Berita

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menepis rumor liar yang mencatut nama Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa (Foto: Unggahan akun Instagram @ppid.kemenkeu)

Bisnis

Kemenkeu: Kabar Ribuan Triliun Uang Jokowi di Bank China adalah Hoaks!

KAMIS, 15 JANUARI 2026 | 07:05 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bergerak cepat menepis rumor liar yang mencatut nama Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa. 

Kabar yang mengeklaim temuan data uang mantan Presiden Joko Widodo sebesar ribuan triliun rupiah di Bank China dipastikan sebagai berita bohong atau hoaks.

Melalui akun resmi @ppid.kemenkeu pada Rabu 14 januari 2026,  pemerintah memberikan pernyataan tegas untuk melindungi publik dari disinformasi.


“Berita yang menyatakan bahwa Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa menemukan data uang Jokowi ribuan triliun di Bank China adalah tidak benar atau hoaks,” tulis Kemenkeu dalam unggahannya.

Isu ini pertama kali menyebar melalui platform media sosial dalam bentuk video yang diunggah oleh akun Info Nasional.id. Konten tersebut menggunakan narasi provokatif yang seolah-olah berbasis data intelijen keuangan internasional.

Beberapa poin narasi dalam konten hoaks tersebut antara lain: mengklaim adanya keterlibatan bank-bank asal Tiongkok dalam aliran dana mencurigakan, menyebut temuan ini sebagai "indikasi sistemik" dan bukan sekadar gossip, serta mengaitkan isu dana tersebut dengan ambisi politik di masa lalu.

Kutipan dalam konten palsu tersebut berbunyi: “Ini bukan gosip warung kopi... Ini adalah indikasi sistemik yang menuntut penjelasan negara.” 

Namun, Kemenkeu secara resmi membubuhkan stempel 'HOAKS' pada tangkapan layar pemberitaan tersebut karena tidak memiliki dasar fakta.

Mengingat konten tersebut telah mendapatkan ribuan likes dan dibagikan secara luas, Kemenkeu meminta masyarakat untuk lebih kritis dalam menyaring informasi, terutama yang menyangkut pejabat negara.

“Masyarakat diharapkan waspada terhadap penyebaran berita bohong yang mengatasnamakan Menteri Purbaya,” tambah pihak Kemenkeu.

Kemenkeu menyarankan agar masyarakat selalu cek kebenaran informasi melalui kanal resmi pemerintah atau media massa yang kredibel sebelum menyebarkan berita sensitif mengenai keuangan negara.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Keterlambatan Klarifikasi Eggi Sudjana Memicu Fitnah Publik

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:10

DPRD DKI Sahkan Dua Ranperda

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:05

Tak Ada Kompromi dengan Jokowi Sebelum Ijazah Palsu Terbongkar

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:37

Pernyataan Oegroseno soal Ijazah Jokowi Bukan Keterangan Sembarangan

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:22

Bongkar Tiang Monorel

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:00

Gus Yaqut, dari Sinar Gemilang hingga Berlabel Tersangka

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:44

IPC Terminal Peti Kemas Bukukan Kinerja 3,6 Juta TEUs

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:34

Jokowi vs Anies: Operasi Pengalihan Isu, Politik Penghancuran Karakter, dan Kebuntuan Narasi Ijazah

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:03

Eggi Sudjana dan Jokowi Saling Puji Hebat

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:41

Ketidakpastian Hukum di Sektor Energi Jadi Ancaman Nyata bagi Keuangan Negara

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:39

Selengkapnya