Berita

Ilustrasi

Politik

Ide Koalisi Permanen Pernah Gagal di Era Jokowi

JUMAT, 02 JANUARI 2026 | 20:22 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Ide pembentukan koalisi permanen dalam rangka penguatan barisan partai politik (parpol) pendukung Presiden Prabowo Subianto, diperkirakan akan gagal direalisasikan.

Pengamat politik Citra Institute, Efriza menilai, gagasan yang digelorakan Partai Golkar beberapa waktu lalu mempunyai potensi yang sangat kecil untuk terjadi.

"Wacana koalisi permanen yang digelorakan Partai Golkar ditengarai membutuhkan jalan yang panjang dan berliku untuk direalisasikan, bahkan persentasenya kecil terwujud," ujar Efriza kepada RMOL, Jumat, 2 Januari 2026.


Terkaan tersebut, dilontarkan Efriza karena berkaca pada kejadian serupa sebelumnya. Di mana, pada awal-awal pembentukan koalisi pemerintahan mantan Presiden Joko Widodo, juga muncul gagasan koalisi permanen.

"Pengalaman Jokowi pada Pemilu 2014 untuk menghadirkan koalisi permanen, nyatanya malah pasca Pilpres. DPR terbelah menjadi dualisme pimpinan antara Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat," urainya.

Oleh karena itu, Magister Ilmu Politik Universitas Nasional (UNAS) itu meyakini dorongan Golkar membentuk koalisi permanen untuk mendukung Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Pemilu 2029, adalah langkah percuma.

"Sejak era Jokowi tersebut, ide koalisi permanen sudah gagal. Yang ada sebenarnya adalah koalisi merangkul semua partai, tanpa meniadakan adanya oposisi, ini ditunjukkan setelah masuk periode keduanya di (pemerintahan Jokowi periode) 2019 hingga 2024," pungkasnya.

Populer

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Ahli Waris Laporkan Dugaan Aset Tak Wajar Mantan Pejabat Negara ke KPK

Rabu, 22 Juli 2026 | 16:58

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Tanpa Rompi dan Borgol Saat Ditahan, DPP IMM Minta Kejagung Tak Istimewakan Febrie

Sabtu, 25 Juli 2026 | 17:43

Belum Sebulan IPO, Direktur RANS Tiba-tiba Mundur

Sabtu, 25 Juli 2026 | 17:30

Revitalisasi Pengurus AMPI Perkuat Konsolidasi Organisasi

Sabtu, 25 Juli 2026 | 16:26

Pengembangan Kasus Suap Rejang Lebong, KPK Geledah Kediaman Kadis PUPR Bengkulu

Sabtu, 25 Juli 2026 | 16:09

Zulhas: Swasembada Pangan Bukan Sekadar Ekonomi, tapi Kehormatan Bangsa

Sabtu, 25 Juli 2026 | 16:07

PDIP Jatim Hadirkan RedTalks, Wadah Masyarakat Sampaikan Aspirasi

Sabtu, 25 Juli 2026 | 15:54

Sekolah Nasional Terintegrasi: Resep Medis Kuratif Pendidikan dan Kesehatan Anak

Sabtu, 25 Juli 2026 | 15:39

Tak Pakai Borgol dan Rompi, PB PMII: Febrie Adriansyah Cetak Sejarah

Sabtu, 25 Juli 2026 | 15:35

TB Hasanuddin: Jangan Akali Putusan MK dengan Bebani Pelanggan

Sabtu, 25 Juli 2026 | 14:59

Lodewijk: Ancaman Indonesia Kini Bukan Hanya Perang, tapi Ekonomi hingga Iklim

Sabtu, 25 Juli 2026 | 14:49

Selengkapnya