Ilustrasi. (Foto: ragamnuansa)
INVASI AS ke Venezuela pada 3 Januari 2026 memperlihatkan satu hal: ketika negara adidaya merasa perlu, kedaulatan bisa diterobos tanpa harus repot mencari legitimasi Dewan Keamanan. Efeknya langsung merembet ke Taiwan, sehingga jika langkah sepihak seperti ini dibiarkan, Beijing mendapat contoh bahwa “aturan” bisa dinegosiasikan dengan kekuatan, bukan dengan hukum. Pada titik itu, Venezuela dan Taiwan tampak seperti dua panggung berbeda dari konflik yang sama: perebutan siapa yang boleh melanggar, siapa yang harus patuh, dan siapa yang berhak mengklaim dunia berjalan atas “tatanan berbasis aturan”.
Serangan AS ke instalasi militer Venezuela yang berujung pada penangkapan Nicolás Maduro lewat Operasi Absolute Resolve menunjukkan eskalasi yang tidak lagi bisa disebut sekadar “tekanan politik”-- justru operasi militer total yang disiapkan, termasuk dugaan pemadaman listrik dan operasi siber untuk melumpuhkan Caracas. Dalam kacamata hukum internasional, garisnya juga gamblang: bergerak ke wilayah agresi dan pelanggaran prinsip non?intervensi. Piagam PBB melarang penggunaan kekuatan terhadap negara lain, kecuali untuk bela diri atau mandat Dewan Keamanan; pada kasus Venezuela, dasar bela diri sulit dibuktikan dan mandat DK PBB tidak ada. Jadi yang tersisa hanyalah legitimasi sepihak -- logika “karena bisa”, bukan legalitas kolektif.
Pelanggaran Hukum internasional oleh AS
Serangan AS ke Venezuela melanggar Piagam PBB dan merusak “kebiasaan” yang selama ini menahan negara adidaya agar tidak bertindak semaunya. Menangkap kepala negara yang sedang menjabat lalu menyeretnya ke pengadilan domestik negara penyerang adalah sinyal bahwa kedaulatan dan imunitas bisa diperlakukan seperti formalitas. Reaksi dunia pun terbelah. Sebagian negara Amerika Latin yang selama ini anti?Maduro mungkin lega, tapi tetap khawatir: kalau standar kedaulatan bisa dilompati sekali, efek dominonya bisa ke mana-mana. Negara lain, termasuk Malaysia dan sejumlah pemimpin Eropa menegaskan satu garis: masalah demokrasi dan HAM tidak otomatis jadi tiket untuk serangan sepihak.
Rusia dan China paling vokal menyerang narasi “penegakan hukum” Washington, menyebutnya gaya koboi dan pergantian rezim. Kritiknya juga bukan murni idealisme; tentu peringatan bahwa Venezuela dijadikan uji coba untuk mengukur seberapa jauh unilateralisme AS bisa ditoleransi. Ditambah lagi, kecaman pakar PBB atas blokade maritim sebelumnya membuat rangkaian kebijakan AS ke Caracas makin sulit dibela secara hukum dan kemanusiaan. Yang berbahaya: preseden ini memantul ke Taiwan. Jika AS bisa menerobos kedaulatan Venezuela tanpa hukuman berarti, Beijing punya alasan untuk berkata, “kalau begitu, kami juga bisa dengan dalih integritas teritorial. Selama ini biaya politik dan legal adalah rem urgensinya China.
Hak Veto di Dewan Keamanan PBB
Secara aturan, arsitektur hukum internasional sebenarnya jelas: larangan penggunaan kekuatan, pengecualian terbatas untuk bela diri, atau mandat Dewan Keamanan. Masalahnya ada pada lemahnya penegakan -- dan ketika penegakan selektif, hukum berubah menjadi bahasa moral yang hanya mengikat pihak lemah. Di sinilah Hak Veto Amerika Serikat di PBB menjadi inti problem. Hak veto itu “tombol stop” milik lima anggota tetap DK PBB -- AS, Rusia, China, Prancis, Inggris yang bisa menjatuhkan resolusi meski hampir semua negara setuju. Imbasnya, Dewan Keamanan bisa macet hanya karena satu negara punya kepentingan yang sedang dipertaruhkan.
