Berita

Ketua Fraksi PKB DPR RI, Jazilul Fawaid. (Foto: RMOL)

Politik

Bea Keluar Batu Bara Langkah Korektif Agar Negara Tak Terus Tekor

JUMAT, 02 JANUARI 2026 | 14:08 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Langkah Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, yang berencana menerapkan kebijakan Bea Keluar (BK) untuk ekspor batu bara didukung penuh Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR RI.

Langkah ini dinilai sebagai terobosan berani untuk mengakhiri anomali penerimaan negara yang selama ini justru merugi akibat skema restitusi pajak di sektor pertambangan.

Ketua Fraksi PKB DPR RI, Jazilul Fawaid menegaskan bahwa kebijakan ini adalah wujud nyata dari kedaulatan ekonomi yang berpihak pada rakyat sebagai amanat UUD 1945 Pasal 33. Sudah saatnya negara mendapatkan kompensasi yang adil dari pengerukan kekayaan alam yang dilakukan secara masif oleh korporasi. 


"Kami di Fraksi PKB mengapresiasi keberanian Menkeu Purbaya. Sangat tidak masuk akal jika negara justru tekor karena memberikan subsidi lewat restitusi pajak kepada perusahaan-perusahaan batu bara yang sudah sangat mapan dan kaya. Kebijakan Bea Keluar ini adalah langkah korektif untuk memastikan kekayaan alam kita benar-benar memberikan manfaat bagi publik, bukan hanya segelintir pengusaha," ujar Jazilul Fawaid, Jumat, 2 Januari 2026. 

Gus Jazil, sapaan akrab Jazilul Fawaid, menyoroti bahwa selama ini industri batu bara menjadi primadona ekonomi, namun seringkali meninggalkan jejak kerusakan lingkungan yang biaya pemulihannya justru dibebankan kepada negara dan masyarakat. Dengan adanya tarif bea keluar, pemerintah dapat mengumpulkan dana cadangan untuk pembangunan dan perbaikan lingkungan.

"Situasi selama ini sangat timpang. Ekosistem industri batu bara hanya menguntungkan kelompok pengusaha, sementara dampak lingkungan dan sosialnya dirasakan langsung oleh rakyat kecil di sekitar tambang. Dengan adanya Bea Keluar ini, kita mengubah ekosistem industri agar lebih adil dan berorientasi pada kepentingan publik," katanya.

Dia mengungkapkan pemain besar di industri batu bara Indonesia, telah menikmati keuntungan luar biasa (windfall profit) dalam beberapa tahun terakhir. Akumulasi laba bersih dari perusahaan-perusahaan batubara raksasa di Indonesia jika ditotal menembus ratusan triliun rupiah per tahun saat harga komoditas melonjak. 
“Bahkan banyak perusahaan tambang besar mencatatkan margin laba bersih yang sangat tinggi, jauh di atas industri manufaktur atau jasa lainnya,” ujarnya.
 
Gus Jazil mengimbau para pengusaha batu bara agar bersikap kooperatif dan menerima kebijakan ini dengan jiwa besar. Ia mengingatkan bahwa keberlangsungan bisnis mereka juga bergantung pada stabilitas sosial dan ekonomi negara. 

"Kami meminta para pengusaha kakap untuk tidak lagi melayangkan keberatan yang berlebihan. Keuntungan yang  dinikmati selama ini sudah sangat besar. Berkontribusi sedikit lebih banyak melalui Bea Keluar tidak akan membuat perusahaan bangkrut, namun justru akan membantu memperkuat fondasi ekonomi nasional dan kesejahteraan rakyat Indonesia," pungkasnya.

Populer

Menyorot Nuansa Politis Penetapan Direksi Pelindo

Senin, 02 Maret 2026 | 06:59

Keputusan KIP Kuatkan Keyakinan Ijazah Jokowi Palsu

Minggu, 22 Februari 2026 | 06:18

Harianto Badjoeri Dikenal Dermawan

Senin, 23 Februari 2026 | 01:19

Rusia dan China akan Dukung Iran dari Belakang Layar

Minggu, 01 Maret 2026 | 04:20

Jokowi Lebih Jago dari Shah Ruh Khan soal Main Drama

Senin, 23 Februari 2026 | 03:31

Kecelakaan Moge di Kulon Progo, Istri Bos Rokok HS Meninggal

Senin, 02 Maret 2026 | 18:54

PKB Kutuk Pembunuhan Ali Khamenei dan Desak PBB Jatuhkan Sanksi ke Israel-AS

Minggu, 01 Maret 2026 | 18:07

UPDATE

Pelajar Islam Indonesia Kutuk Trump dan Netanyahu

Rabu, 04 Maret 2026 | 10:08

Prabowo Tunjukkan Soliditas Elite Lewat Pertemuan dengan Mantan Presiden

Rabu, 04 Maret 2026 | 10:08

Bupati Pekalongan Dikabarkan Telah Jadi Tersangka Dugaan Benturan Kepentingan PBJ

Rabu, 04 Maret 2026 | 09:45

Masihkah Indonesia Konsisten dengan Politik Luar Negeri Bebas Aktif?

Rabu, 04 Maret 2026 | 09:43

KPK Buka Peluang Periksa BPN Depok soal Suap Lahan PT KD

Rabu, 04 Maret 2026 | 09:38

Irak Ikut Pangkas Produksi, Harga Minyak Makin Naik

Rabu, 04 Maret 2026 | 09:21

Pertemuan Elite jadi Cara Prabowo Redam Polarisasi Politik

Rabu, 04 Maret 2026 | 09:15

Bursa Asia Anjlok, Kospi Jatuh Paling Dalam

Rabu, 04 Maret 2026 | 08:51

Harga Emas Dunia Terkoreksi Gara-gara Dolar AS

Rabu, 04 Maret 2026 | 08:41

Menaker Tetapkan Tenggat BHR Ojol 2026: Paling Lambat H-7 Lebaran

Rabu, 04 Maret 2026 | 08:26

Selengkapnya