Berita

Direktur Eksekutif RPI Fernando Emas dalam launching hasil survei bertajuk 'Survei Nasional Optimisme Publik terhadap Transformasi Budaya Polri' di Jakarta. (Foto: Istimewa)

Politik

Survei RPI:

Mayoritas Publik Optimistis Transformasi Budaya Polri Terwujud di 2026

SELASA, 13 JANUARI 2026 | 14:42 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Mayoritas masyarakat Indonesia optimistis bahwa reformasi budaya Polri bakal terjadi di Tahun 2026. Model kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dengan agenda PRESIS (Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan), telah menempatkan transformasi budaya organisasi sebagai fondasi utama, melengkapi reformasi struktural dan operasional, guna membangun Polri yang profesional, modern, dan dipercaya masyarakat.

Hal ini disampaikan oleh Direktur Eksekutif Rumah Politik Indonesia (RPI) Fernando Emas dalam launching hasil survei bertajuk 'Survei Nasional Optimisme Publik terhadap Transformasi Budaya Polri' di Jakarta.

"Pandangan dan pengalaman masyarakat sebagai penerima langsung layanan kepolisian merupakan indikator penting untuk menilai perubahan budaya tersebut dirasakan, diterima, dan dianggap berkelanjutan," ujar Fernando lewat keterangan resminya, Selasa, 13 Januari 2026.


Dari hasil survei tersebut, sebanyak 76,2 persen mengaku optimistis (cukup optimis/optimis/sangat optimis) transformasi Polri terjadi di Tahun 2026. Sedangkan sebesar 19,9 persen responden menjawab kurang optimis, dan sebesar 3,9 persen responden menilai tidak tahu atau memilih untuk tidak menjawab.

Mayoritas publik atau sekitar 67,8 persen, juga mengakui optimis Polri bakal memiliki keberanian mengoreksi internal di Tahun 2026. Lalu, sebesar 22,2 persen responden menjawab kurang optimis soal keberanian Polri dan sebesar 10 persen responden menilai tidak tahu atau memilih untuk tidak menjawab.

Selain itu, survei RPI ini juga menunjukkan fakta-fakta positif soal langkah Polri di Tahun 2026, yakni sebanyak 72,2 persen publik optimis akan terjadi pergeseran signifikan budaya militeristik ke civilian policing dalam Polri.

Selanjutnya sebanyak 69,2 persen publik optimis Polri berorientasi pada pelayanan publik, bukan kekuasaan, lalu sebanyak 75,9 persen publik optimis kepemimpinan Polri akan menjadi teladan dan role model dan sebanyak 65,6 persen, publik optimis Polri responsif terhadap penanganan kejahatan siber, transnasional, dan kejahatan modern selama ini. 

"Kami juga menemukan mayoritas publik optimis Polri akan mampu melakukan penguatan community policing di tahun 2026, yakni sebanyak 73,1 persen yang optimis, sedangkan sebesar 17,5 persen publik menjawab kurang optimis, dan sebesar 9,4 persen responden menilai tidak tahu atau memilih untuk tidak menjawab," ungkap Fernando.

Responden optimis atas transformasi Polri karena melihat Polri konsisten melakukan transformasi Polri. Hal tersebut, kata dia, dapat dilihat dari dibentuknya Tim Transformasi Polri yang dibentuk oleh Kapolri. Selain itu, Polri dinilai memiliki keberanian untuk melakukan koreksi internal. 

"Dapat dilihat bagaimana Polri menertibkan anggotanya yang melakukan pelanggaran. Transparansi tata kelola dan juga modernisasi pelayanan juga menjadi perhatian dari responden ketika melihat keseriusan polri melakukan transformasi," tutur dia.

"Perlu bagi Polri untuk melakukan perbaikan dalam penerapan hukum dalam menentukan waktu penanganan perkara agar masyarakat semakin percaya dan optimis terkait dengan transformasi Polri," demikian Fernando. 

Survei RPI ini dilakukan pada 2-9 Januari 2026 terhadap masyarakat di atas 17 tahun dan berasal dari 30 Provinsi di Indonesia. Teknik sampling yang digunakan pada riset ini adalah multistage random sampling. 

Metode ini cocok untuk populasi besar dan tersebar secara geografis, di mana populasi dibagi menjadi beberapa tingkatan atau klaster, lalu sampel dipilih secara acak dari setiap klaster secara bertahap. Tahap-tahap ini bisa berupa pembagian dari provinsi ke kota, lalu ke tingkat desa atau RT, dan seterusnya, hingga mencapai unit individu yang akan disurvei.

Berdasarkan teknik sampling tersebut, sampel berasal dari 30 Provinsi di Indonesia yang terdistribusi secara proporsional.Jumlah sampel yang di peroleh sebanyak 1200 responden. Margin of error dari ukuran sampel tersebut sebesar 2,8 persen pada tingkat kepercayaan ± 95 persen.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Kasus Viral Foto AI di Kalisari Cermin Lemahnya Pengawasan Aparatur

Rabu, 08 April 2026 | 00:14

MSP Raih Penghargaan Proper Emas dan Green Leadership Proper dari KLH

Rabu, 08 April 2026 | 00:04

Polri Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Kerugian Capai Rp1,26 Triliun

Selasa, 07 April 2026 | 23:27

Pengawasan Hutan Diperketat Antisipasi El Nino Ekstrem

Selasa, 07 April 2026 | 23:10

Demokrasi seharusnya Mengoreksi, bukan Meruntuhkan Legitimasi Negara

Selasa, 07 April 2026 | 23:00

HKTI Beri Pendampingan Peternak Lokal yang Dirugikan Perusahaan Besar

Selasa, 07 April 2026 | 22:58

Pulihkan Situasi Halmahera Tengah, Masyarakat Diminta Dukung TNI-Polri

Selasa, 07 April 2026 | 22:33

Dony Oskaria: 15 BUMN Logistik Digabung Bulan Depan

Selasa, 07 April 2026 | 22:19

GREAT Institute Dorong Prabowo Reshuffle 50 Persen Menteri di Kabinet

Selasa, 07 April 2026 | 21:59

Menko Yusril soal Kasasi Delpedro Dkk: Bisa Saja MA Putus NO

Selasa, 07 April 2026 | 21:42

Selengkapnya