Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) menyampaikan rekomendasi strategis sektor ekonomi kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sebagai respons atas tantangan ekonomi global dan kebutuhan transformasi nasional. Rekomendasi meliputi agenda jangka pendek, transformasi menengah dan prinsip kepemimpinan kebijakan.
"Perlu membentuk Dewan Transformasi Ekonomi untuk menambal dan optimalisasi kinerja Dewan Ekonomi Nasional yang dalam setahun belakangan performanya kurang, dengan melibatkan pakar independen, pelaku usaha, dan akademisi untuk memetakan roadmap 2026," demikian salah satu poin rekomendasi agenda jangka pendek DPP KNPI dikutip RMOL dari siaran pers, Kamis, 1 Januari 2026.
Selain itu, KNPI mendorong percepatan finalisasi RUU Ekonomi Hijau dengan skema insentif super deductible tax hingga 200 persen untuk mendorong investasi dekarbonisasi. Langkah ini krusial untuk menjaga daya saing Indonesia di tengah transisi ekonomi global menuju ekonomi hijau.
KNPI juga mengusulkan pemerintah menyiapkan skenario penanganan krisis melalui stress test terhadap tiga kemungkinan, yakni resesi global parah, kenaikan harga energi hingga 50 persen, serta potensi bencana iklim berskala besar.
Pada agenda transformasi menengah 2026, KNPI merekomendasikan peluncuran Indonesia Productivity Fund senilai Rp20 triliun untuk skema co-financing teknologi bagi UMKM dan startup. Program ini ditujukan untuk mendongkrak produktivitas sekaligus mempercepat adopsi teknologi nasional.
Di tingkat regional, KNPI mendorong inisiasi ASEAN Green Supply Chain Initiative bersama Malaysia dan Thailand guna membangun standardisasi sertifikat hijau. Inisiatif ini diharapkan memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok hijau kawasan.
"Bangun National Data Economy Framework yang memungkinkan pertukaran data aman antar-sektor untuk pengambilan kebijakan real-time," tulis keterangan pers itu.
Dalam aspek tata kelola, KNPI menekankan prinsip evidence based policymaking melalui dashboard ekonomi nasional real-time yang dapat diakses publik. Selain itu, diperlukan policy coherence lintas kementerian melalui integrated policy units di bawah koordinasi langsung Menko Perekonomian.
KNPI juga menyoroti pentingnya pendekatan pembangunan regional berbasis keunggulan komparatif tiap koridor ekonomi, serta prinsip resilience by design dalam setiap kebijakan besar, dengan stabilisator otomatis dan exit strategy yang jelas untuk menjaga ketahanan ekonomi nasional.
"Ekonomi Indonesia 2026 berada pada persimpangan antara jalur pertumbuhan tradisional berbasis sumber daya dan jalur transformasi berbasis produktivitas dan inovasi. Kesuksesan akan ditentukan oleh kemampuan tidak hanya merumuskan kebijakan visioner, tetapi konsistensi implementasi dan koordinasi antar-pemangku kepentingan," tulis keterangan pers yang ditandatangani Ketua Umum DPP KNPI Tantan Taufik Lubis dan Sekjen Ahmad Fauzan itu.
