Berita

Peserta didik menikmati MBG. (Foto: BGN)

Politik

Program MBG Harus Dievaluasi Demi Jaga Mutu dan Keamanan Pangan

RABU, 14 JANUARI 2026 | 09:45 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Diperlukan evaluasi komprehensif dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan Badan Gizi Nasional (BGN). 

Evaluasi program yang telah berjalan selama setahun ini dinilai krusial untuk memastikan setiap kebijakan sesuai tujuan mulia Presiden Prabowo Subianto dalam meningkatkan status gizi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah.

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS, Netty Prasetiyani, 
menekankan perbaikan tata kelola harus terus dilakukan, mengingat MBG merupakan program baru berskala nasional. Ia menyoroti pentingnya kepatuhan terhadap petunjuk teknis, keterlibatan SDM yang mumpuni, serta peran aktif para ahli gizi dalam perencanaan dan pelaksanaan program.

menekankan perbaikan tata kelola harus terus dilakukan, mengingat MBG merupakan program baru berskala nasional. Ia menyoroti pentingnya kepatuhan terhadap petunjuk teknis, keterlibatan SDM yang mumpuni, serta peran aktif para ahli gizi dalam perencanaan dan pelaksanaan program.

“Kita berharap pelaksanaan MBG ini patuh pada juknis, didukung SDM yang kompeten, dan melibatkan pandangan ahli gizi dalam tata kelolanya. Dengan begitu, Insya Allah perjalanan program MBG ke depan akan semakin baik,” ujarnyaa lewat keterangan tertulis, Rabu, 14 Januari 2026.

Ia juga mengingatkan aspek keamanan pangan sebagai prioritas utama, mulai dari pemenuhan standar sanitasi, pengelolaan limbah, hingga kualitas bahan baku dan proses pengolahan makanan.

“Pastikan semua pangan yang dikelola adalah pangan yang aman, memenuhi standar gizi, termasuk pemenuhan SLHS, IPAL, bahan baku, dan proses pengolahannya,” kata Netty.

Netty turut mendorong pelatihan bagi juru masak dan petugas penyaji makanan sesuai standar Badan POM, serta meminta BGN membuka kanal komunikasi publik yang responsif.

“Kita berharap BGN membuka kanal komunikasi publik. Jika ada hal baik kita apresiasi, jika ada yang perlu diperbaiki bisa segera direspons. Kita tidak ingin kasus keracunan makanan terulang kembali,” pungkasnya.




Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Negeri Para Bocil

Kamis, 27 Agustus 2026 | 06:14

DPR Tidak Boleh Hadapi Pendemo dengan Pendekatan Keamanan

Kamis, 27 Agustus 2026 | 06:02

Tak Benar Yayasan Syarif Hidayatullah Berkonflik dengan UIN Jakarta

Kamis, 27 Agustus 2026 | 05:45

Desil DTSEN Tak Boleh Merugikan Rakyat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 05:34

Beban Kesehatan Karhutla Tembus Rp120 Triliun

Kamis, 27 Agustus 2026 | 05:22

Pejabat Jangan Merasa Sok Tahu Persoalan Rakyat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 05:12

Jokowi seperti Gelisah dengan Pernyataan Budi Arie

Kamis, 27 Agustus 2026 | 04:28

Dinas Perumahan Harus Bergerak Cepat Tuntaskan Masalah Warga Taman Rasuna

Kamis, 27 Agustus 2026 | 04:16

Naik Motor dari Indramayu, Konten Kreator Ini Semangat Ikut Demo di DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 04:00

Polri Kumpulkan Donasi Rp12,6 Miliar untuk NTT

Kamis, 27 Agustus 2026 | 03:46

Selengkapnya