Berita

Mantan Presiden Joko Widodo. (Foto: Istimewa)

Politik

Jokowi Bermanuver Pecah Belah Perjuangan Bongkar Kasus Ijazah

SENIN, 12 JANUARI 2026 | 03:08 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Dalam menghadapi kasus isu ijazah palsu, kubu Joko Widodo alias Jokowi setidaknya menjalankan dua strategi. 

"Yakni ekstensifikasi kasus dan politik devide et impera (pecah belah)," kata kuasa hukum Roy Suryo cs, Ahmad Khozinudin dalam keterangannya, dikutip Senin 12 Januari 2026.

Politik ekstensifikasi kasus yaitu dengan modus menghembuskan isu ada orang besar dibalik Roy Suryo dkk. 


Targetnya, kata Khozinudin, agar kasus hukum soal ijazah palsu bergeser ke isu politik yang bertujuan mendowngrade posisi Jokowi sekaligus dengan motif agar posisi Gibran Rakabuming dapat digantikan.

Hal itu dimulai dengan tuduhan orang besar Jokowi yang diamplifikasi buzzer-buzzer Jokowi. 

"Ujungnya, laporan Partai Demokrat karena SBY dikaitkan isu ijazah palsu," kata Khozinudin.

Area pertarungan pun meluas, bukan lagi fokus masalah ijazah palsu melainkan masalah politik orang besar.

Menurut Khozinudin, kubu Jokowi berusaha membangun kausalitas isu ijasah palsu, dikaitkan dengan kedudukan Roy Suryo yang pernah menjadi kader Partai Demokrat dan mantan Menpora era SBY, sekaligus tuntutan pemakzulan Gibran yang digulirkan seolah dengan motif akan digantikan oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Sementara strategi pecah belah, dilakukan Jokowi dengan memanfaatkan kelemahan Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis.

"Padahal peran Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis dalam kasus ijazah palsu tak signifikan. Karena sejak ditetapkan sebagai terlapor dan naik menjadi tersangka, keduanya tak berani lagi mengulik-ulik ijazah Jokowi," pungkas Khozinudin.

Populer

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

26 Nama Besar dari Sony Sonjaya di Korupsi MBG Dicatat Rapi

Rabu, 17 Juni 2026 | 03:11

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Tiket Jakarta Fair Tidak Ramah Kantong Rakyat Berpenghasilan Rendah

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:21

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

UPDATE

KPK Panggil 13 Saksi Kasus Mantan Wamen Imipas Silmy Karim

Rabu, 24 Juni 2026 | 12:22

Gugatan PT KSS, Ahli Nilai Keputusan Kemenhub Timbulkan Konsekuensi Hukum

Rabu, 24 Juni 2026 | 12:21

Mengenal Taufik Hidayat, Lelaki Paling Kejam Abad Ini

Rabu, 24 Juni 2026 | 12:12

Laporan HAM PBB Sebut Israel Sengaja Targetkan Anak-Anak Palestina

Rabu, 24 Juni 2026 | 12:01

Jakarta 499 Tahun: Birokrasi Modern Belum Cukup Tanpa Perspektif HAM.

Rabu, 24 Juni 2026 | 12:00

BKKBN: 8,1 Juta Keluarga di Indonesia Berisiko Stunting

Rabu, 24 Juni 2026 | 11:41

Kisah Mantri Perempuan BRI Tempuh Pegunungan Toraja untuk Layani Nasabah di Wilayah 3T

Rabu, 24 Juni 2026 | 11:29

Konbes–Munas NU Ploso Diwarnai Aksi Intimidasi dan Motif Kepentingan Pribadi

Rabu, 24 Juni 2026 | 11:28

Prabowo Dianugerahi Lencana Emas Adi Bakti Tani-Nelayan Maha Utama

Rabu, 24 Juni 2026 | 11:24

KPK Panggil Mulyono di Kasus Suap Bupati Muara Enim Edison

Rabu, 24 Juni 2026 | 11:18

Selengkapnya