Berita

Presiden Prabowo Subianto di Aceh Tamiang, Kamis, 1 Januari 2025 (Foto: Youtube Sekretariat Presiden)

Politik

Prabowo Kembali Beberkan Alasan Pemerintah Tak Tetapkan Bencana Nasional

KAMIS, 01 JANUARI 2026 | 14:15 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Presiden Prabowo Subianto menjelaskan alasan pemerintah tidak menetapkan status bencana nasional pada bencana banjir dan lonsor yang melanda Sumatera.

Penjelasan tersebut disampaikan Prabowo saat memimpin rapat koordinasi penanganan bencana di Aceh Tamiang, Kamis, 1 Januari 2026.

Prabowo menegaskan bahwa pertimbangan utama pemerintah adalah skala dampak bencana yang masih dapat ditangani pemerintah tanpa harus menetapkan status bencana nasional.


“Masih ada yang mempersoalkan kenapa tidak bencana nasional. Ya masalahnya adalah kita punya 38 provinsi, masalah ini berdampak di tiga provinsi, masih ada 35 provinsi lain,” ujar Prabowo.

Menurut Presiden, selama negara masih memiliki kemampuan untuk menangani bencana di daerah terdampak, penetapan status bencana nasional belum diperlukan. 

Namun, hal tersebut tidak berarti pemerintah menganggap situasi yang terjadi sebagai persoalan ringan.

“Jadi, kalau sementara kita tiga provinsi ini kita sebagai, sebagai bangsa sebagai negara kita mampu menghadapi ya kita tidak perlu menyatakan bencana nasional,” tegasnya.

Prabowo mencontohkan keseriusan pemerintah dengan kehadiran langsung para menteri di wilayah terdampak bencana. Ia menyebutkan sebagian besar anggota kabinet saat ini berada di Aceh dan daerah lain untuk memastikan penanganan berjalan optimal.

Presiden juga memastikan pemerintah telah menyiapkan anggaran yang memadai untuk penanganan bencana serta bantuan bagi masyarakat terdampak.

“Jadi saudara-saudara, kita memandang sangat serius dan kita akan habis-habisan untuk membantu ya kita sudah siapkan anggaran cukup besar untuk mengatasi ini,” ucap Prabowo.

Selain mengandalkan sumber daya negara, Prabowo menyatakan pemerintah terbuka terhadap bantuan dari pihak lain, selama dilakukan secara transparan dan terkoordinasi dengan pemerintah pusat.

“Kalau ada pihak yang tulus ikhlas mu membantu ya kita jelas sebagai manusia kita masak menolak bantuan, asal bantuannya itu jelas ya,” kata Presiden.

Ia pun meminta agar setiap bantuan disampaikan melalui mekanisme resmi agar penyalurannya tepat sasaran.

“Bikin surat, saya ingin menyumbang ini nanti kita dilaporkan ke pemerintah pusat nanti kita yang akan salurkan,” pungkas Prabowo.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

UPDATE

Yang Rada Gila

Selasa, 18 Agustus 2026 | 12:23

KPK Wanti-wanti Bantuan Korban Gempa NTT Jangan Dikorupsi

Selasa, 18 Agustus 2026 | 12:17

Utang Luar Negeri RI Tembus Rp8.090 Triliun di Triwulan II 2026

Selasa, 18 Agustus 2026 | 12:10

Putin dan Prabowo Bakal Gelar Pertemuan di Vladivostok Awal September

Selasa, 18 Agustus 2026 | 12:09

Pembukaan Rapat Paripurna Diawali Ucapan Duka Cita untuk Korban Gempa

Selasa, 18 Agustus 2026 | 12:06

Menanti Nasib Investasi INA-SRF Usai Menang Gugatan Lawan Kimia Farma

Selasa, 18 Agustus 2026 | 12:02

Penangguhan Penahanan Asrul Azis Taba Ditolak

Selasa, 18 Agustus 2026 | 11:56

BPK Dorong Tata Kelola Kementerian Hukum Naik Kelas

Selasa, 18 Agustus 2026 | 11:46

Kelahiran Anak Gajah Sumatera di Padang Sugihan Jadi Kado Istimewa HUT RI

Selasa, 18 Agustus 2026 | 11:40

Pelemahan Rupiah Bisa Tekan Subsidi hingga Inflasi

Selasa, 18 Agustus 2026 | 11:34

Selengkapnya