PKS Kaji Wacana Pilkada Lewat DPRD

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan tidak akan terburu-buru dalam menentuan sikap terkait wacana pemilihan kepala daerah dikembalikan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Sekretaris Jenderal PKS, Muhammad Kholid menyebut partainya saat ini sedang menerima masukan dari DPW dan DPD partai mengenai wacana tersebut.

“Kami punya mekanisme di internal kami. Ya makanya sekarang kami ingin mendengarkan dari dewan pimpinan wilayah, dari dewan pimpinan daerah, ya dari kader-kader di daerah, ya bagaimanakah pandangan-pandangan mereka,” kata Kholid, Rabu, 14 Januari 2026.

PKS akan melakukan kajian akademis lebih dulu mengenai wacana yang berpotensi meniadakan pilkada langsung itu.

"Pilkada langsung ini sudah berjalan selama 20 tahun. Apa kira-kira evaluasinya? Penting dong, harus ada evaluasinya. Kita harus objektif, harus rasional, akademik apa evaluasi pilkada langsung selama 20 tahun, lalu kemudian apa alternatifnya," tutur Kholid.

"Jika memang ada koreksinya, nah itu harus kita bahas di atas meja, terbuka, transparan, partisipatif dengan masyarakat. Ya ini ingin kita dorong, kita tidak terlalu terburu-buru untuk membuat sebuah keputusan," ungkapnya.

Lebih lanjut Kholid menyatakan, faktor penting yang akan dibahas partainya adalah persoalan politik uang. Menurutnya, sistem pilkada harus diupayakan untuk memitigasi politik uang.

"Karena begini, kualitas dari politik, kepemimpinan politik, ditentukan dari kualitas bagaimana prosedur sistem politik itu dijalankan," tandasnya.