Berita

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menepis rumor liar yang mencatut nama Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa (Foto: Unggahan akun Instagram @ppid.kemenkeu)

Bisnis

Kemenkeu: Kabar Ribuan Triliun Uang Jokowi di Bank China adalah Hoaks!

KAMIS, 15 JANUARI 2026 | 07:05 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bergerak cepat menepis rumor liar yang mencatut nama Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa. 

Kabar yang mengeklaim temuan data uang mantan Presiden Joko Widodo sebesar ribuan triliun rupiah di Bank China dipastikan sebagai berita bohong atau hoaks.

Melalui akun resmi @ppid.kemenkeu pada Rabu 14 januari 2026,  pemerintah memberikan pernyataan tegas untuk melindungi publik dari disinformasi.


“Berita yang menyatakan bahwa Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa menemukan data uang Jokowi ribuan triliun di Bank China adalah tidak benar atau hoaks,” tulis Kemenkeu dalam unggahannya.

Isu ini pertama kali menyebar melalui platform media sosial dalam bentuk video yang diunggah oleh akun Info Nasional.id. Konten tersebut menggunakan narasi provokatif yang seolah-olah berbasis data intelijen keuangan internasional.

Beberapa poin narasi dalam konten hoaks tersebut antara lain: mengklaim adanya keterlibatan bank-bank asal Tiongkok dalam aliran dana mencurigakan, menyebut temuan ini sebagai "indikasi sistemik" dan bukan sekadar gossip, serta mengaitkan isu dana tersebut dengan ambisi politik di masa lalu.

Kutipan dalam konten palsu tersebut berbunyi: “Ini bukan gosip warung kopi... Ini adalah indikasi sistemik yang menuntut penjelasan negara.” 

Namun, Kemenkeu secara resmi membubuhkan stempel 'HOAKS' pada tangkapan layar pemberitaan tersebut karena tidak memiliki dasar fakta.

Mengingat konten tersebut telah mendapatkan ribuan likes dan dibagikan secara luas, Kemenkeu meminta masyarakat untuk lebih kritis dalam menyaring informasi, terutama yang menyangkut pejabat negara.

“Masyarakat diharapkan waspada terhadap penyebaran berita bohong yang mengatasnamakan Menteri Purbaya,” tambah pihak Kemenkeu.

Kemenkeu menyarankan agar masyarakat selalu cek kebenaran informasi melalui kanal resmi pemerintah atau media massa yang kredibel sebelum menyebarkan berita sensitif mengenai keuangan negara.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Pengusaha Keberatan Masa Kerja Karyawan Kontrak Dipangkas jadi Empat Tahun

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:20

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

UPDATE

Mantan Menpora Dito Ariotedjo Hadir Bersama Habib Jindan di Safari Sholawat Lombok

Senin, 12 Oktober 2026 | 22:08

PLN Siapkan Integrasi EBT PLTP Wayang Windu Unit 3 ke Sistem Kelistrikan Jabar

Senin, 12 Oktober 2026 | 21:54

Gaduh Dugaan Aturan Selundupan, Doli Sentil Hasyim: Jabatan Komisaris Hadiah dari Siapa?

Senin, 12 Oktober 2026 | 21:44

Sertijab Menlu, Arrmanatha Tegaskan Arah Polugri Indonesia Tidak Berubah

Senin, 12 Oktober 2026 | 21:28

Kades Ciangsana Bakal Mediasi Polemik Bangunan 480 Meter Persegi di Coatesville

Senin, 12 Oktober 2026 | 21:07

Bank Jakarta dan PAM Jaya akan Melantai di Bursa, Ini Respons Senator Fahira

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:37

Berat Langkah IHSG Kembali ke 9.000, Saham Konglo Tak Akan Bangkit?

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:28

Danantara Diandalkan Pacu Pertumbuhan Ekonomi 7 Persen

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:22

AMDK dan Komoditas Mamin Harus Dikecualikan dalam Pelarangan Truk Sumbu 3

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:21

Komisi II Buka Peluang RDP Bahas Putusan MK pada Gibran

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:02

Selengkapnya