Pati Siaga Bencana, Puluhan Desa Terdampak Banjir dan Longsor

Puluhan desa di Kabupaten Pati terdampak banjir dan longsor dalam beberapa hari terakhir.

Data Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, sebanyak 59 desa di 15 kecamatan terdampak banjir. Sementara 10 desa di 3 kecamatan terdampak longsor.

"Kami tetap siaga apabila terjadi perkembangan yang lebih berat,” ujar Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi saat meninjau lokasi banjir di Desa Banjarsari, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati, Selasa, 13 Januari 2026.

Gubernur memastikan belum mau menetapkan status tanggap darurat lantaran penanganan dari pemerintah setempat masih terus dilakukan.

"Status (darurat bencana) ditetapkan apabila kondisi sudah sangat mengganggu aktivitas masyarakat secara luas dan fluktuatif. Sejauh ini kami tetap siaga," tambah Luthfi sebagaimana diberitakan Kantor Berita RMOLJateng.

Total sementara ada 121 titik longsor dan mengakibatkan 20 rumah terdampak, sekitar 80 kepala keluarga atau 264 jiwa terdampak langsung, serta satu orang meninggal dunia.

Sementara banjir menggenangi 55 rumah warga, 1 rumah rusak berat, 5 rumah rusak sedang. Selain itu, tercatat ada 15 titik kerusakan talud dan akses jalan dan 1 fasilitas umum berupa musala terdampak. Sebanyak 15 kepala keluarga atau 46 jiwa sempat mengungsi di Balai Desa Doropayung.

Gubernur menegaskan, penyaluran bantuan dan penanganan korban berjalan lancar. Pemerintah daerah berupaya agar aktivitas warga tetap bisa berlangsung.

“Kami memastikan masyarakat tertangani dengan baik. Kebutuhan pokok juga sudah disalurkan," tambahnya.

Meski penanganan bencana di Pati berjalan lancar, Luthfi mengakui ada sejumlah wilayah lain di Jawa Tengah membutuhkan perhatian khusus. Contohnya di Kabupaten Jepara dimana longsor terjadi di banyak titik, termasuk di Desa Tempur yang sempat terisolasi akibat terputusnya akses jalan.

Selain itu, banjir juga melanda Kabupaten Kudus dengan dampak yang cukup luas.

“Seluruh kabupaten dan kota sebenarnya telah menyiapkan sarana dan prasarana penanganan bencana, baik oleh bupati, OPD (organisasi perangkat desa), maupun TNI dan Polri," tutup Luthfi.