Luruskan Kiblat Pembangunan, Bersihkan Kabinet dari Antek Oligarki

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Masyumi mendesak Presiden Prabowo Subianto segera melakukan bersih-bersih kabinet dari anasir oligarki dan sisa-sisa rezim lama yang dinilai tidak berkinerja serta membebani negara.

Desakan tersebut tertuang dalam Pernyataan Sikap DPP Partai Masyumi Nomor 006/12/2025 tertanggal 5 Januari 2026 yang ditandatangani Ketua Umum Ahmad Yani dan Sekjen Samsudin Dayan.

Dalam pernyataannya Partai Masyumi menilai pemerintahan Prabowo masih dihadapkan pada berbagai paradoks serius, mulai dari pertumbuhan ekonomi, pengelolaan sumber daya alam (SDA), pemberantasan korupsi, hingga sikap kenegarawanan.

"Lebih dari 50 persen kabinet merupakan warisan lama yang sebelumnya hanya menghasilkan pertumbuhan stagnan sekitar 5 persen dan berkualitas rendah. Bagaimana mungkin target pertumbuhan 8 persen dapat dicapai dengan metode dan orang yang sama," tulis Masyumi dalam pernyataan sikapnya.

Partai Masyumi juga menyoroti merosotnya penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor SDA, lemahnya penindakan terhadap kejahatan ekologis, serta kebijakan fiskal yang dinilai lebih menguntungkan investor asing dan oligarki ketimbang rakyat.

Di bidang penegakan hukum, Masyumi mempertanyakan konsistensi janji Presiden Prabowo untuk memburu koruptor hingga ke Antartika, sementara berbagai dugaan korupsi, inefisiensi proyek strategis, dan penyerobotan tanah rakyat dinilai belum ditangani secara tegas.

"Atas kondisi tersebut, Presiden harus membuktikan keberpihakan kepada rakyat, bukan kepada oligarki maupun kelompok pendukung Pilpres," tegas pernyataan itu 

Partai Masyumi menyampaikan empat tuntutan utama kepada Presiden Prabowo, yakni meluruskan kiblat pemerintahan sesuai Pancasila dan UUD 1945, membersihkan kabinet dari pengaruh oligarki, melakukan penegakan hukum radikal dan berkeadilan ekologis, serta mengembalikan kedaulatan SDA untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

"Tanpa integritas, keadilan hanyalah ilusi. Dan tanpa keadilan, persatuan akan runtuh," demikian penegasan DPP Partai Masyumi dalam pernyataan sikapnya.