Pilkada Dipilih DPRD akan Sulit Terwujud karena Kepentingan Parpol Berbeda

Wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD dinilai sulit direalisasikan karena perbedaan kepentingan di antara partai politik.

Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai perbedaan kepentingan tersebut membuat tidak semua partai politik termasuk yang saat ini berada dalam koalisi pemerintahan, memiliki sikap yang sama terhadap wacana Pilkada melalui DPRD.

“Setiap partai punya kepentingan berbeda. Karena itu, tidak semua partai yang berada di koalisi pemerintah saat ini sepakat terhadap wacana tersebut,” ujarnya kepada RMOL, Sabtu, 3 Januari 2026.

Jamiluddin menambahkan, sikap partai politik terhadap isu ini sangat mungkin berubah sewaktu-waktu. Bahkan, partai yang saat ini terlihat sepakat pun ke depan dapat mengambil posisi yang berbeda.

“Bahkan partai yang saat ini tampak sepakat Pilkada melalui DPRD, bisa saja ke depan akan berubah. Sebab, kepentingan politik itu sangat dinamis, yang bahkan dapat berubah dalam hitungan menit,” katanya.

Atas dasar itu, Jamiluddin menilai selama partai politik tidak memiliki kepentingan politik yang sama dalam jangka panjang, pembentukan koalisi permanen akan sulit terwujud.

“Kalaupun terbentuk, namanya saja yang permanen, tetapi sesungguhnya tidak permanen. Sebab, koalisi yang terbentuk hanya berlangsung dalam jangka waktu singkat, sesuai perubahan kepentingan politik setiap partai,” pungkasnya.