166 Sekolah Rakyat Memutus Rantai Kemiskinan

Peresmian operasional 166 Sekolah Rakyat di 34 provinsi oleh Presiden Prabowo Subianto, bukan sekadar penambahan infrastruktur pendidikan, melainkan langkah strategis negara untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan yang benar-benar inklusif.

Anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta Fahira Idris mengatakan, lewat Sekolah Rakyat, negara tidak lagi hanya menyediakan bangku sekolah, tetapi hadir secara menyeluruh untuk memastikan anak-anak dari keluarga prasejahtera dapat belajar tanpa dibebani persoalan biaya, jarak, dan kebutuhan dasar. 

Penyediaan asrama, makan, seragam, serta perlengkapan sekolah di Sekolah Rakyat, menjadikan ruang kelas sebagai ruang pembebasan bagi anak-anak yang selama ini terhambat oleh kondisi ekonomi.

“Sekolah Rakyat adalah wujud nyata keberpihakan negara kepada kelompok paling rentan," kata Fahira melalui keterangan tertulis di Jakarta, Selasa 13 Januari 2026.

Aktivis perempuan ini menekankan bahwa kemiskinan di Indonesia bersifat sistemik dan sering diwariskan. Anak-anak dari keluarga miskin tidak hanya menghadapi keterbatasan ekonomi, tetapi juga kekurangan gizi, lingkungan belajar, dan dukungan sosial. 

Kehadiran Sekolah Rakyat menjadi intervensi negara yang sangat relevan karena menghadirkan pendidikan yang utuh yakni pengajaran dan juga pemenuhan kebutuhan dasar dan penguatan martabat.

Fahira juga mengapresiasi sebaran Sekolah Rakyat yang menjangkau berbagai wilayah, termasuk daerah 3T. Menurutnya, langkah ini menegaskan bahwa pembangunan kualitas sumber daya manusia tidak boleh eksklusif. 

“Anak-anak di Banjarbaru, Merauke, Maluku, hingga Nusa Tenggara memiliki hak yang sama untuk bermimpi besar dan berkompetisi," kata Fahira.

Sebelumya, Presiden Prabowo Subianto meresmikan 166 titik Sekolah Rakyat pada Senin 12 Januari 2026. Peresmian dipusatkan di Sekolah Rakyat terpadu (SRT) 9 Banjarbaru yang ada di lingkungan Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) di Banjarbaru, Kalimantan Selatan.