Berita

Presiden ke-7 RI Joko Widodo. (Foto: Istimewa)

Politik

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

MINGGU, 11 JANUARI 2026 | 08:46 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia (JMI), Islah Bahrawi, meyakini nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo akan turut disebut dalam pengusutan kasus dugaan penyimpangan kuota haji 2024. 

Namun demikian, ia meragukan keberanian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memanggil Jokowi dalam perkara tersebut.

“Saya meyakini, seperti halnya kasus Tom Lembong dan Nadiem Makarim, dalam kasus kuota haji ini nama Jokowi akan disebut berkali-kali. Tapi saya juga meyakini, KPK tak akan pernah punya nyali untuk memanggil Jokowi,” ujar Islah lewat akun X miliknya, dikutip, Minggu, 11 Januari 2026.


Islah mengungkapkan, dirinya akan membeberkan berbagai temuan dan analisis terkait kasus kuota haji dalam sebuah podcast pekan depan. Paparan tersebut, kata dia, merujuk pada dokumen yang disebut sebagai Buku Putih Kuota Haji 2024.

“Saya akan bercerita tentang isi ‘Buku Putih Kuota Haji 2024’ ini dalam suatu podcast minggu depan,” kata Islah.

Ia menegaskan, terdapat sejumlah pertanyaan besar yang perlu dijawab secara terbuka, termasuk dugaan keterkaitan antara Presiden Jokowi dan pihak swasta bernama Maktour dalam pengelolaan kuota haji.

“Apa kaitannya dengan Jokowi dan Maktour? Penetapan tersangka untuk Gus Yaqut sebenarnya untuk menyelamatkan siapa?” ujarnya mempertanyakan.

Islah juga menyinggung kemungkinan adanya hubungan antara kasus kuota haji dengan dinamika internal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang mencuat beberapa waktu lalu.

“Apakah ada kaitannya dengan konflik di PBNU bulan lalu?” imbuhnya.

Lebih lanjut, Islah menyoroti dakwaan terhadap mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Yaqut, yang disebut membuat kebijakan yang menguntungkan pihak lain. Namun, menurutnya, sosok yang diuntungkan tersebut belum pernah diungkap secara jelas ke publik.

“Siapakah pemain utamanya dan siapa yang mengeruk keuntungan dalam kasus kuota haji? Gus Yaqut didakwa membuat kebijakan yang dapat menguntungkan orang lain, siapakah orang lain itu?” tegasnya.

Islah memastikan akan membuka seluruh analisis dan temuannya secara terbuka kepada publik. Ia mengajak masyarakat untuk tidak takut menyuarakan kebenaran meskipun berhadapan dengan kekuasaan.

“Tunggu minggu depan, saya akan bicara. Jangan pernah takut menyuarakan kebenaran, karena yang benar maupun yang salah akan mati pada waktunya,” pungkas Islah.

Populer

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

Nasib Hendrik, SPPG Ditutup, 150 Karyawan Diberhentikan

Jumat, 27 Maret 2026 | 06:07

Dubai Menuju Kota Hantu

Selasa, 31 Maret 2026 | 13:51

KPK Klaim Status Tahanan Rumah Yaqut Sesuai UU

Jumat, 27 Maret 2026 | 12:26

UPDATE

Insiden di Lebanon Selatan Tak Terlepas dari Eskalasi Israel-Iran

Jumat, 03 April 2026 | 10:01

Emas Antam Ambruk Rp85 Ribu, Termurah Dibanderol Rp1,4 Juta

Jumat, 03 April 2026 | 09:54

UNIFIL Gelar Upacara Penghormatan Terakhir untuk Tiga Prajurit TNI

Jumat, 03 April 2026 | 09:48

KPK Tegaskan Tak Ada Intimidasi dalam Penggeledahan Rumah Ono Surono

Jumat, 03 April 2026 | 09:40

Komisi VIII DPR Optimis Jadwal Haji 2026 Tetap Aman dan Lancar

Jumat, 03 April 2026 | 09:26

Aksi Borong Bensin Picu Kelangkaan BBM di Prancis

Jumat, 03 April 2026 | 08:51

Reformasi Maret Tuntas: Jalan Terang Modal Asing Masuk Bursa

Jumat, 03 April 2026 | 08:26

Wall Street Melemah Tipis, Investor Berburu Aset Aman

Jumat, 03 April 2026 | 08:13

Serangan Israel Lumpuhkan Dua Pabrik Baja Iran, Produksi Terhenti hingga Setahun

Jumat, 03 April 2026 | 08:04

Dolar AS Perkasa, Indeks DXY Tembus Level Psikologis 100

Jumat, 03 April 2026 | 07:50

Selengkapnya