Berita

Kepala Badan Riset dan Inovasi Strategis (BRAINS) DPP Partai Demokrat, Ahmad Khoirul Umam. (Foto: YouTube CNN)

Politik

Laporkan Akun Pemfitnah SBY, Demokrat Tidak Ingin Demokrasi Terdegradasi

KAMIS, 08 JANUARI 2026 | 01:35 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Partai Demokrat melaporkan empat akun media sosial yang diduga menyebarkan fitnah kepada Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kepada polisi sebagai langkah pendidikan politik kepada masyarakat. 

Hal itu disampaikan Kepala Badan Riset dan Inovasi Strategis (BRAINS) DPP Partai Demokrat, Ahmad Khoirul Umam dalam acara Head to Head With Elvira berjudul “Dituding Dalang Kasus Ijazah Jokowi, Demokrat Lapor Polisi” dikutip dari kanal YouTube CNN, Rabu malam, 7 Januari 2026. 

“Pembenaran terhadap fakta-fakta fitnah itu adalah sebuah proses yang justru akan mendegradasi kualitas demokrasi itu sendiri karena manipulasi informasi seolah dibenarkan, dianggap sebagai yang normal. Inilah yang kemudian kita ingin kikis sekaligus juga bagian dari pendidikan politik bahwa kita tidak main-main,” ucap Umam.


Empat akun yang dilaporkan Partai Demokrat ke Polda Metro Jaya yakni akun YouTube @AGRI FANANI, @Bang bOy YTN, dan @KajianOnline, serta satu akun TikTok @sudirowibudhiusmp.

Umam menegaskan bahwa materi dalam akun-akun bukan merupakan suatu kritik tetapi sudah menjurus kepada fitnah tanpa dasar.

“Pak SBY dan keluarga besar Partai Demokrat sudah biasa untuk menerima kritik dan bahkan kritik-kritik yang membangun itu kita jadikan sebagai bahan evaluasi dalam konteks tertentu juga kita akomodasi dalam konteks kebijakan publik. Tetapi di materi-materi ini bukan kritik, itu adalah fitnah,” jelasnya.

Lanjut Umam,  Partai Demokrat menegaskan bahwa SBY tidak pernah berada di belakang isu ijazah palsu Jokowi.

“Maka semua upaya untuk mengait-ngaitkan antara Pak SBY, Demokrat dengan isu ijazah Pak Jokowi, itu adalah fitnah dan tidak benar adanya,” tandas dia.


Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

UPDATE

2.241 ASN Resmi jadi Komcad Usai Latsarmil Gelombang Kedua Ditutup

Rabu, 30 September 2026 | 00:13

Sabar Tobing: AI Ubah Dunia Perpajakan, Talenta Digital Makin Dibutuhkan

Selasa, 29 September 2026 | 23:50

DPR Minta Pemerintah dan ASDP Tangani Kemacetan Horor Ketapang

Selasa, 29 September 2026 | 23:46

KPK Tegaskan Penyitaan Aset Silmy Karim Sah Usai Praperadilan Ditolak

Selasa, 29 September 2026 | 23:19

KPK Harus Transparan soal Kasus CSR BI-OJK yang Libatkan Dua Anggota DPR

Selasa, 29 September 2026 | 22:39

Kuasa Hukum Faizal Assegaf Apresiasi Polda Metro Periksa Jubir KPK

Selasa, 29 September 2026 | 22:32

Kantor PT Bela Parahiyangan Digeledah Buntut Dugaan Suap HGB ATR/BPN

Selasa, 29 September 2026 | 22:17

Apartemen Vinna Ledy yang Disita KPK Diduga Pemberian Pengusaha

Selasa, 29 September 2026 | 22:09

Membangun Ekosistem Keselamatan dan Perlindungan Korban

Selasa, 29 September 2026 | 22:08

Jokowi Masuk PSI Bisa Mengubah Konfigurasi Politik 2029

Selasa, 29 September 2026 | 22:04

Selengkapnya