Pilkada Lewat DPRD Sudah Pasti Ditolak

BAGI partai-partai seperti Golkar, Gerindra, PKB, PAN, mungkin juga Nasdem, mendorong wacana Pilkada lewat DPRD sebagai langkah berani untuk menentukan masa depan politik kita. 

Tapi langkah berani ini kurang didukung perhitungan yang matang atas banyak hal.

Kompak saja delapan partai yang ada di DPR, ditambah PDIP, PKS, dan Demokrat, belum tentu usulan Pilkada lewat DPRD itu didukung rakyat. 

Apalagi PDIP sudah tegas menolak. PKS masih ragu, tapi cenderung menolak, dan Demokrat, walau masih diam, agaknya juga menolak.

Demokrat sudah pasti tak akan mendukung. Sebab, SBY-lah Presiden yang mentorpedo UU Pilkada kembali lewat DPRD yang sudah disahkan, lewat Perppu. SBY jadi pahlawan waktu itu. 

Dan kalaupun tak dibuatkan Perppu, maka Jokowi-lah yang membuatkan Perppu itu.

Artinya, sejak awal partai dan elite partai memang tak pernah kompak untuk mengusung Pilkada kembali lewat DPRD ini. 

Selalu saja ada yang tampil sebagai pahlawan. Dan itu memang, suara rakyat. Hasil survei terkait Pilkada lewat DPRD ini selalu saja minoritas.

Apalagi Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai penjaga Konstitusi kita, pasti akan menghapus kalau ada UU Pilkada baru yang mengembalikan Pemilihan itu lewat DPRD. 

Sehari saja baru disahkan, sehari itu juga UU Pilkada baru itu akan digugat ke MK dan pasti menang.

Partai-partai yang mendorong Pilkada lewat DPRD tak sadar situasi. Partai-partai ini bergerak menjadi partai milik perorangan, sementara rakyat pun bergerak lebih perorangan lagi. 

Tak terbayang, kalau Pilkada diberikan kepada partai-partai. Maka akan dibagi suka-suka saja.

Memang, setiap Pemilu, rakyat memilih partai-partai dan tingkat partisipasi cukup tinggi. Tapi itu tidak serta rakyat menyerahkan segalanya kepada partai pilihan mereka. 

Apalagi kecenderungan partai yang semakin memburuk. Reformasi partai itulah yang paling krusial.

Jadi, wacana mengembalikan Pilkada lewat DPRD ini, wacana yang percuma karena sudah pasti ditolak dan hanya akan membuat kegaduhan yang tak perlu saja. 

Elite politik asyik mengevaluasi apa yang terjadi di luar, tapi abai mengevaluasi ke dalam. Kurang bisa berkaca.

Memang, semua juga sepakat Pilkada langsung itu mahal. Tapi cara memurahkannya bukan dengan cara kembali Pilkada lewat DPRD. 

Itu cara memurahkan yang menguntungkan dirimu saja. Publik pasti mudah sekali menangkap itu. Makin lama, hal itu makin memuakkan.

Erizal
Direktur ABC Riset & Consulting