Berita

Salah satu potret pertemuan Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, dan Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad. (Foto: Instagram DPP Golkar)

Politik

Koalisi Permanen Mustahil Terbentuk

JUMAT, 02 JANUARI 2026 | 14:01 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Wacana pembentukan koalisi permanen antarpartai politik dinilai masih sulit terwujud dalam sistem politik Indonesia saat ini. 

Analis politik Andi Yusran menyebut, koalisi permanen hampir mustahil dibentuk tanpa fondasi ideologis yang kuat dan kesamaan pandangan yang konsisten.

“Dalam sistem parlementer saja, koalisi pemerintahan biasanya tidak bertahan lama dan rentan pecah. Dari situ kemudian muncul koalisi oposisi yang naik. Apalagi dalam sistem presidensial seperti Indonesia,” kata Andi Yusran, kepada RMOL, dikutip Jumat, 2 Januari 2026.


Ia menjelaskan, dalam sistem presidensial, koalisi sejatinya tidak menjadi kebutuhan utama. Presiden dan kabinet dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu, sementara parlemen yang diisi oleh partai politik memiliki ruang yang sangat terbatas untuk menjatuhkan presiden.

“Parlemen sangat sulit untuk melakukan impeachment terhadap presiden. Jadi sebenarnya tidak ada kebutuhan mendesak untuk membentuk koalisi permanen,” ujarnya.

Pernyataan ini menyusul pertemuan sejumlah elite partai politik yang belakangan digelar dan diduga turut membahas kemungkinan pembentukan koalisi permanen. Namun, Andi menilai, jalan menuju koalisi permanen masih sangat panjang dan penuh tantangan.

Menurutnya, koalisi permanen hanya mungkin terbentuk jika partai-partai politik yang terlibat memiliki basis ideologi yang kuat dan sewarna, serta kesamaan cara pandang dalam menyikapi berbagai isu strategis nasional.

“Koalisi permanen berpotensi terbentuk kalau partainya punya basis ideologi yang kuat dan searah. Kalau koalisi dibangun hanya karena kepentingan jangka pendek, itu pasti berumur pendek,” tegasnya.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

UPDATE

Komisi III DPR Sambut KUHP dan KUHAP Baru dengan Sukacita

Jumat, 02 Januari 2026 | 14:12

Bea Keluar Batu Bara Langkah Korektif Agar Negara Tak Terus Tekor

Jumat, 02 Januari 2026 | 14:08

Prabowo Dua Kali Absen Pembukaan Bursa, Ini Kata Purbaya

Jumat, 02 Januari 2026 | 14:07

Polri Susun Format Penyidikan Sesuai KUHP dan KUHAP Baru

Jumat, 02 Januari 2026 | 14:06

Koalisi Permanen Mustahil Terbentuk

Jumat, 02 Januari 2026 | 14:01

Polri-Kejagung Jalankan KUHP dan KUHAP Baru Sejak Pukul 00.01 WIB

Jumat, 02 Januari 2026 | 13:58

Tutup Akhir Tahun 2025 DPRD Kota Bogor Tetapkan Dua Perda

Jumat, 02 Januari 2026 | 13:46

Presiden Prabowo Harus Segera Ganti Menteri yang Tak Maksimal

Jumat, 02 Januari 2026 | 13:42

Bitcoin Bangkit ke Level 88.600 Dolar AS

Jumat, 02 Januari 2026 | 13:41

Berjualan di Atas Lumpur

Jumat, 02 Januari 2026 | 13:41

Selengkapnya