokowi di Bank China adalah Hoaks!

KAMIS, 15 JANUARI 2026 | 07:05 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bergerak cepat menepis rumor liar yang mencatut nama Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa. 

Kabar yang mengeklaim temuan data uang mantan Presiden Joko Widodo sebesar ribuan triliun rupiah di Bank China dipastikan sebagai berita bohong atau hoaks.

Melalui akun resmi @ppid.kemenkeu pada Rabu 14 januari 2026,  pemerintah memberikan pernyataan tegas untuk melindungi publik dari disinformasi.


“Berita yang menyatakan bahwa Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa menemukan data uang Jokowi ribuan triliun di Bank China adalah tidak benar atau hoaks,” tulis Kemenkeu dalam unggahannya.

Isu ini pertama kali menyebar melalui platform media sosial dalam bentuk video yang diunggah oleh akun Info Nasional.id. Konten tersebut menggunakan narasi provokatif yang seolah-olah berbasis data intelijen keuangan internasional.

Beberapa poin narasi dalam konten hoaks tersebut antara lain: mengklaim adanya keterlibatan bank-bank asal Tiongkok dalam aliran dana mencurigakan, menyebut temuan ini sebagai "indikasi sistemik" dan bukan sekadar gossip, serta mengaitkan isu dana tersebut dengan ambisi politik di masa lalu.

Kutipan dalam konten palsu tersebut berbunyi: “Ini bukan gosip warung kopi... Ini adalah indikasi sistemik yang menuntut penjelasan negara.” 

Namun, Kemenkeu secara resmi membubuhkan stempel 'HOAKS' pada tangkapan layar pemberitaan tersebut karena tidak memiliki dasar fakta.

Mengingat konten tersebut telah mendapatkan ribuan likes dan dibagikan secara luas, Kemenkeu meminta masyarakat untuk lebih kritis dalam menyaring informasi, terutama yang menyangkut pejabat negara.

“Masyarakat diharapkan waspada terhadap penyebaran berita bohong yang mengatasnamakan Menteri Purbaya,” tambah pihak Kemenkeu.

Kemenkeu menyarankan agar masyarakat selalu cek kebenaran informasi melalui kanal resmi pemerintah atau media massa yang kredibel sebelum menyebarkan berita sensitif mengenai keuangan negara.

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Kembali Bongkar Peran Dirjen Bea Cukai dalam Skandal Suap Blueray Cargo

Kamis, 27 Agustus 2026 | 01:46

UPDATE

Elite NU Harus Setop Jadikan Warga Nahdliyin Objek Politik Praktis

Rabu, 02 September 2026 | 01:48

Gus Alex Pernah Setor Pansus Haji DPR Lewat Teman Nusron Wahid, Segini Besarnya

Rabu, 02 September 2026 | 01:21

Raja Juli: Presiden Prabowo Pemimpin Tegas dalam Atasi Karhutla

Rabu, 02 September 2026 | 01:02

Setoran ke Ditjen Imigrasi Didalami KPK Lewat Pemeriksaan Staf KJRI Kuching

Rabu, 02 September 2026 | 00:47

Skema BLU Berisiko Tambah Beban Birokrasi Tata Kelola Sektor Energi

Rabu, 02 September 2026 | 00:23

Harga Pertamax Green 95 Disesuaikan dan Mulai Berlaku 2 September 2026

Rabu, 02 September 2026 | 00:01

Menko Polkam Ajak Seluruh Sektor Serius Tangkal DFK di Medsos

Selasa, 01 September 2026 | 23:40

BP Batam Pilih Tak Bergantung dengan APBN

Selasa, 01 September 2026 | 23:18

Lobi Fuad Hasan Masyhur Berujung Persetujuan Jokowi soal Tambahan Kuota Haji 2022

Selasa, 01 September 2026 | 23:15

Dua Tahun Kabinet Merah Putih, Sandiaga Uno Dinilai Layak Masuk Kabinet

Selasa, 01 September 2026 | 22:29

Selengkapnya