Ilustrasi Pilkada (Dokumentasi RMOL)
Di tengah kondisi ekonomi yang masih dirasakan berat oleh sebagian besar masyarakat, wacana perubahan desain pemilihan kepala daerah (pilkada) dinilai berpotensi memicu kegaduhan sosial dan politik.
Koordinator Komrad Pancasila, Antony Komrad, mengingatkan pemerintah dan parlemen agar menyikapi diskursus tersebut dengan sangat hati-hati.
“Kami menghargai niat pemerintah dan sebagian elite politik yang ingin memangkas praktik politik uang. Namun, yang lebih mendesak saat ini adalah pembenahan ekonomi riil, mulai dari daya beli masyarakat, penciptaan lapangan kerja, hingga stabilitas harga,” kata Antony kepada RMOL, Senin, 5 Januari 2026.
Menurutnya, wacana pilkada melalui DPRD berpotensi memecah fokus kebijakan nasional, memanaskan polarisasi, bahkan memantik kegaduhan sosial yang bisa berujung pada gelombang demonstrasi besar-besaran.
Wacana pilkada tidak langsung kembali menguat setelah Ketua Komisi II DPR, Rifqinizamy Karsayuda, menyampaikan bahwa frasa “dipilih secara demokratis” dalam UUD 1945 dapat dimaknai melalui pemilihan langsung maupun tidak langsung. Pandangan tersebut membuka ruang konstitusional bagi pembahasan pemilihan kepala daerah melalui DPRD.
Sejumlah partai dan tokoh politik menilai mekanisme tersebut lebih efisien serta dinilai mampu menekan praktik politik uang. Namun Antony menilai pendekatan tersebut terlalu menyederhanakan persoalan yang jauh lebih kompleks.
Ia menegaskan, pemberantasan politik uang tidak cukup dilakukan hanya dengan mengganti model pemilihan. Akar persoalan, menurutnya, justru terletak pada tata kelola pendanaan politik yang tidak transparan serta lemahnya penegakan hukum.
Karena itu, Antony mendorong penguatan instrumen yang lebih substantif, seperti transparansi sumbangan kampanye, audit pendanaan yang ketat, serta penindakan tegas terhadap praktik suap dan transaksi politik dalam pemilu.
Dari sisi regulasi, mekanisme pilkada saat ini masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Perubahan sistem pemilihan kepala daerah akan membutuhkan revisi undang-undang yang berpotensi memicu perdebatan panjang di tingkat nasional.
“Jika publik menangkap wacana ini sebagai langkah mundur demokrasi atau upaya memusatkan kendali elite, ruang sosial bisa cepat bergejolak. Ini risiko yang semestinya tidak diambil ketika masyarakat sedang menuntut kepastian ekonomi,” jelas Antony.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya menjadikan agenda pemberantasan politik uang sebagai program jangka panjang yang terukur, termasuk melalui reformasi internal partai politik dan penguatan lembaga pengawas pemilu.
“Menekan politik uang adalah tujuan yang baik. Namun tujuan baik harus ditempuh melalui jalur yang paling minim kegaduhan, paling kuat akuntabilitasnya, dan paling mendekatkan negara pada kebutuhan mendesak rakyat,” pungkas Antony.
