Salah satu potret pertemuan Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, dan Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad. (Foto: Instagram DPP Golkar)
Pertemuan sejumlah pimpinan partai politik pendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto di rumah dinas Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia tidak bisa dibaca sekadar sebagai silaturahmi politik.
Hadir dalam pertemuan tersebut Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas), Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dan serta Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco.
Menurut Pengamat politik dari Politika Research & Consulting (PRC), Nurul Fatta, pertemuan tersebut lebih tepat dipahami sebagai respons atas memburuknya relasi internal koalisi pemerintah yang sudah terlihat ke ruang publik melalui komunikasi politik elite partainya sendiri.
"Munculnya ketegangan antar-elite, seperti sindiran Muhaimin Iskandar kepada Bahlil Lahadalia, serta menyasar tokoh dari Golkar, PAN, dan PSI, menunjukkan bahwa konflik internal koalisi telah keluar dari ruang tertutup dan menjadi konsumsi publik," katanya kepada RMOL, Minggu, 4 Januari 2026.
Situasi semacam ini dinilai berpotensi mengganggu kohesi awal pemerintahan Presiden Prabowo, sehingga wajar jika kemudian ditanggapi oleh Bahlil Lahadalia dengan menggulirkan gagasan koalisi permanen.
Nurul Fatta memandang, gagasan koalisi permanen dalam konteks ini tidak perlu dibaca sebagai koalisi ideologis yang saling mengikat secara ketat, karena pendekatan semacam itu memang tidak relevan dalam politik Indonesia.
"Koalisi permanen lebih tepat dipahami sebagai instrumen stabilitas kekuasaan, yakni upaya mengunci komposisi pemerintahan agar tidak terlalu cair dan berubah-ubah secara berlebihan pasca-pemilu, dan cenderung pecah kongsi hampir-hampir mendekati pemilu," jelasnya.
Jika koalisi permanen dimaksudkan untuk menjaga stabilitas pemerintahan, maka logikanya sederhana, partai-partai yang mengusung pasangan calon sejak awal dalam pemilihan presiden otomatis menjadi bagian dari pemerintahan, sementara partai yang tidak mendukung seharusnya berada di luar kekuasaan.
"Pembatasan ini bukan bentuk pengerdilan demokrasi, melainkan upaya menegaskan garis yang jelas antara pemerintah dan oposisi agar akuntabilitas politik tidak kabur," ungkap Nurul Fatta.
Dalam kerangka itu, kehadiran Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco, dalam pertemuan para ketua umum partai menjadi sangat relevan secara politik. Dasco dikenal sebagai figur kepercayaan presiden, memiliki posisi strategis sebagai penjembatan antar-elite, sekaligus berperan sebagai operator politik kekuasaan hari ini.
"Karena itu, wajar jika pertemuan tersebut dibaca sebagai upaya penengahan konflik atau setidaknya pelurusan kesalahpahaman antar-elite PKB, Golkar, dan PAN, sekaligus langkah menjaga stabilitas awal pemerintahan," pungkasnya.
