Berita

Wakil Ketua Komisi II DPR Dede Yusuf. (Foto: RMOL/Faisal Aristama)

Politik

Komisi II DPR:

Pemerintah Serius Bangun IKN Jika Duitnya Masih Ada

SELASA, 13 JANUARI 2026 | 16:42 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Komisi II DPR menilai pemerintahan Presiden Prabowo Subianto serius dalam menyelesaikan pembangunan dan penataan Ibu Kota Nusantara (IKN). Hal tersebut tercermin dari kunjungan Kepala Negara bersama jajaran menteri ke kawasan IKN.

Wakil Ketua Komisi II DPR Dede Yusuf menjelaskan, komisinya mendapat mandat langsung dari pimpinan DPR untuk mengawal tata kelola pemerintahan di IKN, bukan pembangunan fisik infrastrukturnya.

“Kalau Komisi II kan mandatnya dari pimpinan DPR RI adalah bagaimana menyelesaikan tata kelola IKN sebaik-baiknya karena kita kan nggak masuk di infrastruktur,” kata Dede kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa, 13 Januari 2026.


Ia menambahkan, pembangunan infrastruktur merupakan pekerjaan jangka panjang yang sudah berjalan. Sementara saat ini berfokus pada aspek pemerintahan, termasuk pemindahan aparatur sipil negara (ASN) serta kesiapan sistem pemerintahan di IKN.

“Yang lama itu kan pembangunan infrastrukturnya. Kalau kita urusannya pengiriman ASN, lalu kesiapan pemerintahannya nanti seperti apa,” jelasnya.

Terkait pendanaan, Dede menegaskan Komisi II tidak mengelola anggaran pembangunan infrastruktur. Namun, DPR tetap mendorong agar target penyelesaian IKN pada 2028 dapat tercapai.

“Yang lama itu kan pembangunan infrastrukturnya, Kalau kita kan urusan pengiriman ASN-nya, Terus kemudian juga kesiapan pemerintahannya nanti seperti apa? Kalau infrastruktur, kami tidak mengelola pendanaan infrastruktur. Kita hanya mengejar targetnya selesai 2028,” ujarnya.

Saat ditanya apakah pemerintah masih serius mengejar target tersebut, Dede menilai keseriusan itu masih terlihat selama dukungan anggaran tersedia.

“Kalau uangnya masih ada, saya rasa masih serius,” kata Legislator Demokrat ini.

Secara politik, menurut Dede, kunjungan Presiden ke IKN bersama para menteri menjadi sinyal kuat bahwa pembangunan ibu kota baru merupakan warisan pemerintahan yang harus dituntaskan.

“Itu kan membuktikan, kunjungan presiden dengan para menterinya membuktikan bahwa Ini adalah sebuah legacy yang harus diselesaikan,” pungkasnya.

Presiden Prabowo telah tiba di Halaman Istana Negara IKN pada Senin malam, 12 Januari 2026. 

Kedatangan tersebut menandai dimulainya rangkaian kunjungan kerja kepala negara di kawasan ibu kota baru.


Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

UPDATE

Ini Pesan Denny Indrayana Jelang Putusan MK

Selasa, 06 Oktober 2026 | 16:23

IHSG Melesat 1,21 Persen, Rupiah Jauhi Rp18.000 per Dolar AS

Selasa, 06 Oktober 2026 | 16:12

Menhaj Godok Kunjungan Wisata Jemaah Haji dan Umrah ke Yordania

Selasa, 06 Oktober 2026 | 16:11

Prabowo Hadiri Penyerahan Uang Sitaan Negara Rp13,2 Triliun di Kejagung

Selasa, 06 Oktober 2026 | 16:09

Penempatan Manajer Sesuai Karakter Wilayah Jadi Kunci Keberhasilan Kopdes

Selasa, 06 Oktober 2026 | 16:04

Komisi III DPR Dukung Perombakan Pejabat Polri untuk Regenerasi

Selasa, 06 Oktober 2026 | 15:58

Komoditas Pangan Jadi Penyumbang Utama Inflasi di Jakarta

Selasa, 06 Oktober 2026 | 15:50

Ferry Juliantono Dorong Kolaborasi Kampus dan Pemda Kembangkan Koperasi

Selasa, 06 Oktober 2026 | 15:44

KPK Ingatkan Nusron Wahid soal Kewajiban Hadiri Panggilan Penyidik

Selasa, 06 Oktober 2026 | 15:40

Penampakan Tumpukan Uang Sitaan Negara Rp13,2 Triliun di Kejagung

Selasa, 06 Oktober 2026 | 15:39

Selengkapnya