Berita

Bandera partai politik di Indonesia (Foto: RMOL)

Politik

Pengamat:

Koalisi Permanen Butuh Proses Panjang dan Kesamaan Visi

JUMAT, 02 JANUARI 2026 | 14:21 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Wacana pembentukan koalisi permanen dinilai masih memerlukan proses panjang. Bahkan, gagasan pemilihan kepala daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) disebut dapat menjadi salah satu tolok ukur keseriusan partai politik dalam membangun koalisi jangka panjang.

Pandangan tersebut disampaikan Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi, saat merespons wacana koalisi permanen yang kembali mengemuka seiring munculnya gagasan pemilihan kepala daerah oleh DPRD.

“Koalisi permanen memang membutuhkan jalan panjang karena harus menyamakan visi dan persepsi dari masing-masing partai yang ada di parlemen,” ujar Muslim kepada RMOL, Jumat, 2 Januari 2025.


Menurut Muslim, wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD dapat menjadi indikator siapa saja yang benar-benar memiliki kesamaan cara pandang untuk bergabung dalam koalisi permanen. Koalisi jangka panjang, kata dia, hanya mungkin terwujud jika seluruh anggotanya memiliki visi dan arah perjuangan yang sejalan.

“Kalau tidak senapas dan searah, bagaimana mungkin bisa membangun koalisi permanen? Saat ini masing-masing partai masih memperjuangkan kepentingannya sendiri,” tegasnya.

Ia mempertanyakan jaminan keberlanjutan koalisi apabila kepentingan masing-masing partai lebih dominan daripada kesamaan visi kebangsaan.

“Kalau sudah menyangkut kepentingan masing-masing, apakah bisa dijamin koalisi itu benar-benar permanen?” pungkas Muslim.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

IHSG Merah, Rupiah Tembus Rp17.130 Usai Negosiasi AS-Iran Gagal

Senin, 13 April 2026 | 10:15

Kebangkitan Saham AI Asia: Investor Global Mulai Agresif Pasca-Redanya Tensi Geopolitik

Senin, 13 April 2026 | 10:02

Kasus Tas Branded Dicuri, EcoRing Diminta Tak Lepas Tangan

Senin, 13 April 2026 | 10:02

AS Blokade Kapal yang Keluar Masuk Pelabuhan Iran Mulai Hari Ini

Senin, 13 April 2026 | 09:52

Pembangunan Kawasan Legislatif dan Yudikatif IKN Terus Dikebut

Senin, 13 April 2026 | 09:43

Feel Good Network Bidik Pasar Ekonomi Digital Asia Tenggara

Senin, 13 April 2026 | 09:24

Australia Tolak Gabung Blokade AS di Selat Hormuz

Senin, 13 April 2026 | 09:21

PM Viktor Orban Tumbang setelah 16 Tahun Berkuasa

Senin, 13 April 2026 | 09:18

Tidak Ada Ajaran Kristen Benarkan Membunuh Sebagai Jalan Spiritual

Senin, 13 April 2026 | 09:16

Ubah Krisis Jadi Peluang: Strategi Indonesia Perkuat Ketahanan Ekonomi

Senin, 13 April 2026 | 09:09

Selengkapnya