Berita

Kepala Badan Riset dan Inovasi Strategis (BRAINS) DPP Partai Demokrat, Ahmad Khoirul Umam. (Foto: YouTube CNN)

Politik

Laporkan Akun Pemfitnah SBY, Demokrat Tidak Ingin Demokrasi Terdegradasi

KAMIS, 08 JANUARI 2026 | 01:35 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Partai Demokrat melaporkan empat akun media sosial yang diduga menyebarkan fitnah kepada Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kepada polisi sebagai langkah pendidikan politik kepada masyarakat. 

Hal itu disampaikan Kepala Badan Riset dan Inovasi Strategis (BRAINS) DPP Partai Demokrat, Ahmad Khoirul Umam dalam acara Head to Head With Elvira berjudul “Dituding Dalang Kasus Ijazah Jokowi, Demokrat Lapor Polisi” dikutip dari kanal YouTube CNN, Rabu malam, 7 Januari 2026. 

“Pembenaran terhadap fakta-fakta fitnah itu adalah sebuah proses yang justru akan mendegradasi kualitas demokrasi itu sendiri karena manipulasi informasi seolah dibenarkan, dianggap sebagai yang normal. Inilah yang kemudian kita ingin kikis sekaligus juga bagian dari pendidikan politik bahwa kita tidak main-main,” ucap Umam.


Empat akun yang dilaporkan Partai Demokrat ke Polda Metro Jaya yakni akun YouTube @AGRI FANANI, @Bang bOy YTN, dan @KajianOnline, serta satu akun TikTok @sudirowibudhiusmp.

Umam menegaskan bahwa materi dalam akun-akun bukan merupakan suatu kritik tetapi sudah menjurus kepada fitnah tanpa dasar.

“Pak SBY dan keluarga besar Partai Demokrat sudah biasa untuk menerima kritik dan bahkan kritik-kritik yang membangun itu kita jadikan sebagai bahan evaluasi dalam konteks tertentu juga kita akomodasi dalam konteks kebijakan publik. Tetapi di materi-materi ini bukan kritik, itu adalah fitnah,” jelasnya.

Lanjut Umam,  Partai Demokrat menegaskan bahwa SBY tidak pernah berada di belakang isu ijazah palsu Jokowi.

“Maka semua upaya untuk mengait-ngaitkan antara Pak SBY, Demokrat dengan isu ijazah Pak Jokowi, itu adalah fitnah dan tidak benar adanya,” tandas dia.


Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

UPDATE

Kasus Bansos, Kabulog Jateng hingga Pejabat Pemkab Brebes dan Jember Diperiksa KPK

Rabu, 09 September 2026 | 14:28

Purbaya Bakal Tarik Dana Daerah yang Mengendap Rp100 Triliun di Bank

Rabu, 09 September 2026 | 14:26

Rumah Digeledah, Direktur PT CMC Diperiksa KPK Hari Ini

Rabu, 09 September 2026 | 14:06

Rugikan Negara Rp35,7 Miliar, KPK Panggil Direktur PT Brantas Abipraya

Rabu, 09 September 2026 | 13:49

Kata Bonjopi, Persib si Raja Comeback

Rabu, 09 September 2026 | 13:39

Punya 12 Pabrik Sawit, Legislator Nilai Sintang Cocok Jadi Basis Produksi B50

Rabu, 09 September 2026 | 13:29

Pakistan: Serangan Houthi ke Saudi Bisa Aktifkan Pakta Pertahanan Mekkah

Rabu, 09 September 2026 | 13:27

PISA 2025 Tak Banyak Bergerak, Indonesia Sedang Menormalisasi Krisis Pembelajaran

Rabu, 09 September 2026 | 13:02

Penyaluran B50 Tembus 3,4 Juta KL, 94 Persen SPBU Sudah Salurkan Biodiesel

Rabu, 09 September 2026 | 12:47

Tim SAR Diminta Maksimalkan Pencarian Lima Jurnalis Hilang Kontak di Anak Krakatau

Rabu, 09 September 2026 | 12:38

Selengkapnya