Berita

Peserta didik menikmati MBG. (Foto: BGN)

Politik

Program MBG Harus Dievaluasi Demi Jaga Mutu dan Keamanan Pangan

RABU, 14 JANUARI 2026 | 09:45 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Diperlukan evaluasi komprehensif dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan Badan Gizi Nasional (BGN). 

Evaluasi program yang telah berjalan selama setahun ini dinilai krusial untuk memastikan setiap kebijakan sesuai tujuan mulia Presiden Prabowo Subianto dalam meningkatkan status gizi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah.

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS, Netty Prasetiyani, 
menekankan perbaikan tata kelola harus terus dilakukan, mengingat MBG merupakan program baru berskala nasional. Ia menyoroti pentingnya kepatuhan terhadap petunjuk teknis, keterlibatan SDM yang mumpuni, serta peran aktif para ahli gizi dalam perencanaan dan pelaksanaan program.

menekankan perbaikan tata kelola harus terus dilakukan, mengingat MBG merupakan program baru berskala nasional. Ia menyoroti pentingnya kepatuhan terhadap petunjuk teknis, keterlibatan SDM yang mumpuni, serta peran aktif para ahli gizi dalam perencanaan dan pelaksanaan program.

“Kita berharap pelaksanaan MBG ini patuh pada juknis, didukung SDM yang kompeten, dan melibatkan pandangan ahli gizi dalam tata kelolanya. Dengan begitu, Insya Allah perjalanan program MBG ke depan akan semakin baik,” ujarnyaa lewat keterangan tertulis, Rabu, 14 Januari 2026.

Ia juga mengingatkan aspek keamanan pangan sebagai prioritas utama, mulai dari pemenuhan standar sanitasi, pengelolaan limbah, hingga kualitas bahan baku dan proses pengolahan makanan.

“Pastikan semua pangan yang dikelola adalah pangan yang aman, memenuhi standar gizi, termasuk pemenuhan SLHS, IPAL, bahan baku, dan proses pengolahannya,” kata Netty.

Netty turut mendorong pelatihan bagi juru masak dan petugas penyaji makanan sesuai standar Badan POM, serta meminta BGN membuka kanal komunikasi publik yang responsif.

“Kita berharap BGN membuka kanal komunikasi publik. Jika ada hal baik kita apresiasi, jika ada yang perlu diperbaiki bisa segera direspons. Kita tidak ingin kasus keracunan makanan terulang kembali,” pungkasnya.




Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

Polda Riau Bongkar Penampungan Emas Ilegal

Selasa, 03 Februari 2026 | 16:17

Istana: Perbedaan Pandangan soal Board of Peace Muncul karena Informasi Belum Utuh

Selasa, 03 Februari 2026 | 16:12

Sekolah Garuda Dibuka di Empat Daerah, Bidik Talenta Unggul dari Luar Jawa

Selasa, 03 Februari 2026 | 16:05

Menag: Langkah Prabowo soal Board of Peace Ingatkan pada Perjanjian Hudaibiyah

Selasa, 03 Februari 2026 | 15:39

Ini Respons Mendikti soal Guru Besar UIN Palopo Diduga Lecehkan Mahasiswi

Selasa, 03 Februari 2026 | 15:35

Polri Berduka Cita Atas Meninggalnya Meri Hoegeng

Selasa, 03 Februari 2026 | 15:13

Demokrat Belum Putuskan soal Dukungan ke Prabowo pada 2029

Selasa, 03 Februari 2026 | 15:02

MUI Apresiasi Prabowo Buka Dialog Board of Peace dengan Tokoh Islam

Selasa, 03 Februari 2026 | 14:55

Jenazah Meri Hoegeng Dimakamkan di Bogor

Selasa, 03 Februari 2026 | 14:53

PPATK Ungkap Perputaran Uang Kejahatan Lingkungan Capai Rp1.700 Triliun

Selasa, 03 Februari 2026 | 14:46

Selengkapnya