2025 Salah Satu Tahun Terburuk Keuangan Indonesia

Tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dinilai sebagai salah satu periode terburuk dalam sejarah ekonomi Indonesia. Tekanan tak kasat mata bagi publik awam namun sangat terasa di pasar.

"Memang dari kacamata awam tidak kelihatan apa yang terjadi. Namun kalau kita lihat dari sisi pergerakan arus modal, saya bisa mengatakan tahun 2025 merupakan salah satu tahun yang terburuk dalam sejarah ekonomi kita di bidang keuangan, khususnya di bidang arus modal," kata mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Halim Alamsyah, dikutip dari YouTube Terus Terang Media, Sabtu, 10 Januari 2026.

Ia menjelaskan, tekanan sudah muncul sejak awal 2025 ketika neraca pembayaran menunjukkan arus modal keluar yang berlanjut dan membesar signifikan setelah Agustus. Kondisi itu memaksa BI melakukan intervensi besar-besaran demi menjaga stabilitas sistem keuangan dan menahan tekanan nilai tukar rupiah.

Menurut mantan Ketua Dewan Komisioner LPS ini, pemicu utama datang dari faktor global terutama kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang kembali menggulirkan ancaman tarif tinggi terhadap China hingga 100-200 persen. Kebijakan tersebut memicu volatilitas global dan meningkatkan risiko investasi.

Di tengah tekanan eksternal, Halim menilai muncul pula kekhawatiran dari dalam negeri, terutama terkait arah kebijakan ekonomi pemerintah yang dinilai kurang terkomunikasikan dengan baik ke pasar. Fokus pada program-program populis seperti makan bergizi gratis (MBG), bansos, dan koperasi merah putih memunculkan persepsi risiko di kalangan investor.

“Walaupun program itu belum berjalan, kekhawatiran sudah muncul. Ditambah lagi adanya ketidakjelasan komunikasi kebijakan pemerintah, sehingga persepsi pasar terhadap ekonomi nasional menjadi negatif,” ujar mantan Anggota Dewan Komisioner OJK tersebut.

Meski demikian, Halim menyebut Indonesia masih relatif beruntung karena mampu menjaga pertumbuhan ekonomi di kisaran 5 persen. Namun pertumbuhan itu lebih ditopang oleh konsumsi domestik, bukan investasi, yang justru melemah akibat tekanan di sektor keuangan.

Tekanan tersebut tercermin jelas di pasar keuangan, terutama pada nilai tukar rupiah yang berada dalam kondisi under pressure. Akibatnya, kebijakan moneter tidak leluasa mendorong pertumbuhan karena harus difokuskan pada stabilisasi, sementara kebijakan fiskal juga dibayangi risiko penerimaan pajak dan belum optimalnya sistem pajak baru.

“Kombinasi tekanan global, ketidakpastian kebijakan, dan risiko fiskal membuat pelaku usaha bersikap rasional dengan mencari safe haven,” pungkas Halim, yang mencatat pelarian modal ke aset aman seperti dolar AS dan emas berlangsung masif, tercermin dari lonjakan harga emas domestik yang hampir menyentuh Rp2,5 juta per gram.