Berita

Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia (tengah berbicara) bersama jajaran pengurus DPP. (Foto: RMOL)

Politik

Golkar Paling Rajin Membelot, Koalisi Permanen Cuma Jargon

MINGGU, 04 JANUARI 2026 | 11:38 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Wacana Partai Golkar soal pembentukan koalisi permanen dinilai hanya akan berakhir sebagai jargon politik. Pasalnya, sejarah mencatat partai berlambang pohon beringin justru kerap menjadi pihak yang paling tidak konsisten menjaga komitmen koalisi.

Pengamat politik Citra Institute, Efriza, menegaskan bahwa watak politik Golkar sejak era Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sarat dengan inkonsistensi dan kecenderungan membelot dari barisan pendukung pemerintah.

“Golkar bicara koalisi permanen tapi justru Golkar sendiri yang selama ini membuat koalisi rapuh. Kalau kita belajar dari sejarah politik era reformasi polanya selalu berulang,” kata Efriza kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Minggu, 4 Januari 2026.


Menurutnya, gagasan koalisi permanen sulit diwujudkan tanpa fondasi platform bersama yang kuat dan komitmen jangka panjang lintas kepemimpinan partai.

“Gagasan ini lebih terlihat sebagai wacana strategis ketimbang realitas politik yang benar-benar bisa dijalankan dalam waktu dekat. Contoh konkretnya sangat banyak,” ujarnya.

Magister Ilmu Politik Universitas Nasional (UNAS) itu mencontohkan, Golkar berkali-kali tercatat keluar barisan atau mengubah sikap politik setelah pemilu meski sebelumnya menjadi bagian dari koalisi pemerintahan.

“Jika ditelusuri sejarah pascapilpres, partai yang paling sering tidak konsisten dalam koalisi adalah Golkar. Itu terjadi sejak era SBY, berlanjut di era Jokowi, dan sangat mungkin terulang di era Prabowo nanti,” pungkas Efriza.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

UPDATE

KPK Panggil Pejabat Perum Bulog di Kasus Korupsi Penyaluran Bansos Beras

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:27

DPR Terima Masukan Buruh untuk RUU Ketenagakerjaan, FSP BUMN Bersatu Ikut Hadir

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:22

GOTO Bantah Didepak MSCI karena Kinerja, Sebut Keputusan Bersifat Teknis

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:17

Bos Narkoba Kampung Bahari Ditangkap Saat Penggerebekan

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:11

KPK Periksa Ketua DPD PAN Jakut Bebizie Sri Mulyati di Kasus Rita Widyasari

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:05

Penangguhan Bansos Pelaku Judol Harus Beri Efek Jera

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:33

Calon Hakim Agung Hari Sih Advianto Tawarkan Desain Baru Hukum Pajak

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:28

Pemberdayaan Perempuan Lewat MBG Perkuat Kesejahteraan Keluarga

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:24

Ini Alasan MSCI Depak GOTO dari Indeks

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:20

Bantah Kejar Pajak Kontrakan, Purbaya: Nggak Ada Perintah Itu

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:17

Selengkapnya