Berita

Mantan Presiden Joko Widodo dan mantan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan. (Foto: Dokumentasi RMOL)

Politik

Ketidaktegasan Prabowo terhadap Jokowi dan Luhut jadi Sumber Kritik

RABU, 07 JANUARI 2026 | 02:59 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Pengamat politik sekaligus akademisi, M. Hatta Taliwang menilai kritik keras yang terus muncul di ruang publik tidak sepenuhnya berkaitan dengan kinerja program Prabowo Subianto, melainkan soal ekspektasi publik terhadap keberanian politik presiden.

Terutama ketegasan terhadap mantan Presiden Joko Widodo dan Luhut Binsar Panjaitan yang kini menjabat Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN). Keduanya sering dikaitkan dengan berbagai polemik yang mewarisi gejolak politik dan ekonomi saat ini. 

“Kritik yang kencang di media sosial itu bukan karena MBG atau pupuk, tapi karena kekecewaan publik terhadap sikap presiden yang dianggap belum berani menyentuh Jokowi dan Luhut,” ujar Hatta dikutip dalam akun Facebook pribadinya, Selasa malam, 6 Januari 2026. 
 

 
Hatta menjelaskan, Jokowi dan Luhut bukan sekadar individu, melainkan simpul kekuasaan yang terhubung dengan birokrasi, aparat penegak hukum, oligarki ekonomi, hingga jaringan media.
 
“Kalau disentuh secara frontal, risikonya nyata. Bisa terjadi resistensi aparat, sabotase birokrasi, tekanan pasar keuangan, bahkan delegitimasi Presiden,” jelasnya.
 
Menurut Hatta, persepsi bahwa Presiden Prabowo “takut” perlu dilihat secara lebih jernih. Ia menilai yang terjadi lebih merupakan kalkulasi kekuasaan, bukan ketakutan personal.
 
“Dalam teori politik, ada model pembersihan kekuasaan frontal, kooptasi, dan erosi bertahap. Prabowo tampaknya memilih kombinasi kooptasi dan erosi bertahap,” pungkas Hatta.
 

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

UPDATE

Suap ke Pejabat ATR/BPN Berawal PT Summarecon Agung Tbk Caplok Lahan Warga

Selasa, 29 September 2026 | 14:21

Prabowo Panggil Mendikti Saintek hingga Kepala BNN, Bahas Pengentasan Narkoba

Selasa, 29 September 2026 | 14:18

BI Ungkap Biang Kerok Rupiah Jeblok ke Rp18.000 per Dolar AS

Selasa, 29 September 2026 | 14:11

Pimpinan DPR Setuju Komisi XIII Periksa Lapas Cibinong

Selasa, 29 September 2026 | 14:00

Tangis Mahathir Mohamad Pecah Saat Mengantar Istri ke Peristirahatan Terakhir

Selasa, 29 September 2026 | 13:52

Prabowo-Megawati Bakal Bertemu Lagi, Dasco: Nasi Gorengnya Belum Keluar

Selasa, 29 September 2026 | 13:51

Sistem Pemungutan Pajak Digital Luar Negeri sudah Beroperasi

Selasa, 29 September 2026 | 13:48

Bitcoin Masih Stabil Meski Harga Minyak Naik Tajam

Selasa, 29 September 2026 | 13:45

Pekan Ini DPR Bertemu Parpol Non-Parlemen Bahas RUU Pemilu

Selasa, 29 September 2026 | 13:36

KRI Sriwijaya-100 Bakal Dimodifikasi Dukung Penanganan Bencana

Selasa, 29 September 2026 | 13:36

Selengkapnya