Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Azis Subekti. (Foto: RMOL/Faisal Aristama)
Tantangan utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto di awal 2026 bukan terletak pada kekurangan agenda atau sumber daya, melainkan pada kemampuan menjaga kepercayaan publik.
Menurut Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Azis Subekti, kepercayaan antara pemerintah dan rakyat, pusat dan daerah, serta antarkelompok politik menjadi modal paling penting agar kebijakan strategis negara dapat berjalan konsisten dan berkelanjutan.
“Sejarah banyak bangsa menunjukkan satu pelajaran sederhana: kebijakan yang tepat bisa runtuh bila dijalankan dalam iklim saling curiga,” ujar Azis kepada wartawan di Jakarta Selasa, 13 Januari 2026.
Sebaliknya, lanjut dia, kebijakan yang berat, tidak populer, bahkan menyakitkan dalam jangka pendek, justru bisa bertahan bila dijalankan dalam suasana saling percaya.
“Di titik inilah Indonesia hari ini sedang diuji,” ujarnya.
Ia menilai arah besar pemerintahan Presiden Prabowo sudah jelas, yakni memperkuat peran negara di sektor-sektor strategis seperti pangan, energi, industri, pertahanan, dan stabilitas ekonomi.
Langkah tersebut dinilai sebagai respons strategis menghadapi situasi global yang semakin tidak menentu.
Menurut Azis, pilihan untuk membangun kemandirian nasional memang bukan jalan mudah. Namun ketergantungan berlebihan pada pihak luar dan pasar global justru berisiko besar bagi ketahanan negara dalam jangka panjang.
Azis juga menekankan pentingnya hubungan yang saling percaya antara pemerintah pusat dan daerah. Ia menyebut, konsistensi arah nasional sangat bergantung pada kemampuan daerah dalam mengeksekusi kebijakan secara bertanggung jawab. Sebab menurutnya, negara besar tidak dibangun hanya dari pusat.
“Sebaliknya, jika hubungan ini dipenuhi prasangka, kebijakan terbaik pun akan tersendat di lapangan,” kata Legislator Gerindra ini.
Terkait dinamika politik, Azis mengingatkan agar perbedaan pandangan tidak mengorbankan agenda bersama bangsa. Ia menegaskan kritik tetap diperlukan, namun sinisme kolektif terhadap setiap kebijakan negara justru berpotensi melemahkan kepercayaan publik.
“Di tengah dunia yang makin bising dan tak pasti, saling percaya adalah jangkar. Tanpanya, kapal besar bernama Indonesia akan mudah oleng. Dengannya, perjalanan berat sekalipun masih bisa ditempuh dengan keyakinan bahwa kita sedang menuju tujuan yang benar,” pungkasnya.
