Sektor Energi Indonesia Siap Menggebrak Melalui Biodisel 50 Persen dan PLTN

Pemerintah Indonesia bersiap menggebrak melalui rencana implementasi kebijakan biodiesel 50 persen (B50) serta mematangkan persiapan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Tanah Air. 

Hal tersebut diungkapkan dalam pemaparan Kaleidoskop Energi: Refleksi Isu Energi 2025 dan Outlook 2026 yang diselenggarakan Purnomo Yusgiantoro Center (PYC) bersama Dewan Energi Nasional (DEN) di The Energy Building, SCBD, Jakarta, Selasa 13 Januari 2026.

Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional, Dadan Kusdiana mengatakan, keberhasilan pemanfaatan campuran biodiesel 40 persen (B40) sejak awal 2025 merupakan tonggak sejarah baru bagi transisi energi. Keberhasilan ini membuat pemerintah berencana meningkatkan lebih lanjut ke B50 pada 2026.

Sedangkan rencana pembangunan PLTN saat ini sedang dimatangkan untuk menjadi tulang punggung sistem kelistrikan nasional karena sifatnya yang stabil sebagai pembangkit beban dasar. 

Kehadiran energi nuklir diproyeksikan menjadi penyeimbang yang efektif bagi sumber Energi Baru Terbarukan (EBT) lainnya yang masih bersifat intermiten atau tidak berkelanjutan.

“PLTN hadir sebagai solusi pembangkit listrik yang stabil dan bersih yang dapat menjadi base load untuk menjaga pasokan listrik tetap aman,” ujar Dadan Kusdiana.

Pemerintah, lanjutnya, telah menyelesaikan pembahasan struktur organisasi pengelola program energi nuklir atau Nuclear Energy Program Implementation Organization (NEPIO) untuk memastikan keamanan operasional. 

Peraturan Presiden (Perpres) mengenai lembaga tersebut kini sudah berada di meja Presiden guna mendapatkan pengesahan resmi agar proses eksekusi segera berjalan.

Sementara itu, Ketua Umum PYC, Filda C. Yusgiantoro mengungkapkan bahwa Arah kebijakan bauran energi nasional kini makin jelas dengan memprioritaskan kemandirian energi melalui inovasi teknologi serta pemanfaatan potensi sumber daya alam lokal. 

"Langkah berani ini diambil untuk menjaga ketahanan energi nasional di tengah ketidakpastian geopolitik global serta fluktuasi harga komoditas ekonomi internasional," ” kata Filda.