Berita

Ketua Fraksi PKB DPR RI, Jazilul Fawaid. (Foto: RMOL)

Politik

Bea Keluar Batu Bara Langkah Korektif Agar Negara Tak Terus Tekor

JUMAT, 02 JANUARI 2026 | 14:08 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Langkah Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, yang berencana menerapkan kebijakan Bea Keluar (BK) untuk ekspor batu bara didukung penuh Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR RI.

Langkah ini dinilai sebagai terobosan berani untuk mengakhiri anomali penerimaan negara yang selama ini justru merugi akibat skema restitusi pajak di sektor pertambangan.

Ketua Fraksi PKB DPR RI, Jazilul Fawaid menegaskan bahwa kebijakan ini adalah wujud nyata dari kedaulatan ekonomi yang berpihak pada rakyat sebagai amanat UUD 1945 Pasal 33. Sudah saatnya negara mendapatkan kompensasi yang adil dari pengerukan kekayaan alam yang dilakukan secara masif oleh korporasi. 


"Kami di Fraksi PKB mengapresiasi keberanian Menkeu Purbaya. Sangat tidak masuk akal jika negara justru tekor karena memberikan subsidi lewat restitusi pajak kepada perusahaan-perusahaan batu bara yang sudah sangat mapan dan kaya. Kebijakan Bea Keluar ini adalah langkah korektif untuk memastikan kekayaan alam kita benar-benar memberikan manfaat bagi publik, bukan hanya segelintir pengusaha," ujar Jazilul Fawaid, Jumat, 2 Januari 2026. 

Gus Jazil, sapaan akrab Jazilul Fawaid, menyoroti bahwa selama ini industri batu bara menjadi primadona ekonomi, namun seringkali meninggalkan jejak kerusakan lingkungan yang biaya pemulihannya justru dibebankan kepada negara dan masyarakat. Dengan adanya tarif bea keluar, pemerintah dapat mengumpulkan dana cadangan untuk pembangunan dan perbaikan lingkungan.

"Situasi selama ini sangat timpang. Ekosistem industri batu bara hanya menguntungkan kelompok pengusaha, sementara dampak lingkungan dan sosialnya dirasakan langsung oleh rakyat kecil di sekitar tambang. Dengan adanya Bea Keluar ini, kita mengubah ekosistem industri agar lebih adil dan berorientasi pada kepentingan publik," katanya.

Dia mengungkapkan pemain besar di industri batu bara Indonesia, telah menikmati keuntungan luar biasa (windfall profit) dalam beberapa tahun terakhir. Akumulasi laba bersih dari perusahaan-perusahaan batubara raksasa di Indonesia jika ditotal menembus ratusan triliun rupiah per tahun saat harga komoditas melonjak. 
“Bahkan banyak perusahaan tambang besar mencatatkan margin laba bersih yang sangat tinggi, jauh di atas industri manufaktur atau jasa lainnya,” ujarnya.
 
Gus Jazil mengimbau para pengusaha batu bara agar bersikap kooperatif dan menerima kebijakan ini dengan jiwa besar. Ia mengingatkan bahwa keberlangsungan bisnis mereka juga bergantung pada stabilitas sosial dan ekonomi negara. 

"Kami meminta para pengusaha kakap untuk tidak lagi melayangkan keberatan yang berlebihan. Keuntungan yang  dinikmati selama ini sudah sangat besar. Berkontribusi sedikit lebih banyak melalui Bea Keluar tidak akan membuat perusahaan bangkrut, namun justru akan membantu memperkuat fondasi ekonomi nasional dan kesejahteraan rakyat Indonesia," pungkasnya.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

UPDATE

KPK Panggil Pejabat Perum Bulog di Kasus Korupsi Penyaluran Bansos Beras

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:27

DPR Terima Masukan Buruh untuk RUU Ketenagakerjaan, FSP BUMN Bersatu Ikut Hadir

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:22

GOTO Bantah Didepak MSCI karena Kinerja, Sebut Keputusan Bersifat Teknis

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:17

Bos Narkoba Kampung Bahari Ditangkap Saat Penggerebekan

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:11

KPK Periksa Ketua DPD PAN Jakut Bebizie Sri Mulyati di Kasus Rita Widyasari

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:05

Penangguhan Bansos Pelaku Judol Harus Beri Efek Jera

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:33

Calon Hakim Agung Hari Sih Advianto Tawarkan Desain Baru Hukum Pajak

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:28

Pemberdayaan Perempuan Lewat MBG Perkuat Kesejahteraan Keluarga

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:24

Ini Alasan MSCI Depak GOTO dari Indeks

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:20

Bantah Kejar Pajak Kontrakan, Purbaya: Nggak Ada Perintah Itu

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:17

Selengkapnya