Berita

Salah satu potret pertemuan Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, dan Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad. (Foto: Instagram DPP Golkar)

Politik

Koalisi Permanen Mustahil Terbentuk

JUMAT, 02 JANUARI 2026 | 14:01 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Wacana pembentukan koalisi permanen antarpartai politik dinilai masih sulit terwujud dalam sistem politik Indonesia saat ini. 

Analis politik Andi Yusran menyebut, koalisi permanen hampir mustahil dibentuk tanpa fondasi ideologis yang kuat dan kesamaan pandangan yang konsisten.

“Dalam sistem parlementer saja, koalisi pemerintahan biasanya tidak bertahan lama dan rentan pecah. Dari situ kemudian muncul koalisi oposisi yang naik. Apalagi dalam sistem presidensial seperti Indonesia,” kata Andi Yusran, kepada RMOL, dikutip Jumat, 2 Januari 2026.


Ia menjelaskan, dalam sistem presidensial, koalisi sejatinya tidak menjadi kebutuhan utama. Presiden dan kabinet dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu, sementara parlemen yang diisi oleh partai politik memiliki ruang yang sangat terbatas untuk menjatuhkan presiden.

“Parlemen sangat sulit untuk melakukan impeachment terhadap presiden. Jadi sebenarnya tidak ada kebutuhan mendesak untuk membentuk koalisi permanen,” ujarnya.

Pernyataan ini menyusul pertemuan sejumlah elite partai politik yang belakangan digelar dan diduga turut membahas kemungkinan pembentukan koalisi permanen. Namun, Andi menilai, jalan menuju koalisi permanen masih sangat panjang dan penuh tantangan.

Menurutnya, koalisi permanen hanya mungkin terbentuk jika partai-partai politik yang terlibat memiliki basis ideologi yang kuat dan sewarna, serta kesamaan cara pandang dalam menyikapi berbagai isu strategis nasional.

“Koalisi permanen berpotensi terbentuk kalau partainya punya basis ideologi yang kuat dan searah. Kalau koalisi dibangun hanya karena kepentingan jangka pendek, itu pasti berumur pendek,” tegasnya.

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

UPDATE

Logam Mulia Kembali Berkilau Ditopang Penurunan Dolar AS

Kamis, 03 September 2026 | 08:15

Wall Street Bangkit dari Tekanan Berkat Aksi Borong Saham

Kamis, 03 September 2026 | 07:57

BeZakat 2026 Kembali Dibuka, Sasar Lulusan SMA dari Keluarga Kurang Mampu

Kamis, 03 September 2026 | 07:44

BBHI Mau Dibeli Lagi, Allo Bank Siapkan Dana Rp300 Miliar

Kamis, 03 September 2026 | 07:26

Bursa Eropa Tertekan, STOXX 600 Terseret Lonjakan Harga Minyak

Kamis, 03 September 2026 | 07:11

UUD 1945 Asli dan Penyelamatan Peradaban

Kamis, 03 September 2026 | 06:50

Pengelolaan Gas Andaman Didorong di Daratan Aceh, PR Hilirisasi Menanti

Kamis, 03 September 2026 | 06:22

TNI Gercep Evakuasi Warga Antisipasi Meningkatnya Aktivitas Gunung Sinabung

Kamis, 03 September 2026 | 05:59

Polemik BYAN Harus Dibaca sebagai Uji Kesiapan Regulator

Kamis, 03 September 2026 | 05:29

Produktivitas Bawang Merah Melejit Lewat Inovasi Startup Binaan IPB

Kamis, 03 September 2026 | 04:50

Selengkapnya