Berita

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menepis rumor liar yang mencatut nama Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa (Foto: Unggahan akun Instagram @ppid.kemenkeu)

Bisnis

Kemenkeu: Kabar Ribuan Triliun Uang Jokowi di Bank China adalah Hoaks!

KAMIS, 15 JANUARI 2026 | 07:05 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bergerak cepat menepis rumor liar yang mencatut nama Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa. 

Kabar yang mengeklaim temuan data uang mantan Presiden Joko Widodo sebesar ribuan triliun rupiah di Bank China dipastikan sebagai berita bohong atau hoaks.

Melalui akun resmi @ppid.kemenkeu pada Rabu 14 januari 2026,  pemerintah memberikan pernyataan tegas untuk melindungi publik dari disinformasi.


“Berita yang menyatakan bahwa Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa menemukan data uang Jokowi ribuan triliun di Bank China adalah tidak benar atau hoaks,” tulis Kemenkeu dalam unggahannya.

Isu ini pertama kali menyebar melalui platform media sosial dalam bentuk video yang diunggah oleh akun Info Nasional.id. Konten tersebut menggunakan narasi provokatif yang seolah-olah berbasis data intelijen keuangan internasional.

Beberapa poin narasi dalam konten hoaks tersebut antara lain: mengklaim adanya keterlibatan bank-bank asal Tiongkok dalam aliran dana mencurigakan, menyebut temuan ini sebagai "indikasi sistemik" dan bukan sekadar gossip, serta mengaitkan isu dana tersebut dengan ambisi politik di masa lalu.

Kutipan dalam konten palsu tersebut berbunyi: “Ini bukan gosip warung kopi... Ini adalah indikasi sistemik yang menuntut penjelasan negara.” 

Namun, Kemenkeu secara resmi membubuhkan stempel 'HOAKS' pada tangkapan layar pemberitaan tersebut karena tidak memiliki dasar fakta.

Mengingat konten tersebut telah mendapatkan ribuan likes dan dibagikan secara luas, Kemenkeu meminta masyarakat untuk lebih kritis dalam menyaring informasi, terutama yang menyangkut pejabat negara.

“Masyarakat diharapkan waspada terhadap penyebaran berita bohong yang mengatasnamakan Menteri Purbaya,” tambah pihak Kemenkeu.

Kemenkeu menyarankan agar masyarakat selalu cek kebenaran informasi melalui kanal resmi pemerintah atau media massa yang kredibel sebelum menyebarkan berita sensitif mengenai keuangan negara.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Periksa Faisal Assegaf dalam Kasus Dugaan Suap Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:56

UPDATE

JK Menjelma Imam Besar Bagi Kelompok di Luar Kekuasaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:17

KPK Benarkan Panggil Pengusaha Rokok Haji Her, Tapi Mangkir dari Pemeriksaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:02

Komisi X DPR Tekankan Kesejahteraan Guru dalam Revisi RUU Sisdiknas

Rabu, 08 April 2026 | 10:00

Iran Sebut Trump Setuju Penuhi 10 Syarat Gencatan Senjata

Rabu, 08 April 2026 | 09:56

IHSG Balik ke Level 7.000-an, Rupiah Menguat Usai Tersungkur ke Rekor Terendah

Rabu, 08 April 2026 | 09:54

Akselerasi Penyehatan, Adhi Karya Lakukan "Bersih-Bersih" Neraca

Rabu, 08 April 2026 | 09:40

Manuver JK Tak Perlu Dikhawatirkan

Rabu, 08 April 2026 | 09:33

Imparsial: Sudah Mendesak Dilakukan Revisi UU Peradilan Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:32

Berkas Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Dilimpahkan ke Oditurat Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:21

KPK Soroti Dugaan Aliran Fasilitas ke Faisal Assegaf

Rabu, 08 April 2026 | 09:04

Selengkapnya