Berita

Presiden Prabowo Subianto di Sekolah Rakyat Terpadu (SRT) 9 Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Senin, 12 Januari 2026 (Foto: Youtube Sekretariat Presiden)

Politik

Sekolah Rakyat Simbol Keadilan Sosial

SELASA, 13 JANUARI 2026 | 19:41 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Langkah Presiden Prabowo Subianto yang menginisiasi Sekolah Rakyat yang hingga kini sudah terealiasasi di 166 titik diapresiasi Anggota DPR RI, Mori Hanafi. Ke depan, program tersebut menargetkan 500 Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia.

Menurut Legislator Partai Nasdem itu, kebijakan itu menunjukkan keberpihakan nyata negara terhadap anak-anak dari keluarga kurang mampu dan mereka yang selama ini terpinggirkan dari akses pendidikan.

“Ini langkah besar dan sangat strategis. Presiden Prabowo menunjukkan bahwa negara hadir untuk anak-anak yang paling membutuhkan. Sekolah Rakyat adalah simbol keadilan sosial di bidang pendidikan,” ujar Mori di Jakarta, Selasa, 13 Januari 2026.


Ia menilai, keberadaan Sekolah Rakyat akan menjadi solusi konkret untuk menekan angka putus sekolah, sekaligus mencetak generasi baru yang lebih siap bersaing dan berkontribusi bagi daerahnya.

Mori berharap, dari target 500 Sekolah Rakyat tersebut, Pulau Sumbawa khususnya wilayah Bima dan Sumbawa menjadi prioritas, mengingat masih tingginya kebutuhan akses pendidikan di wilayah tersebut.

“Target 500 Sekolah Rakyat ini harus dibagi secara adil. Daerah-daerah yang masih tertinggal, seperti sebagian wilayah di Pulau Sumbawa, harus menjadi perhatian utama,” tegasnya.

Ia juga mengajak pemerintah daerah untuk proaktif menyiapkan lahan, data anak putus sekolah, serta dukungan sosial agar program Sekolah Rakyat dapat berjalan cepat dan tepat sasaran.

“Ini momentum besar. Jangan sampai peluang ini lewat tanpa kesiapan daerah,” tutup Mori.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya