Wasekjen PDIP Protes Pembangunan Hotel di Cibinong, Rawan Bencana seperti Situ Gintung

Proyek pembangunan kawasan hotel Aston & Harper Cibinong yang dikelola PT Grand Wahid Pratama (GWP) menuai protes keras dari masyarakat sekitar.

Wasekjen PDIP Yoseph Aryo Adhi Dharmo menyuarakan kekhawatiran mendalam terkait dampak sosial dan potensi bencana ekologis yang bisa dipicu oleh proyek tersebut.

?Sebagai warga yang tinggal tepat di area terdampak, Adhi mempertanyakan proses penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) proyek tersebut. Menurut dia, pengembang tidak memberikan solusi konkret terkait akses bagi warga dan anak-anak sekolah yang terhimpit oleh aktivitas proyek.

?"Saya sebagai warga di sini mempertanyakan Amdal pihak developer, khususnya mengenai dampak sosial bagi masyarakat sekitar," kata Adhi dalam keterangannya, Senin 5 Januari 2026.

?Selain itu, Adhi menyoroti risiko keselamatan yang jauh lebih besar. Karena lokasi pembangunan hotel berada di dekat Situ Cibinong, di mana posisi air danau lebih tinggi daripada lahan pembangunan serta pemukiman warga. Dia khawatir pembangunan masif tanpa memperhitungkan daya dukung tanah untuk menyapan air akan menyebabkan bencana fatal.

?Adhi bahkan mengingatkan kembali pada tragedi jebolnya tanggul Situ Gintung tahun 2009 silam yang menelan banyak korban jiwa sebagai peringatan keras bagi Pemerintah Kabupaten Bogor.

?"Daerah ini merupakan resapan air dari Situ Cibinong yang posisinya lebih tinggi dari lahan pembangunan. Terlebih, posisi sekolah Mardi Waluya berada di dataran rendah sehingga sangat rentan terdampak jika pembangunan dilakukan tanpa memperhitungkan daya dukung tanah untuk menyerap air dari danau," kata Adhi.

?Kekhawatiran Adhi bukan tanpa alasan. Konstruksi beton yang masif di area resapan air dikhawatirkan akan memutus aliran alami air, yang pada gilirannya dapat memberikan tekanan berlebih pada tanggul Situ Cibinong.

?Atas dasar pertimbangan keselamatan nyawa manusia dan kelangsungan pendidikan di SMA serta TK Mardi Waluya, Adhi mendesak otoritas terkait untuk segera bertindak.

?"Bupati Bogor harus meninjau ulang pemberian izin Amdal pembangunan tersebut sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan," pungkas Adhi.