Berita

Peserta Didik Menikmati MBG. (Foto: Antara)

Politik

Program MBG Tetap Harus Diperketat Meski Kasus Keracunan Menurun

SELASA, 13 JANUARI 2026 | 19:51 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menunjukkan sejumlah perbaikan setelah berjalan selama satu tahun. Dibandingkan awal pelaksanaan, kasus keracunan makanan dalam program MBG memang mengalami penurunan. 

Meski demikian, Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani,  menegaskan pemerintah tidak boleh lengah dan harus terus memperketat pengawasan, khususnya terkait keamanan pangan dan kualitas gizi yang diterima anak-anak.

Namun, di lapangan masih ditemukan berbagai persoalan, mulai dari standar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belum merata hingga pengelolaan menu yang tidak sesuai ketentuan.


“Kalau kita bicara evaluasi satu tahun, memang ada perbaikan. Tapi masih ada SPPG yang tidak memenuhi standar, baik dari sisi sanitasi, penyimpanan bahan fmakanan, sampai proses pengolahan," kata Irma, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 13 Januari 2026.

Legislator Fraksi Partai NasDem itu menyoroti masih ditemukannya penggunaan bahan pangan yang tidak sesuai standar, termasuk makanan instan dan produk dengan kandungan pengawet. 

Padahal, MBG dirancang untuk mendukung pemenuhan gizi seimbang dan kesehatan jangka panjang anak, terutama pada masa pertumbuhan dan perkembangan otak.

Selain itu, Irma juga mengingatkan pentingnya distribusi makanan yang higienis. Menurutnya, makanan yang sudah dimasak dengan standar baik akan sia-sia jika proses pengemasan dan distribusinya dilakukan secara sembarangan. 

Ia meminta seluruh pihak yang terlibat, termasuk pengelola SPPG dan kader di lapangan, menjalankan prosedur dengan disiplin.

“Program ini harus mencapai zero accident. Jangan sampai tujuan baik negara justru menimbulkan masalah baru karena kelalaian teknis,” tegasnya.

Komisi IX DPR RI, lanjut Irma, akan terus menjalankan fungsi pengawasan dan mendorong evaluasi berkala, bahkan tidak menutup kemungkinan dilakukan setiap bulan. Hal itu dinilai penting agar setiap temuan di lapangan dapat segera diperbaiki sebelum berdampak lebih luas.


Populer

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Roy Suryo Cs di Atas Angin terkait Kasus Ijazah Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 12:12

Jokowi Makin Terpojok secara Politik

Minggu, 15 Februari 2026 | 06:59

Lima BPD Berebut Jadi Tuan Rumah Munas BPP HIPMI XVIII

Minggu, 15 Februari 2026 | 12:17

Kasihan Banyak Tokoh Senior Ditipu Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 14:19

Aneh Sekali! Legalisir Ijazah Jokowi Tanpa Tanggal, Bulan, dan Tahun

Jumat, 13 Februari 2026 | 02:07

Partai Politik Mulai Meninggalkan Jokowi

Selasa, 17 Februari 2026 | 13:05

UPDATE

Alpriado Osmond Mangkir, Sidang Mediasi di PN Tangerang Ditunda

Senin, 23 Februari 2026 | 16:17

Dasco Minta Impor 105 Ribu Mobil Pikap dari India Ditunda

Senin, 23 Februari 2026 | 16:08

Tiongkok Desak AS Batalkan Tarif Trump Usai Putusan MA

Senin, 23 Februari 2026 | 16:02

SBY Beri Wejangan Geopolitik ke Peserta Pendidikan Lemhannas

Senin, 23 Februari 2026 | 15:55

Subsidi untuk Pertamina dan PLN Senilai Rp27 Triliun Segera Cair

Senin, 23 Februari 2026 | 15:53

Putaran Ketiga Perundingan Nuklir Iran-AS Bakal Digelar 26 Februari di Jenewa

Senin, 23 Februari 2026 | 15:42

KPK Buka Peluang Panggil OSO Terkait Fasilitas Jet Pribadi Menag

Senin, 23 Februari 2026 | 15:38

Perjanjian Dagang RI-AS Jangan Korbankan Kedaulatan Data

Senin, 23 Februari 2026 | 15:24

Palguna Diadukan ke MKMK, DPR: Semua Pejabat Bisa Diawasi

Senin, 23 Februari 2026 | 15:24

Polisi Amankan 28 Orang Lewat Operasi Gakkum di Yahukimo

Senin, 23 Februari 2026 | 15:23

Selengkapnya