Presiden AS Donald Trump dan Presiden Venezuela Nicolas Maduro (Foto: Sky News)
Republik Bolivarian Venezuela secara tegas menolak dan mengecam agresi militer Amerika Serikat (AS) yang disebut menyasar wilayah sipil dan militer di Caracas serta sejumlah negara bagian, termasuk Miranda, Aragua, dan La Guaira.
Dalam pernyataan resminya kepada komunitas internasional, pemerintah Venezuela menilai serangan tersebut sebagai pelanggaran serius terhadap Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa, khususnya Pasal 1 dan 2 yang menegaskan penghormatan terhadap kedaulatan negara, kesetaraan hukum, serta larangan penggunaan kekerasan.
Venezuela menilai tindakan Washington tidak hanya mengancam kedaulatan nasional, tetapi juga berpotensi mengganggu stabilitas kawasan Amerika Latin dan Karibia serta membahayakan jutaan warga sipil.
Pemerintah Venezuela menuding tujuan utama agresi tersebut adalah upaya merebut sumber daya strategis negara.
"Tujuan serangan ini tidak lain adalah untuk merebut sumber daya strategis Venezuela, khususnya minyak dan mineralnya, dalam upaya untuk secara paksa menghancurkan kemerdekaan politik negara tersebut. Mereka tidak akan berhasil," tegas pernyataan tersebut pada Sabtu, 3 Januari 2025.
"Setelah lebih dari 200 tahun merdeka, rakyat dan pemerintah akan tetap teguh dalam mempertahankan kedaulatan mereka dan hak mereka yang tak dapat dicabut untuk menentukan nasib mereka sendiri," imbuhnya.
Venezuela juga menolak keras apa yang disebut sebagai upaya memaksakan “perang kolonial” dengan menggandeng oligarki fasis untuk menggulingkan pemerintahan republik, yang diyakini akan gagal sebagaimana upaya-upaya sebelumnya.
Pemerintah Bolivarian menyerukan mobilisasi nasional dan meminta seluruh kekuatan sosial serta politik untuk bersatu menghadapi agresi tersebut. Angkatan Bersenjata Nasional Bolivarian dikerahkan bersama rakyat dan aparat keamanan untuk menjamin kedaulatan dan perdamaian nasional.
Di jalur diplomatik, Venezuela memastikan akan membawa permasalahan ini ke Dewan Keamanan PBB, Sekretaris Jenderal PBB, CELAC, serta Gerakan Non-Blok, guna menuntut kecaman internasional dan pertanggungjawaban Amerika Serikat.
Presiden Nicolás Maduro juga telah memerintahkan pelaksanaan seluruh rencana pertahanan nasional dan menandatangani dekrit keadaan darurat eksternal di seluruh wilayah Venezuela, sesuai dengan konstitusi dan undang-undang yang berlaku.
Selain itu, pengerahan Komando Pertahanan Komprehensif Negara dilakukan di seluruh negara bagian dan kotamadya. Venezuela menegaskan haknya untuk melakukan pembelaan diri sebagaimana diatur dalam Pasal 51 Piagam PBB.
Pemerintah Caracas pun menyerukan solidaritas aktif dari negara-negara Amerika Latin, Karibia, dan komunitas internasional untuk menolak agresi yang mereka sebut sebagai tindakan imperialis.
Presiden AS Donald Trump sendiri mengklaim telah menangkap Maduro dalam sebuah operasi yang melibatkan penegak hukum AS. Ia juga mengklaim istri Maduro, Cilia Flores, ikut ditangkap dan keduanya “diterbangkan keluar negeri”, meski tidak dijelaskan ke mana mereka dibawa.
“Operasi ini dilakukan bersamaan dengan penegak hukum AS,” tulis Trump dalam Truth Social.
