Berita

Peneliti Senior KITLV Universitas Leiden Belanda, Ward Berenschot, dalam diskusi daring Akademi Pemilu dan Demokrasi. Foto: Screenshoot live Zoom)

Politik

Diusulkan Voucher Pajak Parpol untuk Tekan Biaya Politik

SELASA, 13 JANUARI 2026 | 03:03 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Pertanggungjawaban partai politik (parpol) terhadap masyarakat dalam pemilihan kepala daerah, dapat didorong lewat pembiayaan prosedural yang secara tidak langsung mengikat hubungan politik dengan pemilih.

Peneliti Senior Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV) Universitas Leiden Belanda, Ward Berenschot, menyampaikan hal itu dalam diskusi daring, Senin, 12 Januari 2026.

Ward berpandangan, mahalnya biaya Pilkada disebabkan budaya politik uang, dan berujung pada perilaku koruptif oleh kandidat terpilih.


Uang yang digunakan untuk transaksional politik tersebut, menurut Ward, didapat dari sumber keuangan gelap. Sehingga akan muncul kontrak politik dengan kelompok oligarki yang memodali.

Penulis buku Democracy for Sale itu mengatakan, sudah saatnya pemerintah Indonesia mengubah sistem pemilihan umum yang bisa mengakomodasi seluruh sumber daya manusia (SDM) yang berkompeten, tanpa harus mengeluarkan uang yang banyak untuk berkontribusi.

"Saat mereka sedang masukin tax returns, mereka bisa mengindikasikan bahwa dalam pajak yang saya bayar jumlah uang yang sedikit, saya bisa kasih kepada parpol yang saya paling suka," ujar Ward salam diskusi yang digelar Akademi Pemilu dan Demokrasi tersebut.

Dari sumbangsih masyarakat terhadap pembiayaan parpol tersebut, Ward meyakini akuntabilitas keuangan parpol juga akan terjaga ketika sumbernya juga berasal dari rakyat Indonesia sendiri.

"Akibat ini akan ada sumber uang parpol yang legitimate, yang baik, yang sehat. Bukan dari korupsi, dari oligarki," kata Ward.

Lebih dari itu, Ward menilai proses demokrasi elektoral yang berjalan juga menjadi lebih baik, ketika masyarakat benar-benar terlibat dalam proses pra election yang dilakukan oleh parpol, terkhusus dalam hal pembiayaan pencalonan.

Karenanya, dia mendorong agar pembiayaan kandidat pilkada oleh parpol dapat dikumpulkan melalui sumbangsih masyarakat pemilih, yang disebut sebagai voucher pajak untuk parpol.

"Akan ada accountability, setiap tahun ada seperti pemilihan. Ada accountability demokrasi lewat voucher pajak ini. Akibat juga ada insentif untuk parpol untuk bekerja dengan baik. Karena kalau tidak, anggaran akan turun drastis," demikian Ward.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

UPDATE

Awas! Pengisian Jabatan Wapres Jadi Transaksi Politik Elite

Senin, 16 November 2026 | 02:25

Tantangan Pemerintahan Prabowo Makin Kompleks Usai Gibran Mundur

Senin, 16 November 2026 | 02:01

Ancaman Tsunami dan Anak Krakatau Bukan Alasan Pindahkan Badak Jawa

Senin, 16 November 2026 | 01:44

Gibran Lari dari Pemakzulan DPR

Senin, 16 November 2026 | 01:17

Dirjen Bina Keuda Fatoni Raih Anugerah Penggerak Transformasi Digital 2026

Senin, 16 November 2026 | 01:01

HUT ke-15 Partai Nasdem Diisi Aksi Nyata untuk Kemanusiaan

Senin, 16 November 2026 | 00:45

Persoalan Hukum Gibran Belum Selesai, Jangan Buru-buru Cari Cawapres

Senin, 16 November 2026 | 00:32

Manuver Senyap Prabowo di Balik Mundurnya Gibran

Senin, 16 November 2026 | 00:15

Piala Eman-Yoshua 2026 Jadi Ajang Seleksi Talenta Muda

Senin, 16 November 2026 | 00:02

Kompetensi dan Profesionalisme Perawat Mendesak Ditingkatkan

Minggu, 15 November 2026 | 23:49

Selengkapnya