Berita

Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka usai pengumuman anggota Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta. Senin 21 Oktober 2024. (Foto: ANTARA FOTO)

Politik

Tuntutan Partai Masyumi:

Luruskan Kiblat Pembangunan, Bersihkan Kabinet dari Antek Oligarki

SENIN, 05 JANUARI 2026 | 14:38 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Masyumi mendesak Presiden Prabowo Subianto segera melakukan bersih-bersih kabinet dari anasir oligarki dan sisa-sisa rezim lama yang dinilai tidak berkinerja serta membebani negara.

Desakan tersebut tertuang dalam Pernyataan Sikap DPP Partai Masyumi Nomor 006/12/2025 tertanggal 5 Januari 2026 yang ditandatangani Ketua Umum Ahmad Yani dan Sekjen Samsudin Dayan.

Dalam pernyataannya Partai Masyumi menilai pemerintahan Prabowo masih dihadapkan pada berbagai paradoks serius, mulai dari pertumbuhan ekonomi, pengelolaan sumber daya alam (SDA), pemberantasan korupsi, hingga sikap kenegarawanan.


"Lebih dari 50 persen kabinet merupakan warisan lama yang sebelumnya hanya menghasilkan pertumbuhan stagnan sekitar 5 persen dan berkualitas rendah. Bagaimana mungkin target pertumbuhan 8 persen dapat dicapai dengan metode dan orang yang sama," tulis Masyumi dalam pernyataan sikapnya.

Partai Masyumi juga menyoroti merosotnya penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor SDA, lemahnya penindakan terhadap kejahatan ekologis, serta kebijakan fiskal yang dinilai lebih menguntungkan investor asing dan oligarki ketimbang rakyat.

Di bidang penegakan hukum, Masyumi mempertanyakan konsistensi janji Presiden Prabowo untuk memburu koruptor hingga ke Antartika, sementara berbagai dugaan korupsi, inefisiensi proyek strategis, dan penyerobotan tanah rakyat dinilai belum ditangani secara tegas.

"Atas kondisi tersebut, Presiden harus membuktikan keberpihakan kepada rakyat, bukan kepada oligarki maupun kelompok pendukung Pilpres," tegas pernyataan itu 

Partai Masyumi menyampaikan empat tuntutan utama kepada Presiden Prabowo, yakni meluruskan kiblat pemerintahan sesuai Pancasila dan UUD 1945, membersihkan kabinet dari pengaruh oligarki, melakukan penegakan hukum radikal dan berkeadilan ekologis, serta mengembalikan kedaulatan SDA untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

"Tanpa integritas, keadilan hanyalah ilusi. Dan tanpa keadilan, persatuan akan runtuh," demikian penegasan DPP Partai Masyumi dalam pernyataan sikapnya.

Populer

Negara Jangan Kalah dari Mafia, Copot Dirjen Bea Cukai

Selasa, 10 Februari 2026 | 20:36

Direktur P2 Ditjen Bea Cukai Rizal Bantah Ada Setoran ke Atasan

Jumat, 06 Februari 2026 | 03:49

Keppres Pengangkatan Adies Kadir Digugat ke PTUN

Rabu, 11 Februari 2026 | 19:58

Kekayaan Fadjar Donny Tjahjadi yang Kabarnya Jadi Tersangka Korupsi CPO-POME Cuma Rp 6 Miliar, Naik Sedikit dalam 5 Tahun

Selasa, 10 Februari 2026 | 18:12

Kasihan Jokowi Tergopoh-gopoh Datangi Polresta Solo

Kamis, 12 Februari 2026 | 00:45

Rakyat Menjerit, Pajak Kendaraan di Jateng Naik hingga 60 Persen

Kamis, 12 Februari 2026 | 05:21

Relawan Gigit Jari Gegara Jokowi Batal Wantimpres

Senin, 09 Februari 2026 | 02:01

UPDATE

Menteri PPPA Teladani Nilai-Nilai Rahmi Hatta dalam Pemberdayaan Perempuan

Senin, 16 Februari 2026 | 14:10

Kemenkeu Harus Periksa Etik Mulyono

Senin, 16 Februari 2026 | 14:07

Taliban Siap Bantu Iran Jika Diserang AS

Senin, 16 Februari 2026 | 14:00

Pendukung Jokowi dan Putusan MK 90/2023

Senin, 16 Februari 2026 | 13:57

Kota London Nyalakan 30 Ribu Lampu Hias Sambut Ramadan

Senin, 16 Februari 2026 | 13:51

Israel Bakal Daftarkan Tepi Barat Jadi Milik Negara, Palestina Sebut Eskalasi Serius

Senin, 16 Februari 2026 | 13:43

Perjalanan KA Memutar Imbas Rel Kebanjiran di Grobogan

Senin, 16 Februari 2026 | 13:41

Purbaya atau Teddy Indra Wijaya Tak Otomatis Gantikan Gibran pada 2029

Senin, 16 Februari 2026 | 13:30

Investor Makin Hati-hati, Harga Bitcoin Berpotensi Makin Anjlok

Senin, 16 Februari 2026 | 13:28

KA Putri Deli Seruduk Minibus, Dua Bocah Meninggal

Senin, 16 Februari 2026 | 13:22

Selengkapnya