ANDA pasti risau bila ada antrean panjang truk kontainer, tronton, truk biasa di SPBU.
Kalau di tempat sepi, mungkin tak masalah. Ini di tengah kota, berjejer panjang dan membuat tak nyaman pengendara lain.
Sepertinya pemandangan itu segera berakhir. Soalnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia berjanji. Ini janji orang timur, tahun 2026 Indonesia setop solar. Sinyal kuat, antrean solar pun lenyap. Benarkah demikian, simak narasinya sambil seruput Koptagul, wak!
Pemerintahan Prabowo Subianto kelihatannya bukan cuma galak pada koruptor, tapi juga mulai alergi akut pada kata impor.
Kalau dulu impor diperlakukan seperti obat penenang, tiap ada masalah langsung diteguk, sekarang botolnya disingkirkan. Satu per satu. Pelan, tapi pasti.
Setelah Menteri Pertanian pasang badan menghentikan impor beras, kini giliran Bahlil Lahadalia yang menggebrak meja, Indonesia setop impor solar.
Kalimat ini bukan kalimat biasa. Ini kalimat yang bikin antrean solar di SPBU langsung berkeringat dingin. Ini sinyal keras, sekeras knalpot truk di tanjakan Bukit Damai. Era solar langka, solar dibegal calo, dan solar bikin ribut warga, harusnya tamat riwayat.
Deklarasi itu keluar dari Balikpapan, kota yang sejak lama akrab dengan aroma minyak. Di kota inilah berdiri RDMP Balikpapan, dapur energi raksasa senilai 7,4 miliar dolar AS atau sekitar Rp123-126 triliun.
Bukan dapur mie instan, tapi dapur hajatan nasional. Diresmikan 12 Januari 2026, kilang ini langsung mengubah Balikpapan dari kota singgah jadi ibu kota logika energi. Dari kota pantai menjadi pusat kendali nasib solar republik.
Kapasitas kilang melonjak dari 260 ribu menjadi 360 ribu barel per hari. Itu artinya, sekitar seperempat kebutuhan BBM nasional bisa diisi dari satu titik.
Solar, bensin, LPG, avtur, petrokimia, semuanya keluar dari dapur ini, kualitas Euro V pula. Hasilnya bukan cuma kebanggaan, tapi surplus 4 juta kiloliter solar pada 2026.
Kalau satu liter dihitung Rp10 ribu, itu Rp40 triliun. Belum lagi penghematan impor yang selama ini bocor ke luar negeri 3-4 miliar dolar AS per tahun.
APBN yang biasanya megap-megap, mendadak bisa tarik napas panjang, potensi Rp95-115 triliun per tahun mengalir balik ke dalam negeri.
Selama bertahun-tahun, solar Indonesia itu seperti penumpang tetap kapal luar negeri. Singapura, Malaysia, dan Thailand jadi rumah singgah.
Tahun 2024, impor solar kita 8,3 juta ton. Tahun 2025 turun ke ±5 juta ton, terbantu biodiesel. Januari–Oktober 2025 masih 4,01 juta ton.
Mulai 2026? Nol. Angka paling sunyi, tapi paling berisik dampaknya. Singapura kehilangan pelanggan, Malaysia kehilangan tetangga boros, Thailand kehilangan pembeli setia.
Lalu apa artinya bagi rakyat? Sederhana tapi sakral, antrean solar seharusnya jadi cerita lama.
Truk tak lagi parkir semalam di SPBU, petani tak lagi panik menjelang musim tanam, nelayan tak lagi bertaruh nasib di pompa bensin.
Tentu, distribusi tetap harus dijaga, subsidi harus diawasi, dan tangan-tangan nakal harus disikat. Tapi fondasinya sudah dipasang. Ini bukan janji kosong, ini hasil masak lama.
Soal bensin, ceritanya memang belum tamat. Pertalite masih impor komponen, Pertamax juga belum sepenuhnya mandiri. Targetnya 2029, stop impor bensin, potensi hemat Rp250 triliun per tahun. Tapi hari ini, satu bab besar sudah ditutup, solar.
Ditambah lagi senjata hijau bernama biodiesel sawit. Program B40 sejak 2025 membuat impor makin menyusut, petani sawit tersenyum, devisa aman. Solar tak lagi sekadar cairan hitam, tapi simbol kedaulatan.
Maka wajar kalau kebijakan ini dibaca sebagai pesan politik yang jelas, Pemerintahan Prabowo bukan pemerintahan yang nyaman bergantung. Beras disetop impor, solar disetop impor. Kalau begini ritmenya, impor-impor lain patut waswas.
Dulu solar kita seperti anak kos yang tiap akhir bulan nelpon orang tua di Singapura. Sekarang sudah pindah rumah, punya dapur sendiri, kompor besar, gas penuh.
Kalau kebijakan ini konsisten, satu hal bisa kita harapkan bersama, SPBU kembali jadi tempat isi solar, bukan tempat uji kesabaran.
Rosadi JamaniKetua Satupena Kalbar
