Prof. Siti Zuhro. (Foto: rsitizuhro.com)
Kualitas demokrasi Indonesia pada satu tahun pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka masih menghadapi persoalan serius. Demokrasi dinilai belum menyentuh aspek substantif dan masih berkutat pada prosedur semata.
Hal disampaikan peneliti senior Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Prof. Siti Zuhro dalam webinar bertajuk "Evaluasi Pemerintahan Prabowo Subianto 2025: Sosial, Politik, Ekonomi, dan Hukum" yang digelar secara daring, Senin, 5 Januari 2026.
Menurut Siti, pembangunan demokrasi seharusnya tidak hanya berhenti pada pelaksanaan pemilu, tetapi juga menyentuh ranah pemberdayaan masyarakat secara nyata, terutama di akar rumput.
“Demokrasi kita juga tidak substansial. Demokrasi kita masih di prosedural gitu. Bahkan dikatakan bahwa demokrasi kita ini cacat gitu,” ujar Siti.
“Bagaimana membuat masyarakat berdaya, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Ketika pemilu, masyarakat tidak hanya dijejali vote buying, tapi masyarakat betul-betul mampu menggunakan hak politiknya itu dengan tanpa rasa katakan terpaksa atau tidak paham,” tambahnya.
Ia menyebut bahwa sistem one man, one vote dalam Pilpres dan Pilkada langsung mensyaratkan hadirnya pemilih cerdas (smart voters). Karena itu, pembangunan harus benar-benar dirasakan di level desa, kabupaten, dan kota sebagai wilayah yang langsung bersentuhan dengan warga.
“Peningkatan kesejahteraan masyarakat di level mulai desa, kabupaten, kota itu terasakan. Eksis gitu. Kalau provinsi kan tidak punya penduduk sebetulnya, karena yang punya penduduk itu adalah kabupaten dan kota gitu. Maka kalau kita bisa mendapatkan hasil dari peningkatan kesejahteraan tadi itu sangat bagus,” jelasnya.
Di sisi lain, Siti juga menyoroti penurunan Indeks Demokrasi Indonesia. Meski hasil indeks tahun 2025 belum dirilis hingga 2026, data tahun 2024 yang dinilai pada 2025 menunjukkan tren mengkhawatirkan.
“Hasilnya tentu tidak menggembirakan, karena memang pemilunya penuh hiruk pikuk gitu ya. Penuh kontroversi dan sebagainya, dan tuntutan masyarakat luar biasa gitu ya,” tegas dia.
Atas dasar itu, Siti menyebut demokrasi Indonesia saat ini masih bersifat prosedural dan belum substantif.
Lanjut dia, capaian indeks demokrasi Indonesia yang sebelumnya sempat menyentuh angka 7, pada penilaian 2024 turun menjadi 6,44.
“Berarti turun,” sesalnya.
Penurunan tersebut, masih kata Siti, terlihat dari sejumlah indikator penting seperti kebebasan berserikat, berekspresi, berkumpul, dan berpendapat, termasuk kesetaraan gender serta partisipasi masyarakat.
“Karena partisipasi yang bisa dinilai itu ternyata sebagian itu semu gitu,” pungkasnya.
