Berita

Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia (tengah berbicara) bersama jajaran pengurus DPP. (Foto: RMOL)

Politik

Golkar Paling Rajin Membelot, Koalisi Permanen Cuma Jargon

MINGGU, 04 JANUARI 2026 | 11:38 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Wacana Partai Golkar soal pembentukan koalisi permanen dinilai hanya akan berakhir sebagai jargon politik. Pasalnya, sejarah mencatat partai berlambang pohon beringin justru kerap menjadi pihak yang paling tidak konsisten menjaga komitmen koalisi.

Pengamat politik Citra Institute, Efriza, menegaskan bahwa watak politik Golkar sejak era Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sarat dengan inkonsistensi dan kecenderungan membelot dari barisan pendukung pemerintah.

“Golkar bicara koalisi permanen tapi justru Golkar sendiri yang selama ini membuat koalisi rapuh. Kalau kita belajar dari sejarah politik era reformasi polanya selalu berulang,” kata Efriza kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Minggu, 4 Januari 2026.


Menurutnya, gagasan koalisi permanen sulit diwujudkan tanpa fondasi platform bersama yang kuat dan komitmen jangka panjang lintas kepemimpinan partai.

“Gagasan ini lebih terlihat sebagai wacana strategis ketimbang realitas politik yang benar-benar bisa dijalankan dalam waktu dekat. Contoh konkretnya sangat banyak,” ujarnya.

Magister Ilmu Politik Universitas Nasional (UNAS) itu mencontohkan, Golkar berkali-kali tercatat keluar barisan atau mengubah sikap politik setelah pemilu meski sebelumnya menjadi bagian dari koalisi pemerintahan.

“Jika ditelusuri sejarah pascapilpres, partai yang paling sering tidak konsisten dalam koalisi adalah Golkar. Itu terjadi sejak era SBY, berlanjut di era Jokowi, dan sangat mungkin terulang di era Prabowo nanti,” pungkas Efriza.

Populer

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Dicurigai Ada Kaitan Gibran dalam Proyek Sarjan di Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 00:40

Eggi Sudjana, Kau yang Memulai Kau yang Lari

Senin, 29 Desember 2025 | 01:10

Dugaan Korupsi Tambang Nikel di Sultra Mulai Tercium Kejagung

Minggu, 28 Desember 2025 | 00:54

Kasus Suap Proyek di Bekasi: Kedekatan Sarjan dengan Wapres Gibran Perlu Diusut KPK

Senin, 29 Desember 2025 | 08:40

KPK Panggil Beni Saputra Markus di Kejari Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 13:09

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

UPDATE

Pembangunan Gerai KDKMP di Tubaba Terkendala Masalah Lahan

Rabu, 07 Januari 2026 | 03:59

KDKMP Butuh Ekosistem Pasar Hingga Pendampingan Berkelanjutan

Rabu, 07 Januari 2026 | 03:43

Ziarah ke Makam Ainun Habibie

Rabu, 07 Januari 2026 | 03:23

Ketidaktegasan Prabowo terhadap Jokowi dan Luhut jadi Sumber Kritik

Rabu, 07 Januari 2026 | 02:59

Implementasi KDKMP Masih Didominasi Administrasi dan Kepatuhan Fiskal

Rabu, 07 Januari 2026 | 02:42

Aktivis Senior: Program MBG Simbol Utama Kebijakan Pro-Rakyat

Rabu, 07 Januari 2026 | 02:20

Kontroversi Bahlil: Anak Emas Dua Rezim

Rabu, 07 Januari 2026 | 01:53

Rosan Ungkap Pembangunan Kampung Haji Baru Dimulai Kuartal Empat 2026

Rabu, 07 Januari 2026 | 01:41

Tim Gabungan Berjibaku Cari Nelayan Hilang Usai Antar ABK

Rabu, 07 Januari 2026 | 01:24

Pemerintah Harus Antisipasi Ketidakstabilan Iklim Ekonomi Global

Rabu, 07 Januari 2026 | 01:02

Selengkapnya