Berita

Presiden ke-7 RI Joko Widodo. (Foto: Istimewa)

Politik

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

MINGGU, 11 JANUARI 2026 | 08:46 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia (JMI), Islah Bahrawi, meyakini nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo akan turut disebut dalam pengusutan kasus dugaan penyimpangan kuota haji 2024. 

Namun demikian, ia meragukan keberanian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memanggil Jokowi dalam perkara tersebut.

“Saya meyakini, seperti halnya kasus Tom Lembong dan Nadiem Makarim, dalam kasus kuota haji ini nama Jokowi akan disebut berkali-kali. Tapi saya juga meyakini, KPK tak akan pernah punya nyali untuk memanggil Jokowi,” ujar Islah lewat akun X miliknya, dikutip, Minggu, 11 Januari 2026.


Islah mengungkapkan, dirinya akan membeberkan berbagai temuan dan analisis terkait kasus kuota haji dalam sebuah podcast pekan depan. Paparan tersebut, kata dia, merujuk pada dokumen yang disebut sebagai Buku Putih Kuota Haji 2024.

“Saya akan bercerita tentang isi ‘Buku Putih Kuota Haji 2024’ ini dalam suatu podcast minggu depan,” kata Islah.

Ia menegaskan, terdapat sejumlah pertanyaan besar yang perlu dijawab secara terbuka, termasuk dugaan keterkaitan antara Presiden Jokowi dan pihak swasta bernama Maktour dalam pengelolaan kuota haji.

“Apa kaitannya dengan Jokowi dan Maktour? Penetapan tersangka untuk Gus Yaqut sebenarnya untuk menyelamatkan siapa?” ujarnya mempertanyakan.

Islah juga menyinggung kemungkinan adanya hubungan antara kasus kuota haji dengan dinamika internal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang mencuat beberapa waktu lalu.

“Apakah ada kaitannya dengan konflik di PBNU bulan lalu?” imbuhnya.

Lebih lanjut, Islah menyoroti dakwaan terhadap mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Yaqut, yang disebut membuat kebijakan yang menguntungkan pihak lain. Namun, menurutnya, sosok yang diuntungkan tersebut belum pernah diungkap secara jelas ke publik.

“Siapakah pemain utamanya dan siapa yang mengeruk keuntungan dalam kasus kuota haji? Gus Yaqut didakwa membuat kebijakan yang dapat menguntungkan orang lain, siapakah orang lain itu?” tegasnya.

Islah memastikan akan membuka seluruh analisis dan temuannya secara terbuka kepada publik. Ia mengajak masyarakat untuk tidak takut menyuarakan kebenaran meskipun berhadapan dengan kekuasaan.

“Tunggu minggu depan, saya akan bicara. Jangan pernah takut menyuarakan kebenaran, karena yang benar maupun yang salah akan mati pada waktunya,” pungkas Islah.

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

PSI Ketar-ketir Lawan Jusuf Kalla

Jumat, 08 Mei 2026 | 06:47

UPDATE

Aplikasi Digital Berbasis White Label Dukung Operasional KDKMP

Kamis, 14 Mei 2026 | 05:59

Wamenaker Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Multistrada

Kamis, 14 Mei 2026 | 05:43

DPD Dorong Kemenko Polkam Lahirkan Peta Jalan Keamanan Papua

Kamis, 14 Mei 2026 | 05:28

Mengoptimalkan Potensi Blue Ocean Economy

Kamis, 14 Mei 2026 | 04:53

Wagub Lampung Minta Gapembi Kawal Pemenuhan Standar MBG

Kamis, 14 Mei 2026 | 04:35

Analis Geopolitik: Tiongkok Berpotensi sebagai Global Stabilizer

Kamis, 14 Mei 2026 | 04:23

Prabowo dan Tumpukan Uang

Kamis, 14 Mei 2026 | 03:58

ANTAM Tetap Fokus Jaga Fundamental Bisnis di Tengah Dinamika Global

Kamis, 14 Mei 2026 | 03:46

Sukseskan Program Nuklir, PKS Dorong Pembentukan Kembali BATAN

Kamis, 14 Mei 2026 | 03:23

Paradigma Baru Biaya Logistik

Kamis, 14 Mei 2026 | 02:59

Selengkapnya