Berita

Mantan Presiden Joko Widodo. (Foto: Istimewa)

Politik

Jokowi Bermanuver Pecah Belah Perjuangan Bongkar Kasus Ijazah

SENIN, 12 JANUARI 2026 | 03:08 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Dalam menghadapi kasus isu ijazah palsu, kubu Joko Widodo alias Jokowi setidaknya menjalankan dua strategi. 

"Yakni ekstensifikasi kasus dan politik devide et impera (pecah belah)," kata kuasa hukum Roy Suryo cs, Ahmad Khozinudin dalam keterangannya, dikutip Senin 12 Januari 2026.

Politik ekstensifikasi kasus yaitu dengan modus menghembuskan isu ada orang besar dibalik Roy Suryo dkk. 


Targetnya, kata Khozinudin, agar kasus hukum soal ijazah palsu bergeser ke isu politik yang bertujuan mendowngrade posisi Jokowi sekaligus dengan motif agar posisi Gibran Rakabuming dapat digantikan.

Hal itu dimulai dengan tuduhan orang besar Jokowi yang diamplifikasi buzzer-buzzer Jokowi. 

"Ujungnya, laporan Partai Demokrat karena SBY dikaitkan isu ijazah palsu," kata Khozinudin.

Area pertarungan pun meluas, bukan lagi fokus masalah ijazah palsu melainkan masalah politik orang besar.

Menurut Khozinudin, kubu Jokowi berusaha membangun kausalitas isu ijasah palsu, dikaitkan dengan kedudukan Roy Suryo yang pernah menjadi kader Partai Demokrat dan mantan Menpora era SBY, sekaligus tuntutan pemakzulan Gibran yang digulirkan seolah dengan motif akan digantikan oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Sementara strategi pecah belah, dilakukan Jokowi dengan memanfaatkan kelemahan Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis.

"Padahal peran Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis dalam kasus ijazah palsu tak signifikan. Karena sejak ditetapkan sebagai terlapor dan naik menjadi tersangka, keduanya tak berani lagi mengulik-ulik ijazah Jokowi," pungkas Khozinudin.

Populer

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

UPDATE

Darwis Ismail Terpilih jadi Nakhoda Baru ISKINDO Periode 2026-2031

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 03:46

Polda Metro Bongkar Penyelundupan 54 Ton Batu Galena dari Gorontalo

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 03:27

Usul LBP Makin Terasa Janggal, Reformasi Hukum Jangan Kehilangan Arah

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 02:59

Manifesto Welfare State Pesisir

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 02:30

Gerakan 1 Juta Liter Air Bersih BEM PTNU Teruskan Semangat Resolusi Jihad

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 02:05

Sidang Praperadilan Kasus Relawan Prabowo Ditunda, Hakim Tegur Kelalaian Pemanggilan

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 01:51

Langkah Cepat Polda Jatim Cegah Potensi Kericuhan Aksi Mahasiswa Tuai Apresiasi

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 01:26

PT TIMAH Buka Opsi Buyback Saham Sikapi Dinamika Pasar Modal

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 00:49

GMNI Puji Ketegasan Kapolri Bongkar Penyelundupan 1,16 Ton Ketamin

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 00:21

PKS Dukung Pemerintah Lakukan Reformasi Bursa Saham Menyeluruh

Jumat, 23 Oktober 2026 | 23:45

Selengkapnya