Berita

Presiden Prabowo Subianto di Aceh Tamiang, Kamis, 1 Januari 2025 (Foto: Youtube Sekretariat Presiden)

Politik

Prabowo Kembali Beberkan Alasan Pemerintah Tak Tetapkan Bencana Nasional

KAMIS, 01 JANUARI 2026 | 14:15 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Presiden Prabowo Subianto menjelaskan alasan pemerintah tidak menetapkan status bencana nasional pada bencana banjir dan lonsor yang melanda Sumatera.

Penjelasan tersebut disampaikan Prabowo saat memimpin rapat koordinasi penanganan bencana di Aceh Tamiang, Kamis, 1 Januari 2026.

Prabowo menegaskan bahwa pertimbangan utama pemerintah adalah skala dampak bencana yang masih dapat ditangani pemerintah tanpa harus menetapkan status bencana nasional.


“Masih ada yang mempersoalkan kenapa tidak bencana nasional. Ya masalahnya adalah kita punya 38 provinsi, masalah ini berdampak di tiga provinsi, masih ada 35 provinsi lain,” ujar Prabowo.

Menurut Presiden, selama negara masih memiliki kemampuan untuk menangani bencana di daerah terdampak, penetapan status bencana nasional belum diperlukan. 

Namun, hal tersebut tidak berarti pemerintah menganggap situasi yang terjadi sebagai persoalan ringan.

“Jadi, kalau sementara kita tiga provinsi ini kita sebagai, sebagai bangsa sebagai negara kita mampu menghadapi ya kita tidak perlu menyatakan bencana nasional,” tegasnya.

Prabowo mencontohkan keseriusan pemerintah dengan kehadiran langsung para menteri di wilayah terdampak bencana. Ia menyebutkan sebagian besar anggota kabinet saat ini berada di Aceh dan daerah lain untuk memastikan penanganan berjalan optimal.

Presiden juga memastikan pemerintah telah menyiapkan anggaran yang memadai untuk penanganan bencana serta bantuan bagi masyarakat terdampak.

“Jadi saudara-saudara, kita memandang sangat serius dan kita akan habis-habisan untuk membantu ya kita sudah siapkan anggaran cukup besar untuk mengatasi ini,” ucap Prabowo.

Selain mengandalkan sumber daya negara, Prabowo menyatakan pemerintah terbuka terhadap bantuan dari pihak lain, selama dilakukan secara transparan dan terkoordinasi dengan pemerintah pusat.

“Kalau ada pihak yang tulus ikhlas mu membantu ya kita jelas sebagai manusia kita masak menolak bantuan, asal bantuannya itu jelas ya,” kata Presiden.

Ia pun meminta agar setiap bantuan disampaikan melalui mekanisme resmi agar penyalurannya tepat sasaran.

“Bikin surat, saya ingin menyumbang ini nanti kita dilaporkan ke pemerintah pusat nanti kita yang akan salurkan,” pungkas Prabowo.

Populer

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

UPDATE

BPOM Terbitkan Aturan Baru untuk Penjualan Obat di Minimarket

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:01

Jaksa KPK Endus Ada Makelar Kasus dalam Kasus Bea Cukai

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:59

Kapolri Dianugerahi Tanda Kehormatan Adhi Bhakti Senapati

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:50

Komisi XIII DPR Desak LPSK Lindungi Korban Kasus Ponpes Pati

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:39

Pengembangan Koperasi di Luar Kopdes Tetap jadi Prioritas

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:20

AS Galang Dukungan PBB untuk Tekan Iran di Selat Hormuz

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:19

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Komdigi Lakukan Blunder Kuadrat soal Video Amien Rais

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:06

Menteri PU: Pejabat Eselon I Diisi Putra dan Putri Terbaik

Rabu, 06 Mei 2026 | 16:58

RI Jangan Lengah Meski Konflik Timur Tengah Mereda

Rabu, 06 Mei 2026 | 16:45

Selengkapnya