Berita

Peserta didik menikmati MBG. (Foto: BGN)

Politik

Program MBG Harus Dievaluasi Demi Jaga Mutu dan Keamanan Pangan

RABU, 14 JANUARI 2026 | 09:45 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Diperlukan evaluasi komprehensif dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan Badan Gizi Nasional (BGN). 

Evaluasi program yang telah berjalan selama setahun ini dinilai krusial untuk memastikan setiap kebijakan sesuai tujuan mulia Presiden Prabowo Subianto dalam meningkatkan status gizi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah.

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS, Netty Prasetiyani, 
menekankan perbaikan tata kelola harus terus dilakukan, mengingat MBG merupakan program baru berskala nasional. Ia menyoroti pentingnya kepatuhan terhadap petunjuk teknis, keterlibatan SDM yang mumpuni, serta peran aktif para ahli gizi dalam perencanaan dan pelaksanaan program.

menekankan perbaikan tata kelola harus terus dilakukan, mengingat MBG merupakan program baru berskala nasional. Ia menyoroti pentingnya kepatuhan terhadap petunjuk teknis, keterlibatan SDM yang mumpuni, serta peran aktif para ahli gizi dalam perencanaan dan pelaksanaan program.

“Kita berharap pelaksanaan MBG ini patuh pada juknis, didukung SDM yang kompeten, dan melibatkan pandangan ahli gizi dalam tata kelolanya. Dengan begitu, Insya Allah perjalanan program MBG ke depan akan semakin baik,” ujarnyaa lewat keterangan tertulis, Rabu, 14 Januari 2026.

Ia juga mengingatkan aspek keamanan pangan sebagai prioritas utama, mulai dari pemenuhan standar sanitasi, pengelolaan limbah, hingga kualitas bahan baku dan proses pengolahan makanan.

“Pastikan semua pangan yang dikelola adalah pangan yang aman, memenuhi standar gizi, termasuk pemenuhan SLHS, IPAL, bahan baku, dan proses pengolahannya,” kata Netty.

Netty turut mendorong pelatihan bagi juru masak dan petugas penyaji makanan sesuai standar Badan POM, serta meminta BGN membuka kanal komunikasi publik yang responsif.

“Kita berharap BGN membuka kanal komunikasi publik. Jika ada hal baik kita apresiasi, jika ada yang perlu diperbaiki bisa segera direspons. Kita tidak ingin kasus keracunan makanan terulang kembali,” pungkasnya.




Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Istana Minta Kritik terhadap BI Dijadikan Evaluasi Penguatan Komunikasi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:23

Kursi Dua Wamen Kosong, Pemerintah Belum Siapkan Pengganti

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:10

Mensesneg soal Kabar Said Iqbal Masuk Kabinet: Masih Didiskusikan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:59

Mubes V Kosgoro 1957 Digoyang Penolakan Daerah

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:52

AS Hantam Iran dengan Sanksi Baru, Jaringan Penyelundupan LPG Jadi Target

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:37

Istana Bantah Isu Menkeu dan Gubernur BI Bakal Dicopot

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:31

Prasetyo Hadi: Sinergi Pemerintah, DPR, dan BI Kunci Jaga Stabilitas Ekonomi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:20

Bank Indonesia Sudah Intervensi, Mengapa Rupiah Tetap Melemah?

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:08

Menkeu Purbaya Bantah Omzet Warteg Turun Jadi Bukti Daya Beli Lesu

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:47

Daftar Komoditas Dirilis, Danantara SDI Siap Kendalikan Rezim Baru Ekspor RI

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:21

Selengkapnya