Berita

Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. (Foto: Dokumentasi RMOL/Istimewa)

Politik

Megawati Soekarnoputri:

Rakyat Disingkirkan dan Alam Dikorbankan Demi Pembangunan

MINGGU, 11 JANUARI 2026 | 00:28 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Maraknya regulasi yang dinilai terlalu memanjakan konsesi besar hingga memicu bencana ekologis masif di berbagai wilayah Indonesia disorot Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Presiden ke-5 RI itu secara spesifik menghubungkan kerusakan lingkungan di wilayah hulu dengan rentetan bencana hidrometeorologi yang baru-baru ini melumpuhkan puluhan kabupaten dan kota di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. 

Menurutnya, banjir ekstrem dan longsor tersebut bukanlah peristiwa alam semata, melainkan dampak nyata dari perubahan fungsi lahan penyangga menjadi kawasan eksploitasi.


"Undang-undang dan regulasi yang memberi karpet merah pada konsesi besar telah membuka jalan bagi deforestasi, perampasan tanah, dan penghancuran ekosistem," tegas Megawati dalam pidato peringatan HUT PDIP ke-53 dan pembukaan Rakernas I di Ancol, Jakarta, Sabtu, 10 Januari 2026. 

Megawati menambahkan bahwa pembukaan hutan secara masif untuk tanaman monokultur telah menghilangkan kemampuan alam dalam menyerap air, yang pada akhirnya menghantam kehidupan rakyat kecil di hilir yang tidak pernah dilibatkan dalam pengambilan keputusan.

Megawati menegaskan bahwa PDIP menolak model pembangunan yang hanya mengejar pertumbuhan namun mengabaikan keadilan ekologis. 

Ia mengingatkan kembali pesan Proklamator Bung Karno pada tahun 1946 tentang vitalnya keberadaan hutan bagi kehidupan bangsa. Baginya, praktik eksploitasi yang terjadi saat ini merupakan bentuk kemunduran bagi nilai-nilai kemanusiaan dan kebangsaan.

"Atas nama pembangunan, rakyat disingkirkan dan alam dikorbankan. Ini bukan pembangunan, melainkan pembangunan tanpa keadilan dan tanpa peradaban," ujarnya. 

Kritik ini sekaligus menjadi instruksi bagi seluruh kader PDIP, terutama yang berada di eksekutif dan legislatif, agar berani menyuarakan kebenaran ekologis dan melawan kebijakan yang merusak bumi.

Lebih jauh, Megawati menekankan bahwa legitimasi sebuah partai politik tidak diukur dari jumlah kursi kekuasaan, melainkan dari keberpihakannya yang nyata terhadap rakyat dan kelestarian alam. 

Melalui Rakernas I ini, PDIP berkomitmen untuk memperkuat agenda strategis dalam menghadapi krisis ekologis global demi keselamatan masa depan bangsa.


Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Langsung Terbang ke Jakarta, Maukah Chatib Basri Ganti Purbaya?

Jumat, 05 Juni 2026 | 06:58

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Ironis! Terima Penghargaan Negara tapi Terjerat Korupsi

Jumat, 05 Juni 2026 | 01:00

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

UPDATE

Fakta Sidang Blueray Cargo: Kode BC1 Mengarah ke Djaka Budi Utama

Senin, 15 Juni 2026 | 18:15

Anak Buah Bahlil Irit Bicara Usai 7 Jam Diperiksa KPK

Senin, 15 Juni 2026 | 18:08

KPU Patok Anggaran Rp4,6 Triliun di Tahapan Awal Pemilu 2029

Senin, 15 Juni 2026 | 17:59

IHSG-Rupiah Menguat Sore Ini Usai AS-Iran Sepakat Damai

Senin, 15 Juni 2026 | 17:47

Demo Mahasiswa Ucapkan Selamat Atas Kegagalan Prabowo-Gibran

Senin, 15 Juni 2026 | 17:46

Wapres Gibran Terima Perwakilan Mahasiswa di Tengah Unjuk Rasa

Senin, 15 Juni 2026 | 17:23

Sifra Kejar Cita-cita di Sekolah Rakyat Demi Bantu Orang Tua Disabilitas

Senin, 15 Juni 2026 | 17:19

Demi Kepercayaan Masyarakat, Mahasiswa UBK Desak MBG Dihentikan

Senin, 15 Juni 2026 | 17:06

Komisi II DPR: KPU dan Bawaslu akan Tetap Eksis di 2027

Senin, 15 Juni 2026 | 16:47

DPR Minta Kejagung Tingkatkan Anggaran Perkara untuk Kejati dan Kejari

Senin, 15 Juni 2026 | 16:47

Selengkapnya