Berita

Peserta didik menikmati MBG. (Foto: BGN)

Politik

Program MBG Harus Dievaluasi Demi Jaga Mutu dan Keamanan Pangan

RABU, 14 JANUARI 2026 | 09:45 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Diperlukan evaluasi komprehensif dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan Badan Gizi Nasional (BGN). 

Evaluasi program yang telah berjalan selama setahun ini dinilai krusial untuk memastikan setiap kebijakan sesuai tujuan mulia Presiden Prabowo Subianto dalam meningkatkan status gizi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah.

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS, Netty Prasetiyani, 
menekankan perbaikan tata kelola harus terus dilakukan, mengingat MBG merupakan program baru berskala nasional. Ia menyoroti pentingnya kepatuhan terhadap petunjuk teknis, keterlibatan SDM yang mumpuni, serta peran aktif para ahli gizi dalam perencanaan dan pelaksanaan program.

menekankan perbaikan tata kelola harus terus dilakukan, mengingat MBG merupakan program baru berskala nasional. Ia menyoroti pentingnya kepatuhan terhadap petunjuk teknis, keterlibatan SDM yang mumpuni, serta peran aktif para ahli gizi dalam perencanaan dan pelaksanaan program.

“Kita berharap pelaksanaan MBG ini patuh pada juknis, didukung SDM yang kompeten, dan melibatkan pandangan ahli gizi dalam tata kelolanya. Dengan begitu, Insya Allah perjalanan program MBG ke depan akan semakin baik,” ujarnyaa lewat keterangan tertulis, Rabu, 14 Januari 2026.

Ia juga mengingatkan aspek keamanan pangan sebagai prioritas utama, mulai dari pemenuhan standar sanitasi, pengelolaan limbah, hingga kualitas bahan baku dan proses pengolahan makanan.

“Pastikan semua pangan yang dikelola adalah pangan yang aman, memenuhi standar gizi, termasuk pemenuhan SLHS, IPAL, bahan baku, dan proses pengolahannya,” kata Netty.

Netty turut mendorong pelatihan bagi juru masak dan petugas penyaji makanan sesuai standar Badan POM, serta meminta BGN membuka kanal komunikasi publik yang responsif.

“Kita berharap BGN membuka kanal komunikasi publik. Jika ada hal baik kita apresiasi, jika ada yang perlu diperbaiki bisa segera direspons. Kita tidak ingin kasus keracunan makanan terulang kembali,” pungkasnya.




Populer

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

BGN Setop Sementara Operasional 1.276 SPPG, Ini Sebabnya

Kamis, 17 September 2026 | 01:56

DPR Apresiasi Kejagung Sita Aset dalam Kasus Febrie Tanpa Pandang Bulu

Kamis, 17 September 2026 | 01:30

Perang Dunia Ketiga Is Coming?

Kamis, 17 September 2026 | 01:04

KKP dan FAO Bidik Sektor Perikanan Genjot Ketahanan Pangan

Kamis, 17 September 2026 | 00:49

Kasus Teror di Papua Bikin Masyarakat Ragu dengan Kemampuan TNI-Polri

Kamis, 17 September 2026 | 00:20

Pemimpin Merupakan Refleksi Sistem Politik yang Dibangun Masyarakat

Kamis, 17 September 2026 | 00:01

Pergantian Menteri Harus Jadi Momentum Perkuat Kesejahteraan Rakyat

Rabu, 16 September 2026 | 23:35

Ada “Nama Ajaib”, Bos Pajak dan Bea Cukai Minta Rotasi Era Purbaya Dibatalkan

Rabu, 16 September 2026 | 23:08

KPK Didesak Bongkar Jaringan Sistematis Korupsi Layanan ATR/BPN

Rabu, 16 September 2026 | 22:41

Prabowo: PT Timah Untung 900 Persen Berkat Efisiensi BUMN

Rabu, 16 September 2026 | 22:36

Selengkapnya