Berita

Peserta Didik Menikmati MBG. (Foto: Antara)

Politik

Program MBG Tetap Harus Diperketat Meski Kasus Keracunan Menurun

SELASA, 13 JANUARI 2026 | 19:51 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menunjukkan sejumlah perbaikan setelah berjalan selama satu tahun. Dibandingkan awal pelaksanaan, kasus keracunan makanan dalam program MBG memang mengalami penurunan. 

Meski demikian, Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani,  menegaskan pemerintah tidak boleh lengah dan harus terus memperketat pengawasan, khususnya terkait keamanan pangan dan kualitas gizi yang diterima anak-anak.

Namun, di lapangan masih ditemukan berbagai persoalan, mulai dari standar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belum merata hingga pengelolaan menu yang tidak sesuai ketentuan.


“Kalau kita bicara evaluasi satu tahun, memang ada perbaikan. Tapi masih ada SPPG yang tidak memenuhi standar, baik dari sisi sanitasi, penyimpanan bahan fmakanan, sampai proses pengolahan," kata Irma, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 13 Januari 2026.

Legislator Fraksi Partai NasDem itu menyoroti masih ditemukannya penggunaan bahan pangan yang tidak sesuai standar, termasuk makanan instan dan produk dengan kandungan pengawet. 

Padahal, MBG dirancang untuk mendukung pemenuhan gizi seimbang dan kesehatan jangka panjang anak, terutama pada masa pertumbuhan dan perkembangan otak.

Selain itu, Irma juga mengingatkan pentingnya distribusi makanan yang higienis. Menurutnya, makanan yang sudah dimasak dengan standar baik akan sia-sia jika proses pengemasan dan distribusinya dilakukan secara sembarangan. 

Ia meminta seluruh pihak yang terlibat, termasuk pengelola SPPG dan kader di lapangan, menjalankan prosedur dengan disiplin.

“Program ini harus mencapai zero accident. Jangan sampai tujuan baik negara justru menimbulkan masalah baru karena kelalaian teknis,” tegasnya.

Komisi IX DPR RI, lanjut Irma, akan terus menjalankan fungsi pengawasan dan mendorong evaluasi berkala, bahkan tidak menutup kemungkinan dilakukan setiap bulan. Hal itu dinilai penting agar setiap temuan di lapangan dapat segera diperbaiki sebelum berdampak lebih luas.


Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Sempat Kaget, Legislator Golkar Bersyukur Budi Arie Klarifikasi dan Minta Maaf

Rabu, 26 Agustus 2026 | 20:20

KPK Tahan Gatot Heroe Hernanda, Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Rabu, 26 Agustus 2026 | 20:10

DPRD Siap Bongkar Oknum Parpol dan Ormas Minta Jatah Proyek SD Rembang

Rabu, 26 Agustus 2026 | 20:05

Netflix Umumkan Pemeran Baru One Piece Season 3, Siap Hidupkan Kisah Battle of Alabasta

Rabu, 26 Agustus 2026 | 19:53

Bank Berwenang Menunda Transaksi Sesuai UU TPPU

Rabu, 26 Agustus 2026 | 19:52

Daftar 6 Perusahaan di Kalimantan Disanksi Kemenhut Buntut Karhutla

Rabu, 26 Agustus 2026 | 19:49

Unhan Terbitkan Edaran Penggunaan Hijab bagi Kadet Putri Muslim

Rabu, 26 Agustus 2026 | 19:44

Diduga Terima Mobil hingga Rumah Mewah, Anggota DPRD Kota Bengkulu Diselidiki KPK

Rabu, 26 Agustus 2026 | 19:37

Pertamina Eco RunFest 2026, Hadirkan Tujuh Inisiatif Keberlanjutan Lingkungan

Rabu, 26 Agustus 2026 | 19:27

Lolly Suhenty: Kerja Kehumasan Bawaslu Menjaga Halaman Rumah

Rabu, 26 Agustus 2026 | 19:26

Selengkapnya