Berita

Dave Laksono. (Foto: RMOL/Faisal Aristama)

Dunia

DPR Tekankan Perlindungan WNI di Venezuela Usai Maduro Ditangkap AS

SENIN, 05 JANUARI 2026 | 14:21 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Komisi I DPR menyoroti serius perkembangan situasi di Venezuela pascapenangkapan Presiden Nicolas Maduro oleh Amerika Serikat (AS). Pemerintah diminta memastikan keselamatan seluruh Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di negara berjuluk The land of Grace itu.

Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono menekankan dinamika politik dan keamanan di Venezuela bergerak cepat dan penuh ketidakpastian. Dalam kondisi demikian negara tidak boleh abai terhadap keselamatan warganya.

"Langkah pertama dan paling penting adalah memastikan keselamatan seluruh WNI yang berada di sana. Perlindungan WNI harus menjadi prioritas utama negara," tegas Dave kepada wartawan, Senin, 5 Januari 2026.


Komisi I DPR juga mendorong Kementerian Luar Negeri untuk memantau perkembangan secara intensif, memperkuat koordinasi dengan perwakilan RI di Caracas, serta menyiapkan skenario darurat apabila situasi keamanan memburuk.

Menurut Dave, langkah diplomasi Indonesia harus dilakukan secara tenang namun tetap sigap, dengan berpegang pada prinsip non-intervensi dan penghormatan terhadap kedaulatan negara lain.

“Diplomasi yang tenang namun sigap perlu dijalankan agar setiap langkah yang diambil tetap sejalan dengan prinsip non-intervensi dan penghormatan terhadap kedaulatan negara,” ujarnya.

Terkait kemungkinan pemulangan WNI, Dave menegaskan opsi tersebut harus disiapkan sejak dini sebagai langkah antisipatif, meski realisasinya tetap menunggu perkembangan situasi di lapangan.

“Kita tidak boleh gegabah, tetapi juga tidak boleh lengah. Kesiapan logistik, jalur evakuasi, serta komunikasi dengan WNI harus disusun agar pemerintah bisa bergerak cepat jika kondisi mendesak,” pungkasnya.

Populer

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

Tujuh Kader Baru Resmi Masuk PSI, Mayoritas Eks Nasdem

Sabtu, 31 Januari 2026 | 18:11

Penanganan Hukum Tragedi Pesta Pernikahan di Garut Harus Segera Dituntaskan

Sabtu, 31 Januari 2026 | 17:34

Kata Gus Yahya, Dukungan Board of Peace Sesuai Nilai dan Prinsip NU

Sabtu, 31 Januari 2026 | 17:02

Pertamina Bawa Pulang 1 Juta Barel Minyak Mentah dari Aljazair

Sabtu, 31 Januari 2026 | 16:29

Penegakan Hukum Tak Boleh Mengarah Kriminalisasi

Sabtu, 31 Januari 2026 | 16:11

Kementerian Imipas Diminta Investigasi Rutan Labuan Deli

Sabtu, 31 Januari 2026 | 16:07

Ekonomi Indonesia 2026: Janji vs Fakta Daya Beli

Sabtu, 31 Januari 2026 | 15:21

Gus Yahya: 100 Tahun NU Tak Pernah Berubah Semangat dan Idealismenya!

Sabtu, 31 Januari 2026 | 15:07

Australia Pantau Serius Perkembangan Penyebaran Virus Nipah

Sabtu, 31 Januari 2026 | 14:57

Mundur Massal Pimpinan OJK dan BEI, Ekonom Curiga Tekanan Berat di Pasar Modal

Sabtu, 31 Januari 2026 | 14:52

Selengkapnya