Berita

Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR) Hari Purwanto. (Foto: RMOL)

Bisnis

Pejabat Eselon Diminta Keluar dari Zona Nyaman, APBN Jangan Jadi Bancakan

MINGGU, 04 JANUARI 2026 | 11:12 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Instruksi Presiden Prabowo Subianto agar pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak mengalami pelebaran defisit harus dijalankan secara serius oleh para pejabat eselon. Selama ini, birokrasi dinilai terlalu nyaman dan minim semangat penghematan.

Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR) Hari Purwanto menegaskan perlunya langkah tegas bahkan ekstrem untuk mengubah perilaku para pejabat negara yang selama ini berada di zona nyaman.

"Perlu gerakan revolusioner bagi pejabat eselon untuk mengencangkan ikat pinggang. Selama ini mereka terlalu nyaman. Padahal ini instruksi langsung Presiden agar pengelolaan APBN tidak melebar defisitnya," kata Hari kepada , Minggu, 4 Januari 2026.


Hari menilai pesan Presiden juga ditunjukkan secara simbolik melalui foto bersama Jaksa Agung di depan tumpukan uang sitaan bernilai triliunan rupiah. Namun, simbol penegakan hukum itu akan kehilangan makna jika tidak dibarengi perubahan nyata dalam praktik pengelolaan anggaran.

"Semua ada solusinya kalau dilakukan dengan kesungguhan, bukan sekadar omon-omon. Antara ucapan dan tindakan harus sejalan," tegasnya.

Lebih jauh, Hari mengingatkan Presiden agar tidak mudah menerima laporan para pembantunya yang berpotensi menyesatkan, khususnya terkait penggunaan anggaran di lapangan.

"Presiden jangan mau dibohongi pembantunya. Misalnya biaya pembuatan sumur bor di daerah bencana disebut Rp150 juta per titik. Itu bukan penghematan tapi pemborosan," ujar Hari.

Menurutnya, angka tersebut jauh dari realitas dan mencerminkan buruknya tata kelola anggaran negara.

"Di lapangan mana ada pembuatan sumur bor sampai sebesar itu. Wajar APBN terus defisit kalau orientasinya cari untung. Bukan menyelamatkan APBN yang terancam defisit," kritiknya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Beda Keterangan soal Rp800 Juta: Hercules Sebut untuk Pergi ke LN dan Mediasi, KPK Ungkap Dugaan Uang Pengamanan

Kamis, 12 November 2026 | 10:12

UPDATE

Polda Metro Jelaskan Alasan Cakra Adi Ditangkap

Sabtu, 21 November 2026 | 12:25

Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Dicabut, PT RAPP Singgung Penyerapan Puluhan Ribu Tenaga Kerja

Sabtu, 21 November 2026 | 12:13

Legislator PAN Kirim Bantuan Sembako dan Selimut bagi Korban Banjir Agam

Sabtu, 21 November 2026 | 11:59

UMP Jawa Tengah 2027 Naik 14,10 Persen, Tertinggi dalam 10 Tahun

Sabtu, 21 November 2026 | 11:44

Produksi Mobil Nasional Tembus 1,1 Juta Unit, Penjualan Naik 20 Persen

Sabtu, 21 November 2026 | 11:28

Biaya Distribusi Gas Mahal, Industri RI Terancam Kehilangan Daya Saing

Sabtu, 21 November 2026 | 11:17

Buyback Emas Antam Anjlok Rp50.000, Satu Gram Dibanderol Rp2 Juta

Sabtu, 21 November 2026 | 10:58

DJP Kantongi Rp60,1 Triliun dari Setoran Pajak Digital hingga Oktober 2026

Sabtu, 21 November 2026 | 10:42

Lanjutkan Buyback, ELSA Siapkan Dana Rp84,5 Miliar untuk Jaga Stabilitas Saha

Sabtu, 21 November 2026 | 10:36

Pembentukan Tim Penjaringan Munas Perbakin 2026 Diduga Cacat Aturan

Sabtu, 21 November 2026 | 10:22

Selengkapnya