Kasus Kuota Haji, Komisi VIII Minta KPK Transparan dan Profesional

Penetapan mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi kuota haji tahun 2024 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapat respons dari Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PKB, Maman Imanul Haq.

Maman menyatakan menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara tersebut kepada KPK sebagai lembaga penegak hukum yang berwenang.

“Kami menghormati proses hukum dan menyerahkan sepenuhnya kepada KPK untuk menjalankan tugasnya secara profesional, independen, dan transparan,” tegas Maman dalam keterangannya, Senin, 12 Januari 2026.

Legislator PKB itu menegaskan bahwa pengusutan kasus dugaan korupsi kuota haji harus dilakukan secara menyeluruh agar terang-benderang dan tidak menyisakan pertanyaan di tengah masyarakat, khususnya umat Islam yang menaruh harapan besar pada penyelenggaraan ibadah haji yang bersih dan berkeadilan.

“Saya meminta KPK mengusut tuntas kasus ini. Siapa pun yang terlibat harus bertanggung jawab sesuai hukum yang berlaku,” ujarnya.

Lebih lanjut, Maman berharap kasus ini dapat menjadi pelajaran penting bagi seluruh pemangku kebijakan agar ke depan penyelenggaraan ibadah haji terbebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

“Ibadah haji adalah urusan suci yang menyangkut kepentingan umat. Ke depan, kami berharap tata kelola haji semakin transparan, akuntabel, dan benar-benar berpihak pada kepentingan jemaah,” pungkasnya.

Sebelumnya, KPK menetapkan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas sebagai salah satu tersangka dalam kasus dugaan korupsi kuota haji tahun 2024. KPK menyatakan telah mengantongi alat bukti yang cukup untuk penetapan tersangka tersebut, meskipun nilai kerugian negara masih dalam tahap perhitungan.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa bukti-bukti yang dikumpulkan penyidik meliputi hasil pemeriksaan sejumlah saksi, dokumen, serta bukti elektronik. Selain itu, KPK juga telah melakukan penggeledahan di berbagai lokasi terkait perkara tersebut.