Dalam kasus Venezuela, problemnya kelihatan transparan: ketika AS dituduh melanggar Piagam PBB, kanal sanksi paling kuat justru harus lewat Dewan Keamanan dan AS punya hak untuk memveto langkah apa pun yang menyasar dirinya. Rapat darurat dan draft resolusi akhirnya lebih sering jadi panggung politik daripada mekanisme penegakan hukum. Taiwan memperlihatkan disfungsi yang sama dari sisi lain: China memegang kursi “China” sejak 1971, sementara Taiwan bukan anggota PBB. Jadi, upaya mengecam atau menekan Beijing di DK PBB bisa mentok oleh veto China -- seperti upaya menekan AS atas Venezuela mentok oleh veto AS. Pesan yang terbaca jelas: yang menentukan “bisa dihukum atau tidak” bukan beratnya pelanggaran, tapi siapa yang punya kursi tetap. Di titik ini, veto bekerja seperti asuransi impunitas bagi kekuatan besar. Ada opsi “bypass” seperti mekanisme Uniting for Peace, tapi daya gigitnya tetap terbatas lantaran sifatnya politis.
Peluang Invasi China ke Taiwan
Peluang invasi China pada Taiwan akhirnya terasa makin masuk akal dalam suasana norma yang melemah. Serangan AS ke Venezuela memberi pelajaran: larangan penggunaan kekuatan di Piagam PBB terdengar tegas, tapi penegakannya sering selektif. Ketika tindakan sebesar itu tidak memicu konsekuensi, justru berubah jadi preseden yang selalu mengundang peniru. Taiwan lalu masuk sebagai “uji berikutnya”. Jika dunia tampak menoleransi agresi ketika pelakunya negara adidaya (apalagi anggota tetap DK PBB), Beijing membaca situasi ini sebagai lampu kuning untuk menguji batas: seberapa jauh operasi militer bisa dilakukan sebelum komunitas internasional benar-benar bertindak.
Masalahnya, status Taiwan memang abu-abu. Tidak seperti Venezuela yang jelas negara anggota PBB, Taiwan hidup di ruang legal-politik yang rumit: banyak negara memegang kebijakan “Satu China”, sementara Taiwan punya ciri negara de facto tetapi tidak mendapat pengakuan luas. Celah ini memberi Beijing ruang framing: tindakan militer bisa dikemas sebagai “urusan domestik” dan penegakan kedaulatan, meski bagi banyak pakar itu tetap akan berhadapan dengan prinsip non-intervensi dan hak menentukan nasib sendiri. Secara militer, sinyal kesiapan China makin terlihat: latihan besar, simulasi blokade, hingga ancaman untuk memakai cara “non-damai” jika Taiwan bergerak ke arah kemerdekaan formal. Taiwan merespons dengan memperkuat pertahanan, sementara AS terus membantu namun tetap menjaga ambiguitas soal apakah akan turun langsung -- kombinasi yang justru rawan salah hitung. Kalau invasi benar terjadi, dampaknya tidak akan seperti konflik biasa: Selat Taiwan adalah jalur dagang utama dan pusat rantai pasok semikonduktor.
Dampak Krisis Venezuela
Di saat elite bertarung, dampak warga negara Venezuela tetap brutal dan riil. Krisis Venezuela sudah lama jadi salah satu gelombang migrasi terbesar di Amerika Latin: jutaan orang pergi karena negara runtuh dari dalam -- ekonomi ambruk, layanan publik kolaps, hidup makin tidak aman. Serangan AS dan penangkapan Maduro menambah satu lapis ketidakpastian baru: potensi kekerasan lanjutan, arus pengungsi yang lebih politis, dan risiko orang sipil terseret konflik yang bukan mereka buat. Kolombia dan Brasil menanggung beban paling terasa, sementara negara penerima menghadapi pasar kerja informal yang membengkak, layanan publik tersedak, dan politik kambing hitam.
Ketakutan negara-negara di Amerika Latin pun wajar: serangan ini membangkitkan memori kawasan yang pernah berkali-kali diperlakukan sebagai “halaman belakang”. Kuba bereaksi paling keras; Kolombia cemas dengan dilema perbatasan; dan kecurigaan makin tebal ketika Washington bicara soal “mengelola” Venezuela dan memberi sinyal kehadiran militer berkelanjutan. Lalu datang sikap Rusia, China, dan Iran: mereka membaca Venezuela sebagai panggung untuk menahan laju AS-Rusia sebagai tameng politik dan sinyal militer, China sebagai penopang ekonomi dan payung diplomatik, Iran sebagai solidaritas antisanksi dan jejaring ketahanan. Dampaknya: konflik berubah jadi ajang adu pengaruh yang rawan proxy conflict, dan yang dipertaruhkan bukan cuma Caracas, melainkan kredibilitas aturan global.
Heru Wahyudi
Pendiri Cendikia Demokrasi Indonesia dan Akademisi Prodi Administrasi Negara Universitas Pamulang
