Berita

Kepala Badan Riset dan Inovasi Strategis (BRAINS) DPP Partai Demokrat, Ahmad Khoirul Umam. (Foto: YouTube CNN)

Politik

Laporkan Akun Pemfitnah SBY, Demokrat Tidak Ingin Demokrasi Terdegradasi

KAMIS, 08 JANUARI 2026 | 01:35 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Partai Demokrat melaporkan empat akun media sosial yang diduga menyebarkan fitnah kepada Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kepada polisi sebagai langkah pendidikan politik kepada masyarakat. 

Hal itu disampaikan Kepala Badan Riset dan Inovasi Strategis (BRAINS) DPP Partai Demokrat, Ahmad Khoirul Umam dalam acara Head to Head With Elvira berjudul “Dituding Dalang Kasus Ijazah Jokowi, Demokrat Lapor Polisi” dikutip dari kanal YouTube CNN, Rabu malam, 7 Januari 2026. 

“Pembenaran terhadap fakta-fakta fitnah itu adalah sebuah proses yang justru akan mendegradasi kualitas demokrasi itu sendiri karena manipulasi informasi seolah dibenarkan, dianggap sebagai yang normal. Inilah yang kemudian kita ingin kikis sekaligus juga bagian dari pendidikan politik bahwa kita tidak main-main,” ucap Umam.


Empat akun yang dilaporkan Partai Demokrat ke Polda Metro Jaya yakni akun YouTube @AGRI FANANI, @Bang bOy YTN, dan @KajianOnline, serta satu akun TikTok @sudirowibudhiusmp.

Umam menegaskan bahwa materi dalam akun-akun bukan merupakan suatu kritik tetapi sudah menjurus kepada fitnah tanpa dasar.

“Pak SBY dan keluarga besar Partai Demokrat sudah biasa untuk menerima kritik dan bahkan kritik-kritik yang membangun itu kita jadikan sebagai bahan evaluasi dalam konteks tertentu juga kita akomodasi dalam konteks kebijakan publik. Tetapi di materi-materi ini bukan kritik, itu adalah fitnah,” jelasnya.

Lanjut Umam,  Partai Demokrat menegaskan bahwa SBY tidak pernah berada di belakang isu ijazah palsu Jokowi.

“Maka semua upaya untuk mengait-ngaitkan antara Pak SBY, Demokrat dengan isu ijazah Pak Jokowi, itu adalah fitnah dan tidak benar adanya,” tandas dia.


Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

Kepala BRAN Dorong 3,1 Juta Hektare Lahan Transmigrasi jadi Penggerak Ekonomi

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:32

KPK Pastikan Video Penjemputan Paksa Nusron Hoax!

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:24

Quo Vadis 2 tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:23

Prabowo Setujui Kajian DEN soal Definisi Korupsi Berstandar Internasional

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:17

Penindakan 1.000 Tambang Ilegal: Kalau Tidak Sekarang, Kapan Lagi?

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:13

DPR Dorong Penguatan Koordinasi Penyaluran BBM

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:01

Gibran Terima Perwakilan WALUBI Bahas Karhutla hingga Bakti Sosial

Selasa, 20 Oktober 2026 | 19:50

KPK Perlu Periksa Hercules soal Uang Rp800 Juta Terkait Summarecon

Selasa, 20 Oktober 2026 | 19:46

Menteri Agama Optimistis Akan Ada Kebangkitan Syarikat Islam Jilid Baru

Selasa, 20 Oktober 2026 | 19:43

Pertamina Diusulkan Peroleh Insentif Sewa Kapal Tanker Lokal

Selasa, 20 Oktober 2026 | 19:41

Selengkapnya