Berita

Mantan Presiden Joko Widodo. (Foto: Istimewa)

Politik

Jokowi Bermanuver Pecah Belah Perjuangan Bongkar Kasus Ijazah

SENIN, 12 JANUARI 2026 | 03:08 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Dalam menghadapi kasus isu ijazah palsu, kubu Joko Widodo alias Jokowi setidaknya menjalankan dua strategi. 

"Yakni ekstensifikasi kasus dan politik devide et impera (pecah belah)," kata kuasa hukum Roy Suryo cs, Ahmad Khozinudin dalam keterangannya, dikutip Senin 12 Januari 2026.

Politik ekstensifikasi kasus yaitu dengan modus menghembuskan isu ada orang besar dibalik Roy Suryo dkk. 


Targetnya, kata Khozinudin, agar kasus hukum soal ijazah palsu bergeser ke isu politik yang bertujuan mendowngrade posisi Jokowi sekaligus dengan motif agar posisi Gibran Rakabuming dapat digantikan.

Hal itu dimulai dengan tuduhan orang besar Jokowi yang diamplifikasi buzzer-buzzer Jokowi. 

"Ujungnya, laporan Partai Demokrat karena SBY dikaitkan isu ijazah palsu," kata Khozinudin.

Area pertarungan pun meluas, bukan lagi fokus masalah ijazah palsu melainkan masalah politik orang besar.

Menurut Khozinudin, kubu Jokowi berusaha membangun kausalitas isu ijasah palsu, dikaitkan dengan kedudukan Roy Suryo yang pernah menjadi kader Partai Demokrat dan mantan Menpora era SBY, sekaligus tuntutan pemakzulan Gibran yang digulirkan seolah dengan motif akan digantikan oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Sementara strategi pecah belah, dilakukan Jokowi dengan memanfaatkan kelemahan Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis.

"Padahal peran Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis dalam kasus ijazah palsu tak signifikan. Karena sejak ditetapkan sebagai terlapor dan naik menjadi tersangka, keduanya tak berani lagi mengulik-ulik ijazah Jokowi," pungkas Khozinudin.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

UPDATE

Nama Elon Musk hingga Eks Pangeran Inggris Muncul dalam Dokumen Epstein

Minggu, 01 Februari 2026 | 14:00

Said Didu Ungkap Isu Sensitif yang Dibahas Prabowo di K4

Minggu, 01 Februari 2026 | 13:46

Pengoperasian RDF Plant Rorotan Prioritaskan Keselamatan Warga

Minggu, 01 Februari 2026 | 13:18

Presiden Harus Pastikan Kader Masuk Pemerintahan untuk Perbaikan

Minggu, 01 Februari 2026 | 13:03

Danantara Bantah Isu Rombak Direksi Himbara

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:45

Ada Kecemasan di Balik Pidato Jokowi

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:25

PLN Catat Penjualan Listrik 317,69 TWh, Naik 3,75 Persen Sepanjang 2025

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:07

Proses Hukum Berlanjut Meski Uang Pemerasan Perangkat Desa di Pati Dikembalikan

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:03

Presiden Sementara Venezuela Janjikan Amnesti untuk Ratusan Tahanan Politik

Minggu, 01 Februari 2026 | 11:27

Kelola 1,7 Juta Hektare, Agrinas Palma Fokus Bangun Fondasi Sawit Berkelanjutan

Minggu, 01 Februari 2026 | 11:13

Selengkapnya