Berita

Direktur Democracy and Election Empowerment Partnership Indonesia, Neni Nur Hayati. (Foto: dokumentasi pribadi)

Politik

Pilkada Lewat DPRD Dinilai Jadi Instrumen Kolusi Gaya Baru

MINGGU, 04 JANUARI 2026 | 13:51 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dinilai membuka ruang lahirnya praktik kolusi dengan wajah baru.

Direktur Democracy and Election Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia, Neni Nur Hayati menegaskan, mekanisme pilkada melalui DPRD justru memberi peluang terjadinya kesepakatan tertutup antara kandidat kepala daerah dan elite partai politik.

"DEEP Indonesia memandang ini sebagai bentuk elite capture. Kepala daerah nantinya tidak lagi berutang budi kepada rakyat, melainkan kepada segelintir pimpinan fraksi partai politik," ujar Neni kepada , Minggu, 4 Januari 2026.


Menurut Neni, kemenangan calon tertentu melalui manuver fraksi-fraksi parpol di DPRD akan melahirkan utang politik yang berbahaya. Situasi tersebut dinilai berpotensi kuat mendorong praktik kolusi hingga korupsi, lantaran adanya kesepakatan politik yang sama sekali tidak diketahui publik.

"Mengembalikan pilkada ke DPRD sama saja dengan memenjarakan hak suara rakyat di dalam gedung parlemen," tegasnya.

Atas dasar itu Neni menyatakan DEEP Indonesia secara tegas menolak pemilihan kepala daerah oleh DPRD. Skema tersebut dinilai bukan solusi teknis untuk menekan biaya politik yang tinggi.

"Pilkada oleh DPRD justru ancaman serius terhadap kedaulatan rakyat yang telah diperjuangkan sejak era reformasi, setelah sebelumnya tumbang akibat parahnya kolusi, korupsi, dan nepotisme," ujarnya.

"Pilkada langsung seyogyanya adalah instrumen utama, di mana rakyat memiliki kuasa penuh untuk menentukan nasib daerahnya," demikian Neni Nur Hayati menambahkan.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Beda Keterangan soal Rp800 Juta: Hercules Sebut untuk Pergi ke LN dan Mediasi, KPK Ungkap Dugaan Uang Pengamanan

Kamis, 12 November 2026 | 10:12

UPDATE

Polda Metro Jelaskan Alasan Cakra Adi Ditangkap

Sabtu, 21 November 2026 | 12:25

Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Dicabut, PT RAPP Singgung Penyerapan Puluhan Ribu Tenaga Kerja

Sabtu, 21 November 2026 | 12:13

Legislator PAN Kirim Bantuan Sembako dan Selimut bagi Korban Banjir Agam

Sabtu, 21 November 2026 | 11:59

UMP Jawa Tengah 2027 Naik 14,10 Persen, Tertinggi dalam 10 Tahun

Sabtu, 21 November 2026 | 11:44

Produksi Mobil Nasional Tembus 1,1 Juta Unit, Penjualan Naik 20 Persen

Sabtu, 21 November 2026 | 11:28

Biaya Distribusi Gas Mahal, Industri RI Terancam Kehilangan Daya Saing

Sabtu, 21 November 2026 | 11:17

Buyback Emas Antam Anjlok Rp50.000, Satu Gram Dibanderol Rp2 Juta

Sabtu, 21 November 2026 | 10:58

DJP Kantongi Rp60,1 Triliun dari Setoran Pajak Digital hingga Oktober 2026

Sabtu, 21 November 2026 | 10:42

Lanjutkan Buyback, ELSA Siapkan Dana Rp84,5 Miliar untuk Jaga Stabilitas Saha

Sabtu, 21 November 2026 | 10:36

Pembentukan Tim Penjaringan Munas Perbakin 2026 Diduga Cacat Aturan

Sabtu, 21 November 2026 | 10:22

Selengkapnya