Berita

Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam satu pertemuan.(Foto: Istimewa)

Publika

Diseret Kasus Ijazah Jokowi

SBY Pertimbangkan Langkah Hukum, Mega Tak Suka Main Belakang

JUMAT, 02 JANUARI 2026 | 03:34 WIB

KETUA Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat, Andi Arief mengaku Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mulai risih dikaitkan dengan kasus ijazah palsu Joko Widodo alias Jokowi. 

SBY belakangan dinarasikan sebagai 'orang besar' dibalik kritik Roy Suryo cs atas ijazah Jokowi, hanya dengan asumsi bahwa Roy pernah menjadi kader Partai Demokrat dan mantan Menpora era SBY.

Menurut Andi Arief, SBY mempertimbangkan akan mengambil langkah hukum. Tahap awal, SBY akan melayangkan somasi kepada sejumlah pihak yang menuduhnya sebagai dalang dibalik kasus ijazah palsu.


Senada dengan Partai Demokrat, politisi PDIP Deddy Sitorus juga mendukung langkah hukum yang akan ditempuh SBY. PDIP juga risih, Megawati Soekarnoputri ikut diseret dalam kasus ijazah palsu Jokowi.

Masih menurut Deddy, Megawati bukan tipikal main belakang atau nabok nyilih tangan. Megawati, menurut Deddy terbiasa blak-blakan secara politik.

Narasi Mega-SBY terlibat kasus ijazah palsu Jokowi, penulis ketahui di antaranya saat hadir dalam diskusi Indonesia Lawyers Club (ILC), yang dipandu oleh Bang Karni Ilyas pada 4 Desember 2025. 

Dalam forum tersebut, Faizal Assegaf menyebut nama SBY dan Megawati dalam pusaran kasus ijazah palsu Jokowi.

Saat itu, penulis tegaskan kasus ini tidak ada urusan dengan Mega maupun SBY. Kasus ijazah palsu Jokowi murni kasus hukum antara rakyat yang ingin transparansi atas dokumen yang menjadi sarat kepemimpinan nasional, yang menyebabkan Jokowi bisa menjadi presiden dua periode.

Sebenarnya, jika konsisten dengan kaidah 'Siapa yang mendalilkan maka wajib membuktikan', maka kubu Jokowi atau siapa pun yang menuduh SBY ada di balik kasus ijazah palsu Jokowi yang berkewajiban membuktikan. Jangan hanya mengedarkan narasi yang kosong bukti dan argumentasi.

Kami sendiri di Tim Advokasi, menilai narasi SBY dan Demokrat ada di balik kasus ijazah palsu Jokowi hanyalah upaya kubu Jokowi untuk playing victim. 

Kubu Jokowi, ingin lari dari masalah hukum untuk meyembunyikan kasus ijazah palsunya, dan menyibukkan publik pada gosip murahan terkait keterlibatan SBY dan berusaha mengedarkan narasi empati untuk Jokowi sebagai korban dalam kasus ini.

Sebelumnya, Jokowi juga berusaha playing victim dengan mengungkap akan memaafkan 12 orang terlapor kecuali tiga nama. 

Padahal, siapa yang meminta maaf? Siapa yang bersalah? Yang jadi korban kriminaliasi itu Roy Suryo cs yang terancam penjara oleh laporan Jokowi, kok bisa-bisanya Jokowi merasa menjadi korban?

Kalau mau jujur, semestinya Jokowi-lah yang meminta maaf kepada seluruh rakyat. Karena telah bertahun-tahun membiarkan kasus ijazah palsu ini bikin gaduh seluruh jagat NKRI.

Meskipun Jokowi meminta maaf, penulis ragu apakah seluruh rakyat akan memaafkan Jokowi. Mengingat, mayoritas rakyat saat ini telah meyakini ijazah Jokowi palsu dan menuntut agar Jokowi bertanggungjawab atas seluruh kebohongan yang telah dilakukannya selama ini.

Ahmad Khozinudin
Koordinator Non Litigasi Tim Advokasi Anti Kriminalisasi Akademisi & Aktivis

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

UPDATE

Naming Rights Halte untuk Parpol Dinilai Politisasi Ruang Publik

Rabu, 15 April 2026 | 12:19

Iran Taksir Kerugian Akibat Serangan AS-Israel Capai Rp4.300 Triliun

Rabu, 15 April 2026 | 12:13

Prima Sebut Wacana PDIP Gaji Guru Rp5 Juta Ekspektasi Semu

Rabu, 15 April 2026 | 12:12

Kasus Pelecehan di FHUI Jadi Ujian Integritas Kampus

Rabu, 15 April 2026 | 12:06

Temui Dubes UEA, Waka MPR Pacu Investasi dan Transisi Energi

Rabu, 15 April 2026 | 11:52

IPC TPK Sukses Kelola 850 Ribu TEUs di Awal 2026

Rabu, 15 April 2026 | 11:41

Diduga Dianiaya Senior, Anggota Samapta Polda Kepri Tewas

Rabu, 15 April 2026 | 11:34

Auditor BPKP Ungkap Kerugian Pengadaan Chromebook Terjadi Selama 3 Tahun

Rabu, 15 April 2026 | 11:32

Soal Kasus Bea Cukai, Faizal Assegaf Ungkap Kronologi Hubungan dengan Rizal

Rabu, 15 April 2026 | 11:21

Zelensky Sindir AS Kehilangan Fokus ke Ukraina Akibat Perang Iran

Rabu, 15 April 2026 | 11:03

Selengkapnya