Berita

Peserta Didik Menikmati MBG. (Foto: Antara)

Politik

Program MBG Tetap Harus Diperketat Meski Kasus Keracunan Menurun

SELASA, 13 JANUARI 2026 | 19:51 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menunjukkan sejumlah perbaikan setelah berjalan selama satu tahun. Dibandingkan awal pelaksanaan, kasus keracunan makanan dalam program MBG memang mengalami penurunan. 

Meski demikian, Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani,  menegaskan pemerintah tidak boleh lengah dan harus terus memperketat pengawasan, khususnya terkait keamanan pangan dan kualitas gizi yang diterima anak-anak.

Namun, di lapangan masih ditemukan berbagai persoalan, mulai dari standar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belum merata hingga pengelolaan menu yang tidak sesuai ketentuan.


“Kalau kita bicara evaluasi satu tahun, memang ada perbaikan. Tapi masih ada SPPG yang tidak memenuhi standar, baik dari sisi sanitasi, penyimpanan bahan fmakanan, sampai proses pengolahan," kata Irma, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 13 Januari 2026.

Legislator Fraksi Partai NasDem itu menyoroti masih ditemukannya penggunaan bahan pangan yang tidak sesuai standar, termasuk makanan instan dan produk dengan kandungan pengawet. 

Padahal, MBG dirancang untuk mendukung pemenuhan gizi seimbang dan kesehatan jangka panjang anak, terutama pada masa pertumbuhan dan perkembangan otak.

Selain itu, Irma juga mengingatkan pentingnya distribusi makanan yang higienis. Menurutnya, makanan yang sudah dimasak dengan standar baik akan sia-sia jika proses pengemasan dan distribusinya dilakukan secara sembarangan. 

Ia meminta seluruh pihak yang terlibat, termasuk pengelola SPPG dan kader di lapangan, menjalankan prosedur dengan disiplin.

“Program ini harus mencapai zero accident. Jangan sampai tujuan baik negara justru menimbulkan masalah baru karena kelalaian teknis,” tegasnya.

Komisi IX DPR RI, lanjut Irma, akan terus menjalankan fungsi pengawasan dan mendorong evaluasi berkala, bahkan tidak menutup kemungkinan dilakukan setiap bulan. Hal itu dinilai penting agar setiap temuan di lapangan dapat segera diperbaiki sebelum berdampak lebih luas.


Populer

10.060 Jemaah Umrah Telah Kembali ke Tanah Air

Kamis, 05 Maret 2026 | 09:09

Rumah Bersejarah di Menteng Berubah Wujud

Sabtu, 07 Maret 2026 | 22:49

Pengacara Terkenal yang Menyita Perhatian Publik

Minggu, 08 Maret 2026 | 11:44

KPK Dikabarkan Gelar OTT di Cilacap Jawa Tengah

Jumat, 13 Maret 2026 | 14:54

Siapa Berbohong, Fadia Arafiq atau Ahmad Luthfi?

Sabtu, 07 Maret 2026 | 06:42

Bangsa Tak Akan Maju Tanpa Makzulkan Gibran dan Adili Jokowi

Senin, 09 Maret 2026 | 00:13

Prabowo Berpeluang Digeruduk Demo Besar Usai Lebaran

Rabu, 11 Maret 2026 | 06:46

UPDATE

IRGC: Jika Netanyahu Masih Hidup, Kami Akan Memburunya

Minggu, 15 Maret 2026 | 15:44

Benarkah Membalik Pakaian Saat Dicuci Bikin Baju Lebih Awet?

Minggu, 15 Maret 2026 | 15:24

Kantor PM Israel Bantah Rumor Netanyahu Tewas

Minggu, 15 Maret 2026 | 15:12

KPK Isyaratkan Tersangka Baru dari Pihak Swasta di Skandal Kuota Haji

Minggu, 15 Maret 2026 | 14:40

KPK Endus Modus THR ke Forkopimda Terjadi di Banyak Daerah

Minggu, 15 Maret 2026 | 14:02

Zelensky Tuduh Rusia Pasok Drone Shahed ke Iran untuk Serang AS

Minggu, 15 Maret 2026 | 13:51

LPSK Beri Perlindungan Darurat untuk Aktivis KontraS Korban Teror Air Keras

Minggu, 15 Maret 2026 | 13:41

Trump Minta Tiongkok hingga Inggris Kirim Kapal Perang ke Selat Hormuz

Minggu, 15 Maret 2026 | 13:27

Serangan ke Aktivis Tanda Demokrasi di Tepi Jurang

Minggu, 15 Maret 2026 | 13:20

KPK Bongkar Dugaan THR untuk Polisi, Jaksa, dan Hakim di OTT Cilacap

Minggu, 15 Maret 2026 | 13:15

Selengkapnya