Berita

Peserta didik menikmati MBG. (Foto: BGN)

Politik

Keberhasilan MBG Bukan dari Jumlah Porsi tapi Perbaikan Gizi

RABU, 14 JANUARI 2026 | 13:40 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus diimbangi dengan penguatan mutu layanan, pengawasan ketat, dan tata kelola yang transparan.

Berdasarkan laporan evaluasi kinerja Badan Gizi Nasional (BGN), hingga akhir 2025 Program MBG telah menjangkau sekitar 55,1 juta penerima manfaat dengan dukungan lebih dari 19 ribu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia. 

Menurut Anggota Komisi IX DPR RI, Muh Haris, skala tersebut menjadikan MBG sebagai salah satu program pemenuhan gizi terbesar di dunia yang dikelola negara.


“Secara kuantitatif, ini adalah capaian monumental. Negara menunjukkan kemampuan mobilisasi yang sangat besar. Namun, kita tidak boleh berhenti pada angka. Yang lebih penting adalah jaminan mutu, keamanan pangan, dan dampak kesehatan jangka panjang bagi anak-anak Indonesia,” kata Muh Haris lewat keterangan resminya di Jakarta, Rabu, 14 Januari 2026.

Muh Haris menyoroti masih ditemukannya insiden keracunan pangan dalam pelaksanaan MBG sepanjang 2025. Ia menilai kasus-kasus tersebut harus menjadi alarm keras bagi seluruh pemangku kepentingan. 

“Program ini menyasar kelompok rentan, terutama anak sekolah. Maka prinsipnya harus zero accident. Tidak boleh ada kompromi terhadap standar higiene, sanitasi, dan pengawasan dapur MBG,” tegasnya.

Ia mendorong agar sertifikasi laik higiene, audit berkala SPPG, serta pelibatan aktif dinas kesehatan daerah dan komite sekolah benar-benar dijalankan secara konsisten.

Selain aspek kesehatan, politisi Komisi IX itu juga mengingatkan pemerintah agar mengantisipasi dampak MBG terhadap stabilitas harga pangan. Lonjakan permintaan terhadap komoditas tertentu, seperti telur dan susu, terbukti memicu gejolak pasar di sejumlah daerah. 
“Program gizi tidak boleh justru menekan daya beli masyarakat. Negara harus hadir menjaga keseimbangan antara pemenuhan gizi dan stabilitas harga pangan,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya rantai pasok yang adil dan inklusif, dengan membuka ruang luas bagi UMKM, BUMDes, dan produsen lokal, agar manfaat ekonomi MBG benar-benar dirasakan masyarakat bawah.

Terkait peningkatan anggaran MBG pada 2026, Muh Haris mengingatkan bahwa besarnya dana publik harus sejalan dengan akuntabilitas dan evaluasi berbasis dampak. 

“Ke depan, ukuran keberhasilan bukan lagi berapa juta porsi yang dibagikan, tetapi sejauh mana program ini menurunkan stunting, meningkatkan kesehatan, dan mendukung kualitas pendidikan anak-anak kita,” katanya.

Ia mendorong integrasi data gizi, kesehatan, dan pendidikan agar DPR dan publik dapat memantau secara objektif manfaat nyata Program MBG.

Muh Haris menegaskan, Komisi IX DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap Badan Gizi Nasional dan seluruh mitra pelaksana. 

“Kami mendukung penuh tujuan besar program ini. Namun, dukungan harus disertai pengawasan ketat agar MBG benar-benar menjadi investasi strategis menuju Indonesia Emas 2045, bukan sekadar proyek besar tanpa kualitas,” pungkasnya.





Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

UPDATE

Tok! BI Naikkan Suku Bunga ke Level 6 Persen

Rabu, 18 November 2026 | 14:33

Kepemimpinan Baru IKA-PMII, Juri Ardiantoro Tekankan Kerja Strategis dan Berdampak

Rabu, 18 November 2026 | 14:29

KPK Panggil Direktur Anak Usaha PT Intiland Development Tbk di Kasus Bea Cukai

Rabu, 18 November 2026 | 14:18

Raih Penghargaan AMH 2026, Kemenag Perkuat Layanan Informasi Digital

Rabu, 18 November 2026 | 14:13

Biaya Admin BCA Naik Mulai Januari 2027, Simak Daftar Tarif Baru Seluruh Jenis Kartu

Rabu, 18 November 2026 | 14:03

Komisi IV DPR Tolak Pemindahan Badak Jawa dari Banten!

Rabu, 18 November 2026 | 13:50

Fenomena Parpol Kompak Tak Usulkan Cawapres Jadi Sorotan

Rabu, 18 November 2026 | 13:43

Dasco Pimpin Rapat Pengambilan Keputusan Tingkat I RUU Perampasan Aset

Rabu, 18 November 2026 | 13:39

3.404 Jembatan Garuda Selesai Dibangun, TNI AD Kebut Sisa Target 2026

Rabu, 18 November 2026 | 13:24

Investasi Harus Aman, Aspirasi Tetap Dalam Koridor Hukum

Rabu, 18 November 2026 | 13:23

Selengkapnya