Hensat soal Pilkada Lewat DPRD: Ketua Kelas Saja Dipilih Murid

Wacana pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah (pilkada) dari dipilih langsung oleh rakyat menjadi dipilih melalui DPRD kembali menuai perdebatan di ruang publik. 

Analis komunikasi politik Hendri Satrio berharap agar hak rakyat memilih pemimpinnya tidak dicabut. Sebab pilkada langsung merupakan wujud nyata kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi. 

Menyerahkan pemilihan kepala daerah kepada DPRD justru berpotensi menjauhkan rakyat dari proses pengambilan keputusan politik yang menyangkut kepentingan mereka sendiri.

“Biarkanlah rakyat memilih pemimpinnya. Ketua kelas saja dipilih oleh warga kelas, bukan ditentukan wali kelas. Apalagi ini provinsi, kabupaten, atau kota,” kata Hensat, sapaan akrabnya, lewat akun X, Rabu, 7 Januari 2026.

Pilkada langsung tidak hanya soal memilih pemimpin, tetapi juga menjadi sarana pendidikan politik bagi masyarakat. Dengan terlibat langsung, rakyat belajar menilai rekam jejak, visi, dan integritas calon kepala daerah.

Meskipun harus diakui pilkada langsung memang tidak luput dari berbagai persoalan. Mulai dari tingginya biaya politik, praktik politik uang, hingga konflik horizontal di tengah masyarakat. Walau begitu, solusi atas masalah tersebut bukan dengan menarik kembali hak pilih rakyat.

Di sisi lain, sejumlah politisi yang mendukung pilkada melalui DPRD memiliki argumen berbeda. Mereka menilai pilkada langsung justru menimbulkan beban anggaran yang sangat besar dan mendorong maraknya politik transaksional di tingkat akar rumput.

Pendukung pilkada DPRD juga berargumen bahwa pemilihan melalui wakil rakyat dapat meminimalisasi konflik horizontal di masyarakat, karena kontestasi tidak lagi berlangsung secara masif di tengah publik. Selain itu, mekanisme ini dianggap lebih efisien dan cepat dalam menghasilkan kepala daerah.

Perdebatan mengenai mekanisme pilkada ini pun diprediksi masih akan terus mengemuka.